“Dan kondisi ini harusnya membuka mata kita bahwa saat ini usaha menyebarkan paham Komunis, Marxisme dan Lenimisme semakin jelas,” katanya, dalam keterangan media, kemarin.

Ia pun meminta dan berharap agar aparat penegak hukum segera membuat laporan mode A untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian itu. Demi kepentingan negara, kata Zul, sapaan akrabnya.

Zul menuturkan, bahwa kejadian itu menjelang dirgahayu kemerdekaan RI ke-77.

Sebelumnya, lanjut Zul, juga pernah terjadi di dalam kampus UNHAS di bulan April 2020, di mana bendera merah putih menurut dia sengaja dinistakan oleh kelompok tertentu dengan cara menggambari bendera merah putih dengan simbol palu arit yang merupakan simbol komunis—sampai sekarang polisi belum bisa menentukan siapa tersangka yang terlibat dalam proses pengadaan hingga pengibaran bendera berlogo palu arit tersebut.

“Forum rektor mestinya membuka mata akan bahaya penyebaran pemahaman ini yang menurut kami sangat memungkinkan tumbuh subur di dalam kampus,” pesannya.

Diketahui, kelompok tersebut yang dimaksud oleh BMI adalah Komite Aksi HAM. Ketika itu mereka menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Aksi itu digelar dalam rangka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

(Verry/parade.id)

Artikel Lambang Palu Arit di Alat Peraga pada Kelompok Massa Aksi, BMI Respons Begini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masih belum sadar jugakah umat Islam? Kapan umat Islam bersatu menjaganya?” demikian katanya, Selasa (20/4/2021), melalui akun Twitter-nya.

Ustaz Tengku menyebutkan bahwa dalam kamus sejarah terbitan baru Kemendikbud itu ada empat nama tokoh PKI yang muncul. Di antaranya Seevliet, Darsono, sampai DN Aidit, dan tokoh pembunuh 7 Jendral.

“Tapi nama KH Hasyim Asy’ari Raib. Heemm…Mboh lah.”

Jelas ini ironi, ketika ada kebanggaan tersendiri dari pihak tertentu akan Presiden yang dinilai warga NU, tetapi tiba-tiba tokoh sentralnya raib dalam sejarah pendidikan.

Menurut beliau, jelas ini kenyataan yang pahit. Nama pendiri NU itu hilang dalam sejarah.

“Betapa bangganya kemarin saat keluar pernyataan “Presiden RI adalah warga NU…” Kenyataan memang pahit: Nama pendiri NU hilang dari Kamus Sejarah.”

Beliau khawatir, dengan kenyataan itu justru yang ada ujung-ujungnya hanya diklarifikasi ata alasan lainnya seperti ‘ini hanya baru draft’ saja. Belum final.

Nanti di final baru akan dimasukkan nama kiai Hasyim Asy’ari kemudian baru diterbitkan.

“Lha, babak penyisihan saja sudah out, bagaimana bisa masuk final? Sementara 4 tokoh PKI masuk duluan. Capek deh. Kerjanya begitu melulu.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Munculnya Nama Tokoh Komunis dan Raibnya Tokoh NU dalam Kamus Sejarah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Radikalisasi di perguruan tinggi terjadi itu adalah ketika kelompok Masyumi atau sekelompok orang yang cara beragamanya puritanis, di mana Natsir mencurahkan tenaganya dengan membuat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang targetnya adalah masjid-masjid kampus,” katanya, kemarin, dalam webinar yang berjudul “Menjaga Pancasila dari Bahaya Propaganda Komunisme dan Khilafah”.

“Kelompok ini sejak awal membawa gagasan-gagasan Abu Al’A’la Al-Maududi dan Ikhwanul Muslimin,” sambungnya, di acara yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Se-Indonesia (FKMTHI Prov. Jawa Timur bekerjasama dengan Yayasan Bina Bangsa Indonesia (BBI).

Dalam risetnya, ia mengatakan ada sebuah kampus top di Yogyakarta, di mana markas mereka ada di masjid dan sudah lama menjadi wilayah. Tetapi tidak disentuh oleh pihak rektorat. Sehingga masjid wilayah suaka.

“Di masjid ini kalau tidak IM, Tarbiyah atua HTI. Mereka menjadikan basis untuk menggalang massa. Dan bahkan kos-kosan di sekitarnya ‘ter-blok’ menjadi semacam ‘pesantren’ tempat bidikan kaum Salafi,” kata dia lagi.

Sementara itu Ketua Umum WASHATI, Fauzan Amin seperti mengamini apa yang disampaikan oleh Zainul, bahwa mereka-mereka juga masuk ke masjid-masjid, tak terkecuali masjid lembaga negara. Mereka disebut Fauzan anti-negara tapi mengambil uang-uang yang dikelola negara.

“Jangan sampai kita teriak-teriak anti kelompok kanan tetapi tidak turun ke lapangan seperti terlibat aktif di pos-pos tempat mereka menabur benih,” katanya, di acara yang sama.

Selain itu, pembicara lainnya, yakni Makmun Rasyid selaku Founder Media Sangkhalifah.co dan Ketua Yayasan Bina Bangsa ISNU mengatakan bahwa adalah kelompok mereka yang membangkitkan narasi-narasi masa lalu dilakukan sembari membuat ketakutan di masyarakat tentang bahaya komunisme dan PKI.

“Ini dilakukan kelompok HTI agar gagasan khilafah tidak disentuh oleh pihak-pihak di luarnya. Tapi bagi saya, baik komunisme, PKI dan khilafah sama-sama terlarang dan berbahaya,” kata dia.

Organisasi HTI sendiri sudah dibubarkan. Namun dinilai tidak terlarang oleh Negara. Berbeda dengan komunisme (PKI), selain dibubarkan juga terlarang di Indonesia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Pancasila Dibayangi “Arwah” HTI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sadarlah. Kalian itu hidup di NKRI bukan di Korea Utara atau China yg KOMUNIS…

Gitu aja repot…,” kata dia, Rabu (19/8/2020), di akun Twitter-nya.

“Justru para pihak yg kemudian bagaikan “kebakaran bulu kumis” itu yang mengherankan,” sambungnya.

Kalau pun tidak senang dengan kehadiran KAMI, maka menurutnya dipersilahkan membentuk hal atau gerakan serupa.

“Tapi menfitnah dgn mengatakan KAMI itu BARISAN SAKIT HATI, BARISAN KALAH PILPRES dll adalah menunjukkan kepicikan dan ketakutan terguling. Pihak yg Kalah kan sudah gabung ke sonooo…! Heehhh…”

Di dalam KAMI diklaim memiliki lebih 150-an tokoh bangsa. Terdiri dari macam-macam latar belakang atau profesional. Ada pengamat politik, pakar hukum, ekonom, (Purn) TNI, aktivis, dan lain sebagainya.

Deklarasi KAMI dilaksanakan kemarin, Selasa, di Tugu Proklamasi. Mengeluarkan maklumat terkait persoalan bangsa dan negara. Ditujukan ke berbagai lembaga negara maupun instansi.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Tak Suka KAMI, Tengku: Ini NKRI, Bukan Korut atau China pertama kali tampil pada Parade.id.

“PDI Perjuangan bersama segenap komponen bangsa lainnya menolak berbagai upaya baik dari ekstrim kiri maupun ekstrim kanan yang mencoba mengganti Pancasila. Karena itulah dukungan terhadap Pancasila sebagaimana sering disuarakan akhir-akhir ini, termasuk oleh mereka yang sebelumnya memiliki pandangan ideologi berbeda, merupakan dialektika kemajuan yang semakin menunjukkan kebenaran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

PDIP juga menolak berbagai upaya kelompok ekstrim kiri maupun ekstrim kanan yang mencoba mengganti Pancasila.

Penegasan Hasto soal sikap PDIP itu terjadi di tengah upaya sekelompok massa yang memojokkan partai yang didirikan Proklamator RI Soekarno itu, sebagai partai komunis dan berusaha mengganti Pancasila.

Padahal partai berlambang banteng yang diketuai putri Bung Karno Megawati Soekarnoputri itu, justru yang selama ini dikenal publik sebagai partai berideologikan Pancasila. Bahkan pernyataan sikap politik dan kebijakannya selalu bertemakan Pancasila.

Hasto menjelaskan bahwa proses kelahiran Indonesia melalui perjuangan panjang, hingga akhirnya merdeka karena kekuatan sendiri.

Indonesia, lanjut dia, berdiri dengan landasan kokoh yang digali melalui pemikiran yang jernih, membumi, visioner, serta terus menggelorakan semangat pembebasan dari segala bentuk penjajahan, khususnya kapitalisme dan imperialisme.

Maka terbukti dengan Pancasila, Indonesia bersatu dan mampu menghadapi berbagai ujian sejarah seperti kemampuan memadamkan pemberontakan PKI, DI/TII, Permesta, Pemberontakan RMS, dan lain-lain. Terbukti pula dengan Pancasila, Indonesia bersatu untuk semua dan setiap warga negara setara.

“Dengan Pancasila kita selalu satu, berbeda dengan Yugoslavia, Uni Soviet yang terpecah belah, juga Yaman, Irak, Suriah dan lain-lain, yang terus dihadapkan pada krisis akibat perang yang tidak kunjung usai. Karena itulah adanya falsafah hidup, falsafah dasar, dan juga alat pemersatu seperti Pancasila selalu kita syukuri,” jelas Hasto.

Dengan ideologi yang menjadi pemersatu tersebut, ditegaskannya bahwa Pancasila jelas terbukti efektif menjadi dasar dan tujuan kehidupan berbangsa.

“Melalui Pancasila pula kita tegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara komunis, bukan negara teokrasi, bukan liberal, dan bukan fasisme. Indonesia adalah negara Pancasila, suatu konsepsi negara kebangsaan yang berdiri di atas paham individu atau golongan,” tuturnya.

Ditambahkan Hasto, dengan Pancasila pulalah maka Bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai paham yang antiketuhanan dan antikemanusiaan.

“Pancasila berbeda dengan paham ekstrimisme radikal. Berbagai bentuk bom bunuh diri sebagaimana terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2018, adalah contoh paham yang buta terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan,” tuturnya.

Kini saatnya seluruh bangsa Indonesia bersatu teguh dalam Pancasila di tengah ancaman isme (paham) yang tak sesuai dengan jalan hidup bangsa Indonesia.

“Saatnya kedepankan semangat persaudaraan sebagai satu bangsa yang bertanah air satu, Indonesia,” tegas Hasto.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Hasto Tegaskan PDIP Anti-komunisme dan Sekulerisme pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel Pengamat Intelijen: Isu RUU HIP Dikapitalisasi sebagai Kebangkitan Komunis pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebelum melakukan aksi pembakaran, dibacakan pernyataan sikap ulama dan pimpinan ormas Jakarta Barat yang menolak kebangkitan paham komunis dan PKI. Pernyataan sikap dibacakan oleh KH Bahrul Luthfi, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Jakarta Barat.

“Proses legislasi RUU HIP adalah bukti terbaru kebangkitan komunisme di Indonesia,” salah satu petikan pada poin pernyataan sikap tersebut dalam keterangan diterima pada Ahad (14/06/2020).

Menurut pernyataan itu, RUU HIP menjadi bukti adanya upaya mengubah Pancasila dari konsensus nasional 18 Agustus 1945, serta usaha membuat tafsir tunggal Pancasila yang menyimpang dari makna paragraf 4 Pembukaan UUD 1945.

Massa dari berbagai organisasi masyarakat itu melakukan aksi pembakaran bendera PKI di depan Masjid Al Hasni Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (13/06/2020).

Tokoh dan ormas se-Jakarta Barat dalam pernyataan sikapnya meminta Presiden Joko Widodo agar tetap setia mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Kepada para ulama, tokoh masyarakat, aktivis dan masyarakat diminta agar mewaspadai dan melawan kebangkitan dan gerakan komunis gaya baru yang ditengarai berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun lewat jalur kekuasaan.

Pembacaan pernyataan sikap tentang RUU HIP ini dirangkai dengan pelantikan pengurus GNPF Ulama Jakarta Barat.

Hadir sejumlah perwakilan ormas Jakarta Barat seperti dari Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila, Bang Japar, Laskar Merah Putih, Betawi Bangkit, dan lain-lain.

Massa meminta fraksi-fraksi di DPR RI agar mewaspadai kebangkitan PKI dengan terus mengingat sejarah. DPR-RI agar dalam membahas RUU HIP tidak mereduksi Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

Disebutkan, para politisi diminta pula untuk mewaspadai disingkirkannya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk mewaspadai adanya indikasi memformalisasi komunisme.

(Robi/hidayatullah/PARADE.ID)

Artikel Tolak RUU HIP, Massa Bakar Bendera PKI pertama kali tampil pada Parade.id.

“RUU HIP dinilai menurunkan derajat Pancasila untuk diatur dengan Undang-Undang, memeras Pancasila ke dalam pikiran-pikiran yang menyimpang, dan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama,” kata Din dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut. Karena akan memecah belah bangsa.

Selain itu, pembahasan sejumlah RUU di tengah keprihatinan nasional akibat Covid-19, ini tidak bijaksana. Apalagi cenderung dilakukan secara diam-diam dengan menutup aspirasi dari masyarakat madani.

“Praktik demikian merupakan hambatan terhadap pembangunan demokrasi Pancasila yang berkualitas yang kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sejumlah elemen masyarakat menolak RUU HIP. Alasannya, terutama RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. [rob]

Artikel Din Syamsudin Minta Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Ditunda pertama kali tampil pada Parade.id.