Dalam Sambutannya Kades Karangsatria menyampaikan, terealisasinya pembangunan gedung Posyandu tersebut melalui upaya pihak Kantor Desa Karangsatria agar di RW 21 berdiri sebuah gedung Posyandu dari yang sebelumnya ada 2 menjadi 4 bangunan posyandu salah satunya yang ada di Blok B yang diresmikan pada hari Rabu, (28/2/2024).

“Mudah-mudahan dengan adanya gedung Posyandu ini dapat membantu pelayaan dari para Ibu hamil dan Balita yang memiliki peran penting untuk mendukung tercapainya target-target program nasional dalam bidang kesehatan dan tentu saja kita support penuh dengan memaksimalkan pelayanan yang diberikan dengan adanya gedung Posyandu ini,” ungkapnya dihadapan para Ketua-Ketua RT di Blok B, Kader Posyandu, Perwakilan Puskesmas dan para tamu undangan lainnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 21, Imam Taufik juga bersyukur dan berterima kasih kepada Desa Karang Satria yang sudah membantu dan memperhatikan pembangunan yang ada di RW 21 selain pembangunan jalan di perumahan juga dibangunkan Posyandu di masa-masa akhir jabatanya sebagai Ketua RW 21 Perum Alamanda Regency, Tambun Bekasi.

“Saya mewakili teman-teman kader Posyandu Melati 7 amat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan semua pihak yang sudah turut membantu khususnya Kades dan yang lainnya sehingga pembangunan gedung Posyandu ini bisa berjalan dengan lancar,” ujar Waitah dengan nada terharu saat memberikan sambutannya selaku Ketua Posyandu Melati 7

Dengan hadirnya gedung Posyandu Melati 7 ditengah-tengah masyarakat Blok B berharap agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga khususnya bagi ibu dan anak serta meningkatkan motivasi dan semangat para kader posyandu.

“Tentunya kami berharap dengan adanya gedung ini, para kader dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu, sejalan dengan semangat Wujudkan Masyarakat Sehat dan Sejahtera di Karang Satria,” pungkas Kades.

(Edy/parade.id)

Artikel Peresmian Posyandu Melati 7 Perum Alamanda Regency Bekasi, Permudah Akses Kesehatan Ibu dan Anak pertama kali tampil pada Parade.id.

“Komplotan pencuri dan penadah ini ditangkap di Gang Darussalam Kampung Utan RT 002 RW 23, Cibitung, Bekasi, Toko Sinar Gemilang Jalan Raya Bosih, Cibitung, Bekasi dan Kampung Alas Malang, Srimahi, Tambun Utara, Bekasi. Para pelaku mempunyai perannya masing-masing,” kata Twedi dalam Konferensi pers.

Ia menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari pengaduan korban bersama dengan saksi-saksi ke Polsek Cikarang Barat, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat Polrestro Bekasi melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sepeda motor tersebut.

“Dapat ditangkap: 5 orang pemetik, 1 orang pengepul, 2 orang pendana, 3 orang sopir dan 11 orang penadah, serta barang bukti berupa 17 unit sepeda motor diduga hasil pencurian,” terangnya.

Twedi mengungkap modusnya, di mana para pelaku berkeliling dengan menggunakan sepeda motor—kemudian saat melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah, pelaku langsung merusak sepeda motor dengan kunci T atau memotong kabel kotak.

“Pelaku memotong kabel menggunakan tang kecil. Kemudian, baru membawa kabur untuk dijual ke penyalur yang sudah terjalin di wilayah Subang,” ungkapnya lagi.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara.

Sementara penadah dijerat Pasal 480 tentang Penadahan dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun penjara.

(Rob/parade.id)

Artikel Polres Metro Bekasi Ungkap Sindikat Pencurian dan Penadah Sepeda Motor pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi dilakukan di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pangkomda Laskar Nasional SPN Provinsi Jawab Barat sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi mengatakan bahwa aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari aksi sebelumnya, yakni tanggal 15 September 2022.

Aksi lanjutan ini menurut dia penting untuk tetap dilaksanakan, mengingat lambannya pemerintah memutuskan kebijakan pasca kaum buruh seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia telah melaksanakan aksi sesuai instruksi Presiden KSPI sekaligus Presiden PARTAI BURUH Bung Said Iqbal—dan mendapatkan bukti rekomendasi dari berbagai DPRD dan Bupati/Wali Kota serta Gubernur sebagai buah dari aksi-aksi yang telah dilaksanakan sejak awal September hingga saat ini.

“Aksi Aliansi Buruh Bekasi Melawan (ABBM) pada hari ini berbuah audiensi yang berujung rekomendasi dari DPRD dan Bupati. Rekomendasi sebagai hasil aksi dari hari ini amat pantas kita semua apresiasi,” katanya, lewat keterangan media.

Namun, ia mengingatkan massa agar jangan terlena. Pasalnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah sudah menyampaikan dalam Konferensi persnya, bahwa upah buruh Indonesia tahun 2023 tetap mengacu kepada formula PP Nomor 36 Tahun 2021, sebagai turunan Omnibus Law.

“Itu berarti, upah buruh Kabupaten Bekasi yang sudah menyentuh batas atas sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021 di tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan. Kita mesti siaga satu!” ia mengingatkan.

Atas hal itu, Buya menyinggung mogok nasional. Buruh diminta siap-siap untuk mewujudkannya.

Aksi ABBM disebut olehnya dimulai dari titik kumpul, di Omah Buruh. Kemudian, ratusan melakukan konvoi motor menuju titik lokasi aksi di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Aliansi Buruh Bekasi Melawan Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, soal kenaikan harga BBM subsidi. Kedua, soal upah minimum kabupaten/kota, dan terakhir soal Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Isu atau tuntutan itu dibawa menurut dia karena kebijakan pemerintah itu telah menyakiti hati buruh, umumnya masyarakat Indonesia.

“Membuat KSPI dan Partai Buruh Kota Bekasi memastikan akan melanjutkan perjuangan selanjutnya di kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate demi menyelamatkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2023, dari kejahatan Omnibus Law UU Ciptaker, karena salah satu tuntutan massa aksi pada hari ini adalah memaksa Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menaikkan UMK tahun 2023 sebesar 20 persen,” demikian keterangannya kepada parade.id, kemarin.

Dengan menaikkan UMK Tahun 2023 sebesar 20 persen, kata dia, KSPI dan Partai Buruh Kota Bekasi meyakini bahwa daya beli kaum buruh di Kota Bekasi dapat terselamatkan, setidaknya pasca kenaikan harga BBM yang berdampak semakin menurunnya daya beli kaum buruh di Kota Bekasi.

Aksi di Wali Kota Bekasi ini, kata Buya, juga sebagai peringatan untuk daerah lainnya, bahwa akan ada aksi terkait kesejahteraan buruh dan masyarakat Indonesia.

“Sesuai jadwal aksi yang telah diputuskan oleh KSPI dan mengetahui Kabupaten/Kota lain di Indonesia telah melakukan gerakan. Sehingga massa aksi KSPI dan Partai Buruh Kota Bekasi tidak tinggal diam dengan melakukan aksi di depan Kantor Wali Koya Bekasi sejak pagi hingga sore hari ini,” ia menjelaskan.

Secara gelombang, ia melanjutkan, bahwa gerakan aksi kaum buruh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, sesuai instruksi aksi dari KSPI dan Partai Buruh tidak akan pernah bisa berhenti.

“Karena jika diam, maka kebijakan demi kebijakan pemerintah akan terus menyengsarakan dan mengancam nasib buruh Indonesia di masa depan. Maka saya mengajak kepada buruh agar mempersiapkan diri—karena mogok nasional adalah sebuah kepastian,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa KSPI di Wali Kota Bekasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sangat representatif, setelah saya melihat lokasi ini cukup luas, cukup besar, sehingga kerumunan bisa dihindari. Saya ucapkan terima kasih kepada bu Kadinkes,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Oscar Primadi di Cikarang, Jumat.

Oscar mengaku setiap proses pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara mengalir tanpa terlihat adanya kerumunan, mulai dari meja registrasi peserta, pemeriksaan kesehatan, penyuntikan vaksin, masa observasi, hingga peserta dinyatakan selesai observasi dan keluar melewati ruang khusus yang telah disiapkan.

“Flow-nya berjalan dengan baik, mengalir tanpa kerumunan walaupun pesertanya relatif banyak. Mekanisme inilah yang kita harapkan,” ungkapnya.

Oscar juga melihat di setiap sudut stadion telah terpasang spanduk imbauan penerapan protokol kesehatan ketat melalui 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas warga. Begitu pula fasilitas pencuci tangan juga telah disiapkan dengan baik.

“Tinggal bagaimana warga menerapkan protokol 5M, karena ini mutlak menjadi tanggung jawab masyarakat, bukan hanya Kadinkes atau jajaran dinas kesehatan dan aparat saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti mengatakan penerapan protokol kesehatan ketat menjadi syarat mutlak dalam setiap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayahnya.

“Peserta vaksinasi diwajibkan mematuhi protokol kesehatan 5M. Kami dibantu rekan-rekan dari petugas kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan prokes dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Selama pelaksanaan vaksinasi, katanya, pihaknya telah menjalankan prosedur protokol kesehatan ketat sesuai instruksi pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

Sri Enny juga menepis rumor adanya kerumunan dalam waktu yang relatif lama saat pelaksanaan vaksinasi awal tahap kedua bagi petugas pelayan publik di lokasi yang sama beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kejadian kerumunan peserta di hari kedua pelaksanaan vaksinasi pelayan publik itu hanya terjadi sesaat, karena peserta vaksin dari arah tribun atas turun ke lokasi registrasi, sehingga terlihat ramai.

“Kerumunan dalam hitungan detik berhasil diurai oleh petugas kepolisian dibantu Satpol PP. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ada kerumunan dalam waktu lama,” ujarnya.

Dalam setiap kegiatan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi terlebih dahulu membuat skema untuk menghindari potensi terjadinya kerumunan. Salah satunya dengan menetapkan jadwal peserta vaksinasi.

“Seperti kemarin, saat pelayan publik, petugas Satpol PP di jam sekian hingga sekian, menyusul kemudian dari teman-teman pemadam kebakaran, dinas pemda, dan seterusnya.

Menurut Sri Enny, menjaga protokol kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Peserta vaksinasi juga harus menyadari jika sudah mulai berkerumun sebaiknya segera menjaga jarak sesuai instruksi di spanduk imbauan yang terpasang di setiap sudut stadion.

“Harus disadari juga oleh peserta, kami sudah membuat jadwal untuk mereka, jangan terlambat lalu memaksa untuk bisa segera divaksin. Kerumunan sesaat di hari kedua vaksinasi pelayan publik itu diakibatkan peserta yang terlambat datang memaksa masuk area registrasi, padahal peserta lain sedang mengantre ditambah peserta waiting list di atas tribun tidak sabar ingin divaksin. Mereka datang terlambat mungkin karena paginya hujan relatif lama,” katanya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemenkes Apresiasi Penerapan Prokes Vaksinasi Calhaj Lansia di Bekasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di sini ada kerumunan orang banyak, dan di lingkungan kita ini kan sudah zona merah. Ada beberapa dari warga kami yang sudah terdampak Covid- 19,” katanya, Sabtu (12/9/2020).

“Dan yang saya khawatirkan adanya keramaian di sini yang kebanyakan masyarakat dari luar menimbulkan terjadinya penyebaran wabah Covid- 19,” sambungnya.

Ia juga menanyakan izin terkait acara deklarasi. Pun dengan pemilik ruko, Bambang yang menganggap acara tersebut dipersoalkan karena adanya keberatan dari RT dan Karang Taruna.

Namun menurut Koordinator acara deklarasi, Cepi, ada rasa yang janggal karena acara terkait sudah berlangsung sekian kalinya.

“Kenapa sekarang masih dipertanyakan kembali, padahal kita sudah tiga kali melakukan kegiatan. Kenapa masih ada larangan?” tanyanya.

“Kami dari semalam sudah sangat mengalah karena tidak boleh ada tenda, sehingga dibongkar. Akhirnya kami sepakat melakulan acara deklarasi di dalam ruangan,” terangnya.

Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Imam pun mengamini bahwa acara tersebut telah memiliki izin. Namun ia tak bisa berbuat banyak.

“Panitia pelaksana acara pun sudah memiliki izin pemberitahuan. Namun, saya hanya bisa mengimbau supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” katanya ketika tiba di lokasi.

Kalau masalah keresahan warga dan semuanya itu, menurut dia sebuah dinamika, yang ia juga memahami keresahan warga lingkungan.

“Bukan saya menolak kegiatan tapi situasi seperti pandemi ini sedang zona merah dan sebagainya. Jadi saya mohon untuk sementara waktu ditunda sampai situasi kondusif,” kata dia lagi.

Di acara deklarasi tersebut tersiar informasi bahwa telah ada tokoh-tokoh KAMI, di antaranya mantan Jubir Gusdur Adhie Massardi, Jumhur Hidayat, dan ustaz Wanda.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Deklarasi KAMI di Bekasi Ditolak, Covid-19 Menjadi Alasannya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Omnibus kalau bisa dihapus saja. Menyengsarakan buruh. Omnibus itu merugikan. Gak ada Omnibus Law saja kadang pengusaha merugikan buruh. Apalagi ada Omnibus Law,” kata dia, yang namanya minta dirahasiakan kepada redaksi, Sabtu (11/7/2020) di salah satu tempat di Bekasi.

Menurut T, sebut saja demikian, poin-poin di RUU Omnibus dianggapnya banyak yang merugikan buruh, misal soal kontrak yang akan terus berkepanjangan. Belum lagi, kata dia, terkait outsourching yang disebut T akan merajalela jika menjadi UU.

“Jadi di situ misalkan pekerja tidak ada pengangakatan (kartap [karyawan tetap]). Membuat pengusaha semena-mena merumahkan buruh,” keluhnya.

Ketika ditanya apa ada kemungkinan akan turun ke jalan dalam merespon RUU Omnibus Law ini, T menyatakan bahwa akan ada, tetapi belum tahu waktunya, entah dalam waktu dekat ini/sebaliknya.

“Untuk saat ini belum ada sinyal akan turun dalam waktu dekat. Masih tahap konsolidasi,” katanya.

Ia mengatakan, untuk turun ke jalan, buruh tetap menunggu instruksi dari pimpinan, juga mengingat kondisi saat ini yang masih pandemi.

Sebelumnya, diakui oleh T, sempat ada konsolidasi akbar. Belum lama ini. Bulan lalu. Kemungkinan terkait RUU Omnibus Law.

Dan konsolidasi ini kata dia tidak pernah putus. Konsolidasi, kata dia, sementara ini masih dalam tahap pertemuan dan daerah saja.

Dalam konsolidasi tersebut, disebutkan hadir pula Pimpinan buruh.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Tolak Omnibus Law, Buruh Akui Ada Konsolidasi untuk Gelar Aksi pertama kali tampil pada Parade.id.

Pantauan detikcom di Masjid Jami Al-Azhar, Jakapermai, Bekasi Selatan, Jumat (19/6/2020), jamaah tampak dicek suhu sebelum masuk ke dalam masjid. Salah satu pengurus masjid tampak memberikan cairan hand sanitizer ke setiap jemaah.

Jemaah yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan masuk ke area masjid. Salah satu jemaah yang tak memakai masker tampak ditegur.

“Pak maaf kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk,” kata salah satu petugas.

Jemaah yang membawa sajadah dapat salat di lantai dasar, sementara jemaah yang tidak membawa sajadah dipersilahkan salat di lantai 2.

Tampak setiap jamaah menerapkan physical distancing dengan berjarak kurang lebih 1 meter. Ruangan pun terasa panas di dalam masjid. Hal itu dikarenakan pengurus masjid mematikan AC dan kipas angin di dalam masjid.

“Kita tak menyalakan AC atau kipas angin, supaya virus tidak menyebar,” ujar seorang pengurus masjid melalui pengeras suara.

(detik/PARADE.ID)

Artikel Cegah Corona, Masjid Al-Azhar Lakukan Ini di Hari Jumat pertama kali tampil pada Parade.id.