“Keamanan siber telah menjadi isu prioritas di berbagai negara termasuk di Indonesia. Keamanan siber ekosistem digital suatu negara menjadi salah satu pilar penting dalam menjamin keberhasilan transformasi digital,” ujar Hinsa dikutip dari siaran pers pada Kamis.

Sehingga, Hinsa menambahkan, Indonesia secara aktif mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik publik maupun swasta dalam memperkuat peran dan berbagi informasi terkait keamanan siber.

“Dibutuhkan dukungan penuh komitmen dari semua pihak untuk turut menjaga ketahanan dan kedaulatan data nasional,” imbuhnya, kemudian menyampaikan apresiasi atas konsistensi Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), perusahaan teknologi, dan pihak-pihak lain yang terus memperkuat sinergi khususnya dalam mengedukasi tentang isu keamanan siber.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekaligus Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia menyampaikan, keamanan siber khususnya perlindungan data menjadi topik sentral dalam pembahasan isu prioritas Cross Border Data Flow dan Data Free Flow with Trust.

Berdasarkan Global Cyber Security Index yang dirilis oleh International Telecommunication Union, kata Mira, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Namun, menurutnya, perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

“Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengerahkan sejumlah upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Guna memenuhi kebutuhan pelindungan data dan keamanan siber, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pembangunan infrastruktur data yang memadai,” ujarnya.

Mira juga mengatakan, Kementerian Kominfo sangat mengapresiasi terselenggaranya Data SecurAI Websummit sebagai ruang dialog pihak-pihak dengan ketertarikan, pengetahuan, maupun pengalaman dalam isu keamanan siber dan perlindungan data.

Apresiasi terhadap para pemangku kepentingan yang mendukung terselenggaranya Data SecurAI Websummit juga disampaikan oleh Ketua ABDI Rudi Rusdiah sebagai mitra strategis DEWG. Menurutnya, wacana penguatan ekosistem bagi keamanan, kedaulatan dan perlindungan data memang memerlukan kolaborasi lintas matra, termasuk pemangku kepentingan yang memiliki reputasi dan kepakaran global.

“Karena itu, kami gembira dengan hadirnya Huawei sebagai penyedia TIK global untuk berkontribusi dalam rangkaian diskusi. Huawei telah berpartisipasi dalam KTT web kami selama tiga tahun berturut-turut, kami berterima kasih kepada Huawei atas dukungan yang tiada henti,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Huawei Indonesia Jacky Chen menegaskan bahwa sebagai penyedia solusi telekomunikasi global terkemuka, Huawei selalu memprioritaskan keamanan data dan perlindungan privasi.

“Kami telah lama memasukkan persyaratan ini ke dalam proses bisnis kami. Oleh karena itu, kami mengapresiasi diskusi yang dipimpin di bawah Presidensi G20 Indonesia, untuk menggarisbawahi pentingnya keamanan data, perlindungan privasi dalam memastikan dunia masa depan yang adil, merata, aman, dan cerdas,” kata Jacky Chen.

“Indonesia seperti kereta cepat melaju di jalur cepat menuju digitalisasi. Kami sangat yakin Indonesia siap dan pasti akan berhasil mencapai visi nasional transformasi digital. Huawei akan melakukan segala upaya untuk membantu Indonesia tetap berjalan di jalur melalui teknologi canggih dan aman,” pungkasnya.

*Sumber: Antara

Artikel Keamanan Siber Pilar Penting Keberhasilan Transformasi Digital pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kementerian Kominfo sesuai amanat peraturan perundang-undangan akan terus melakukan pengawasan komitmen dan keseriusan PSE dalam melindungi data pribadi yang dikelolanya dengan memerhatikan kelayakan dan keandalan sistem pemrosesan data pribadi baik dari aspek teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia,” kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, kepada ANTARA, dikutip Jumat.

Bank Indonesia, Kamis (20/1) mengatakan sedang menjalankan protokol mitigasi setelah upaya peretasan, yang terjadi bulan lalu. Mitigasi yang mereka lakukan saat ini berupa menyusun kebijakan standar dan ketahanan siber yang lebih ketat serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi peretasan berulang.

Kominfo mengapresiasi upaya BI yang berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk verifikasi, pemulihan, audit dan mitigasi sistem elektronik bank sentral setelah upaya peretasan itu.

Bersamaan dengan kasus ini, Kominfo mendorong para penyelenggara sistem elektronik yang mengalami gangguan keamanan untuk melapor ke BSSN, pihak yang berwenang dalam urusan keamanan siber.

“Kementerian Kominfo turut mendorong para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengalami gangguan keamanan pada sistem elektroniknya untuk dapat melakukan koordinasi dengan BSSN sebagai lembaga yang berwenang untuk merekomendasikan implementasi teknik keamanan siber, menerapkan ketentuan teknis siber, serta kewenangan lain terkait yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” kata Dedy.

Peretasan BI bermula dari informasi di media sosial, yang menyebutkan bank sentral tersebut menjadi salah satu sasaran kelompok peretas ransomware Conti.

Conti, dalam unggahan tersebut, memuat Bank Indonesia dalam daftar korban mereka dan menyertakan lampiran berupa berkas data sebesar 487,09MB.

Kepolisian Republik Indonesia menyatakan sudah berkomunikasi dengan BI untuk menindaklanjuti kasus ini.

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Terus Awasi PSE setelah Data BI Bocor pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ke depan, kita berharap Kementerian Pertahanan dan TNI (membentuk CSIRT, red.),” kata Hinsa Siburian ketika menyampaikan sambutan dalam Peresmian “Computer Security Incident Response Team” (CSIRT) Kementerian PPN/Bappenas yang disiarkan di kanal YouTube Bappenas RI, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Berbagai lembaga penegak hukum telah memiliki CSIRT masing-masing, tutur Hinsa, seperti lembaga kepolisian dan kejaksaan yang memiliki tugas untuk memberantas masalah kejahatan siber dan menegakkan hukum di bidang tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki CSIRT karena ruang siber sudah digunakan oleh oknum-oknum pelaku kejahatan siber untuk melakukan transaksi kejahatan.

“Misalnya teroris untuk merekrut atau mendukung logistik, mereka bermain di ruang siber. Demikian pula narkotika, untuk transaksi, jual beli, dan lain sebagainya,” ucap Hinsa.

Terkait dengan pertahanan, Hinsa menekankan bahwa berbagai lembaga pertahanan di negara lain telah mengintegrasikan teknologi perang mereka dengan ruang siber, seperti untuk meningkatkan akurasi rudal hingga melakukan sabotase lawan.

Selain itu, terdapat jenis-jenis serangan lain, seperti mencuri data, merusak data, hingga menggunakan data untuk mempermalukan pihak-pihak tertentu atau menimbulkan kekacauan di dalam negara.

Oleh karena itu, Hinsa mengingatkan TNI untuk segera membentuk CSIRT dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia guna beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Menurut dia, apabila Indonesia tidak menyetarakan teknologi pertahanan dengan negara lain, maka Indonesia akan tertinggal.

“Makanya kita (Indonesia, red.) harus meningkatkan pertahanan dengan membangun CSIRT. Ini nanti diharapkan aktif dan harus 24 jam, karena kita tidak bisa mengatur serangan itu jam berapa, mau siang ataupun malam,” kata Hinsa.

*Sumber: Antara

Artikel Kepala BSSN Dorong TNI Membentuk CSIRT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kementerian Kominfo perlu menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari antisipasi mitigasi hingga penanggulangan dan pemulihan bila terjadi insiden keamanan siber. Untuk menjawab kebutuhan tersebut khususnya pemulihan insiden keamanan siber, perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team,” kata Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba, Jumat.

Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam keterangan yang sama, menilai kedua lembaga tersebut perlu meningkatkan koordinasi untuk mencegah kejahatan siber dan menjaga ruang digital yang sehat.

“Jika terjadi krisis kita sudah siapkan manajemen krisis, pembentukan Kominfo-CSIRT sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka, CSIRT sebagai monitoring dan penyedia pemerintah insidental di ranah siber,” kata Hinsa.

Mira menyatakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber.

KCSIRT memiliki tiga tujuan utama, yaitu ketahanan siber yang andal dan profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan siber, dan membangun kapasitas sumberdaya keamanan siber.

KCSIRT sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tim ini akan menjadi wadah koordinasi antarunit dan atau pemangku kepentingan di lingkungan Kominfo, terkait dengan keamanan informasi.

Tim tersebut juga akan membuka kanal untuk menerima semua respon terkait masalah keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo, baik melalui form aduan di website, call center maupun via pesan WhatsApp.

“Selanjutnya, tim akan memberikan peringatan terkait adanya insiden siber kepada pemilik sistem elektronik, serta menyediakan informasi statistik terkait layanan,” kata Mira.

Tim KCSIRT beranggotakan perwakilan dari Pusat Data dan Sarana Informatika dan perwakilan unit kerja eselon I.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kominfo dan BSSN Bentuk Tim Respons Keamanan Siber pertama kali tampil pada Parade.id.

Ferdinand usai mendatangi Bareskrim Polri, menyebutkan pertemuan berlangsung di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Kami pertemuan di atas untuk berbicara masalah BPJS Kesehatan, kami menyampaikan dari kapasitas ahli,” kata Ferdinand.

Ferdinand enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Bareskrim Polri serta Siber Polri. Ia menyerahkan penjelasan terkait penyidikan dugaan kebocoran data pribadi 279 juta WNI kepada pihak kepolisian yang berwenang.

“Sebenarnya kami enggak punya kapasitas untuk ngomong itu,” kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, sampai saat ini pihaknya masih menyelidiki masalah kebocoran data tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih penyelidikan. Kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan apa yang sudah kami temukan, nanti akan sampaikan,” kata Ferdinand.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ferdinand menjawab tidak tahu.

“Saya tidak tahu, kami cuma dengan Bareskrim Polri dari bagian Siber,” kata Ferdinand.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta WNI.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengagendakan pemanggilan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron untuk dimintai klarifikasinya, Senin (24/5).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda kedatangan Dirut BPJS Kesehatan ke Bareskrim Polri.

Belakangan ini publik kembali menerima kabar kebocoran data pribadi. Sebanyak 1.000.000 data pribadi yang kemungkinan adalah data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diunggah (upload) di internet.

Akun bernama Kotz memberikan akses download(unduh) secara gratis untuk file sebesar 240 megabit (Mb) yang berisi 1.000.000 data pribadi masyarakat Indonesia.

File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021. Bahkan, dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik. Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga 6.000 dolar Amerika Serikat.

*Sumber: antaranews.com

Artikel BSSN Datangi Bareskrim Polri terkait Masalah Kebocoran Data WNI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Namun barusan Siaran Pers resmi Kemkominfo menyatakan bhw “Belum dpt disimpulkan tjdnya Kebocoran” (?) Bagaimana ini BSSN ? AMBYAR,” cuitan Roy, baru-baru ini.

Roy juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah atas kasus ini.

“Kominfo sementara “baru mengakui” 100 Ribu-an data yg Bocor (dari 279 Jt), Bgmn Tanggungjawab Pemerintah ?”

Kalau di Singapura, kata Roy, dalam kasus Grab dan SingHealth beberapa tahun lalu jelas-jelas ada denda dan aturan sesuai acuan General Data Protection Regulation (GDPR). Indonesia dipertanyakan akan berbuat seperti apa.

Menurut Roy, masyarakat kita jelas sudah menjadi korban atas kebocoran ini. Dan seperti menyayangkan pernyataan Humas BPJS Kesehatan yang justru bisa jadi bumerang de Jure jika penyelidikan naik ke tahap penyidikan.

“Sekecil apapun Datanya yg diakui (dari 279 Jt), mau 100rb atau bahkan 1-pun, yg namanya Kebocoran de Facto sdh terjadi.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kinerja BSSN Dipertanyakan atas Bocornya Ratusan Juta Data Penduduk Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Dharma, teknologi yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital harus mempertimbangkan moral, berimbas pada kesehatan, dan perilaku manusia.

Tak hanya itu, “Pengembangan teknologi harus disertai dengan perlindungan keamanan baik dari segi sistem maupun kebijakan,” ujar Dharma tentang salah satu poin penting yang diusulkan BSSN kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dharma menyampaikan usulan itu dalam rapat menteri persiapan G20 DETF di Kementerian Kominfo RI, Jakarta, Senin (20 Juli 2020). Hadir dalam rapat itu Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza.

Selain itu, menurut Dharma, BSSN juga telah menyiapkan panduan keamanan siber untuk UMKM melalui Panduan Mandiri Keamanan Informasi (Paman Kami) yang diluncurkan pada 2019 dan mulai diterapkan pada 2020.

“Panduannya sudah kami masukkan ke dalam The G20 Examples of Practise Related to Cyber Security in the Digital Economy,” ujar dia seperti dikutip dari situs web BSSN, Selasa (21 Juli).

Panduan tersebut antara lain berisi pernyataan BSSN menyambut G20 Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy yang dikembangkan Presidensi G20 Arab Saudi.

Peta jalan tersebut, kata dia, diharapkan dapat mengakselerasi berbagai hal untuk mengejar kesenjangan pengukuran dan pelaksanaan digital ekonomi, terutama di negara-negara G20 dan sekitarnya.

Dharma mengatakan, BSSN juga turut mendorong dialog inklusif dengan melibatkan pemangku kepentingan keamanan siber dan ekonomi digital membahas kontribusi yang akan dibuat selama G20 Workshop on Measurement of the Digital Economy.

Selain itu, BSSN juga mengusulkan penggantian istilah “Security” dalam Security in the Digital Economy menjadi “Cyber Security” agar selaras dan konsisten dengan alur deklarasi secara keseluruhan.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel BSSN Usulkan ‘Paman Kami Dibahas di G20 DETF pertama kali tampil pada Parade.id.

Melalui kesepakatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai pentingnya dukungan dari BSSN untuk menata dan mempersiapkan menuju moderisasi ke depannya. Langkah awal ini dinilainya sebagai payung agar segala aplikasi yang dimilki seperti website resmi, media sosial, hingga aplikasi-aplikasi yang digunakan lainnya dapat memberikan pelayanan optimal dan jaminan rasa aman bagi untuk semua proses teknologi dan digital yang berjalan di DPR RI.

“Mewujudkan DPR Modern sudah ditekankan oleh Pimpinan DPR, baik periode lalu maupun periode sekarang, nah turunan dari itu kan banyak sekali ya. Salah satu keinginan kita untuk mempercepat paperless, untuk tanda tangan elektronik. Kami bekerja sama dengan BSSN ini dalam kaitan sertifikat elektronik ini dalam kaitan untuk memberikan keamanan bagi semua proses digital ini yang ada di DPR,” kata Indra usai acara penandatanganan di Gedung Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Terkait dengan keamanan, Indra menjelaskan dengan masih berpotensinya serangan-serangan siber terhadap institusinya, seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, diperlukan perangkat yang lebih kuat lagi untuk mengatasi hal tersebut. “Kita membutuhkan dukungan BSSN untuk melindungi sistem kita, meski secara internal kita sudah ada, tetapi serangan-serangan itu tetap bisa melumpuhkan sistem kita, ini yang akan kami rapihkan ke depannya karena menyangkut data-data penting yang ada di DPR,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala BSSN Hinsa Siburian menekankan DPR RI memiliki fungsi yang sangat penting dalam menghasilkan dokumen-dokumen negara yang sangat strategis. Untuk itu, pihaknya sepakat untuk memberikan kepastian aman. Melalui kerjasama Sertifikat Elektronik, diharapkan dokumen-dokumen itu terjamin kemanannya dan keabsahaannya.

“Tentu DPR ini lembaga yang sangat strategis. Kita mengerti segala pemgambilan keputusan terkait banga dan negara ini, kita pastikan untuk aman, antara lain melalui Sertifikat Elektronik yang kita teken tadi. Kita harapkan dokumen-dokumen itu bisa terjamin keamanannya dan keabsahannya. Selain itu, melalui  adanya signature elektronik waktu yang digunakan untuk melakukan penandatanganan ribuan dokumen dapat dipangkas, terlebih sangat kecil potensinya untuk bisa dipalsukan,” papar Hinsa.

Menanggapi isu serangan siber yang sempat terjadi, Hinsa menjamin ke depannya akan dilakukan koordinasi dan kolaborasi, sehingga hal serupa bisa dapat ditangani dengan cepat. “Nantinya hal itu segera bisa kita monitordari pusat keamanan siber yang ada di kita, kemudian kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi lain, sehingga (kejadian) seperti kemarin bisa kita tangani bersama-sama. Kita akan intensif meningkatkan keamanan dan kedepannya akan banyak hal-hal yang harus dikerjakan bersama,” tutupnya.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Setjen DPR dan BSSN Jalin Kerja Sama Amankan Data Siber pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Tim Teknis BSSN, memang telah terjadi serangan pada situs DPR RI yang kami kategorikan sebagai DDos,” ujar Anton kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Anton membeberkan penyerangan tidak berlangsung lama. Dia mengaku serangan berhasil ditangani usai dilakukan koordinasi dan tindakan mitigasi bersama Pusat Data Informasi (Pusdatin) DPR RI dan Telkom sebagai Internet Service Provider.

“Situs DPR RI sudah kembali normal dan bisa diakses sejak tadi malam,” ujarnya.

Di sisi lain, Anton juga angkat bicara terkait dengan informasi penjualan 230 ribu data pribadi terkait Covid-19. Dia berkata pihaknya sudah memastikan bahwa tidak ada akses tidak sah yang berakibat kebocoran data pada sistem elektronik dan aset informasi aktif penanganan pandemi Covid-19.

“BSSN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas terkait untuk memastikan,” ujar Anton.

Lebih dari itu, Anton mengingatkan bahwa akses tidak sah terhadap suatu sistem elektronik adalah tindakan pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp700 juta sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelumnya, situs resmi DPR RI dpr.go.id diambil alih oleh peretas sebagai bagian aksi protes terhadap draft Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Saat mengakses situs DPR RI, muncul tulisan bahwa situs tidak bisa dibuka akibat alami jaringan ‘down’ atau gagal koneksi dan kemungkinan pindah alamat.

Hal ini dicuitkan oleh akun @AnonConf0rmity hari ini (24/6).
“Situs web Dewan Perwakilan Republik Indonesia htpp://dpr.go.id telah menjadi #OFFLINE oleh #Anonymous #TangoDown #Lulz. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap draft RUU Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dapat mengancam atau mengubah ideologi negara,” cuitnya.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tak bisa mencabut draf RUU HIP karena merupakan usulan DPR.

“Supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan DPR, sehingga keliru kalau ada orang mengatakan ‘kok pemerintah tidak mencabut’? Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU, itu kan DPR yang usulkan,” ujar dia, usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6).

Pembahasan RUU HIP diketahui sempat menjadi polemik. Sejumlah pihak mengkritik substansi yang tercantum dalam draf RUU yang pertama kali diusulkan anggota parlemen tersebut.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menduga Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ingin melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama Pancasila secara terselubung dan berpotensi membangkitkan komunisme.

MUI mengatakan unsur-unsur dalam RUU HIP mengaburkan dan menyimpang dari makna Pancasila, salah satunya bagian Trisila dan Ekasila yang dinilai sebagai upaya memecah Pancasila.

(cnnindonesia/PARADE.ID)

Artikel BSSN Respons Peretasan Situs DPR RI Terkait RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya akan meminta data pelanggan yang dijadikan sampel dari sistem PLN dan akan meminta BSSN untuk memeriksa sistem PLN untuk memastikan keamanan dan konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN.

“Tim juga berencana untuk melakukan survei lapangan langsung ke rumah pelanggan yang melakukan pengaduan dan menjadi sampel,” katanya dalam rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM dan PLN secara daring, Rabu (17/6).

Kemenko Maritim dan Investasi menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM dan meminta penjelasan dari PLN mengenai apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang sudah dilakukan BUMN itu untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, Purbaya mengatakan ada komunikasi yang kurang lancar terhadap kejadian naiknya tagihan listrik masyarakat.

“Untuk menjamin transparansi dan memenuhi harapan masyarakat, saya akan sampling 50 (lebih 10 persen) dari total (aduan) pengadu. Rekening pelanggannya akan saya lihat catatannya 12 bulan ke belakang. Supaya masyarakat mengerti kalau kita sudah betul-betul pemeriksaan ulang. Kami akan publikasikan ceknya seperti apa sehingga tidak ada pertanyaan yang meragukan lagi,” imbuhnya.

Dalam rakor tersebut, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi menjelaskan kejadian yang terjadi karena dampak penerapan PSBB yang mengakibatkan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan pascabayar tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itu, menurut Hendra, PLN kemudian melakukan skema penghitungan rata-rata konsumsi listrik selama tiga bulan terakhir. Ia juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik sampai saat ini dan tarif listrik masih sama yakni Rp1.467 per kWh.

“Dengan sangat terpaksa ada yang dirata-ratakan, nanti PLN bisa jelaskan. Kami hanya menjelaskan saja bahwa dari pemerintah tarif listrik tidak naik,” katanya.

Sejalan dengan Kementerian ESDM, Executive Vice President Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Edison Sipahutar mewakili Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan juga memastikan tarif listrik sejak Januari 2017 tidak pernah mengalami kenaikan.

Kenaikan tagihan listrik pelanggan menurutnya terjadi karena adanya peningkatan pemakaian kWh pelanggan itu sendiri.

“Dengan adanya PSBB membuat aktivitas di rumah menjadi lebih tinggi baik sekolah yang dilakukan melalui online maupun aktivitas kantor yang juga dilakukan dari rumah atau work from home. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kenaikan pemakaian listrik,” katanya.

Menurut Edison, PSBB membuat sebagian besar petugas PLN tidak bisa mengunjungi pelanggan untuk pencatatan meter pelanggan, maka pada bulan April dan Mei, PLN melakukan penghitungan rata-rata listrik tiga bulan.

“Untuk rekening Juni, sebagian besar petugas sudah melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan. Padahal pemakaian bulan Maret yang ditagihkan pada rekening listrik April, begitu juga pemakaian bulan April untuk rekening Mei sudah terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat banyaknya aktivitas pelanggan di rumah, sehingga terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan penagihan menggunakan rata-rata tiga bulan. Sebagian besar realisasi pemakaian listrik lebih besar daripada yang ditagihkan,” jelasnya.

Selisih itulah, lanjut Edison, yang kemudian ditagihkan pada rekening Juni saat PLN telah melakukan pencatatan riil, baik melalui petugas catat meter ataupun laporan mandiri pelanggan melalui Whatsapp.

“Gambarannya begini, pemakaian pelanggan listrik pada Desember 55 kWh, Januari 50 kWh, dan Februari 45 kWh, maka pemakaian di bulan Maret yang ditagihkan di bulan April rata-ratanya sebesar 50 kWh. Kemudian untuk tagihan Mei jika dirata-ratakan akan mendapatkan 48 kWh,” jelasnya.

Jika diasumsikan selama pandemi pemakaian listrik meningkat dan sama tiap bulannya yaitu sebesar 70 kWh, maka ada kekurangan tagih pada pemakaian bulan Maret 20 kWh, bulan April kurang 22 kWh, dan pemakaian bulan Mei 70 kWh, sehingga tagihan di bulan Juni menjadi 112 kWh.

“Inilah yang membuat peningkatan kWh akibat skema rata-rata tiga bulan, juga karena ditetapkan PSBB, dan ditambah pada bulan Mei adalah bulan Ramadhan yang mengakibatkan banyak aktivitas di rumah yang memakai listrik,” imbuhnya.

Edison mengatakan hal tersebut membuat pelanggan kaget, namun sesungguhnya itu adalah pemakaian yang riil setelah PLN bisa melakukan pencatatan meter secara langsung kerumah pelanggan.

“Untuk mengatasi hal tersebut, PLN memberlakukan perlindungan terhadap yang mengalami pelonjakan tarif listrik sebesar 20 persen ke atas. Sehingga pada bulan Juni hanya ditagihkan sebesar 40 persen dari kenaikan tagihan. Carry over sebesar 60 persen dari kenaikan diangsur tiga kali mulai rekening Juli 2020,” pungkas Edison.
(antara/PARADE.ID)

Artikel Kemenko Akan Minta BSSN Periksa Sistem PLN pertama kali tampil pada Parade.id.