Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa Board of Peace memiliki cacat fundamental karena menempatkan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai pihak penjajah (occupying power).

Menurut Sudarnoto, badan yang dipimpin oleh Tony Blair dan terkait dengan inisiatif mantan Presiden AS Donald Trump tersebut merupakan bentuk nyata neo-kolonialisme. MUI berpendapat bahwa setiap upaya perdamaian yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama adalah “perdamaian semu”.

“Keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujar Sudarnoto dalam keterangan resminya, Jumat (23/1).

MUI menyoroti adanya problem struktural yang serius dalam Board of Peace. Dengan keterlibatan Israel sebagai anggota, forum ini dianggap berisiko menggeser substansi isu dari perjuangan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.

MUI menegaskan bahwa persoalan Palestina adalah masalah perampasan hak dasar dan pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional yang tidak bisa diselesaikan melalui skema normalisasi.

Menanggapi situasi ini, MUI mengeluarkan sejumlah rekomendasi resmi kepada Pemerintah RI, di antaranya:

1. Menegaskan Kemerdekaan: Meminta pemerintah menyatakan secara terbuka bahwa tujuan forum internasional haruslah kemerdekaan penuh Palestina.
2. Menolak Normalisasi: Menolak segala skema yang mengarah pada legalitas pemukiman ilegal dan blokade Gaza.
3. Opsi Menarik Diri: Mempertimbangkan untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun jika terbukti menyimpang dari prinsip keadilan.
4. Sanksi Internasional: Mendorong agar Israel diberikan sanksi internasional atas kejahatan yang telah dilakukan.

“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya,” pungkas Sudarnoto.

Artikel MUI Desak Pemerintah Evaluasi Keterlibatan Indonesia di ‘Board of Peace’ pertama kali tampil pada Parade.id.

Komitmen ini mengemuka dalam Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) Kongres Ekonomi Umat ke-II Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Jakarta yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan” di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Acara yang dibuka dengan keynote dari Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH. Muhammad Faiz dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan optimalisasi potensi umat Islam dalam menopang perekonomian daerah.

Suharini Eliawati, M.Si., Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa saat ini peringkat perekonomian Jakarta berada di urutan 71 dunia. Target ambisius untuk melonjak ke posisi 50 besar dunia pada 2030 dipastikan tidak bisa dicapai sendiri oleh Pemprov DKI.

“Saat ini investasi kita ada pada angka 204,2 triliun,” ujar Suharini.

“Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024, meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kita pastikan Jakarta akan menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Ekonomi syariah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan,” tegasnya.

Suharini juga menyoroti perlunya menjaga inflasi agar tetap “terjaga dan terkendali”. Ia menawarkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi, dengan skenario optimis mencapai 6,08% jika seluruh pihak, termasuk sektor ekonomi syariah, berpartisipasi aktif.

Mandat Halal dan Potensi Zakat Belum Optimal

Mursidi, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dengan semangat keadilan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia secara aktif mendukung rantai nilai halal terintegrasi dan berdaya saing serta melaksanakan business matching pembiayaan syariah bagi UMKM.

Sementara itu, Bukhari Muslim dari Bidang Registrasi Halal BPJPH mengingatkan tentang mandat wajib sertifikasi halal.

“Per 17 Oktober 2026, semua jenis makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Kalau tidak, tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Bukhari.

BPJPH berupaya membantu UMKM, terutama rumah makan khas daerah, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui program sertifikasi halal gratis yang didanai dari CSR perusahaan besar.

Dari aspek filantropi Islam, Ahmad Abu Bakar MM, Kepala Baznas Bazis DKI Jakarta, menyampaikan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di DKI Jakarta mencapai 64 triliun per tahun. Namun, yang baru terkumpul dan dikelola Baznas Bazis DKI baru sekitar 400 miliar rupiah, menunjukkan kesadaran umat yang masih relatif rendah.

“Potensi zakat se-Indonesia itu ada 325 triliun. Artinya kita masih butuh perjuangan,” kata Ahmad Abu Bakar, seraya menekankan perlunya meningkatkan kepercayaan muzaki agar menunaikan ZIS melalui lembaga resmi.

Pemberdayaan Umat Jadi Solusi Kemiskinan

Bambang Suprihadi, Pimpinan Masjid Raya Bintaro Jaya melalui program Bank Infak, menawarkan model pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Gerakan ini telah membantu 1.700 UMKM dengan dana bergulir mencapai Rp 8,5 miliar.

“Kami adalah lembaga pemberdayaan ekonomi umat berprinsip syariah qardhul hasan, tanpa margin atau riba,” jelas Bambang.

“Dari 1.700 UMKM yang kami bantu, tingkat Non-Performing Financing-nya nol. Ini membuktikan mereka yang kecil ini patuh dan berintegritas untuk membayar,” tambahnya.

Bambang menegaskan bahwa charity atau bantuan sosial tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan, melainkan pemberdayaan ekonomi umat yang bisa mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan FGD yang dihadiri akademisi, pelaku usaha, pegiat halal, asosiasi UMKM, dan perbankan. Diskusi ini menghasilkan tujuh butir Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta, yang mencakup:

1. Menguatkan pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

2. Mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai sumber keberlanjutan ekonomi umat.

3. Memperkuat peran masjid, pesantren, dan komunitas usaha sebagai inkubator UMKM syariah.

4. Memastikan standardisasi dan sertifikasi halal sebagai fondasi daya saing UMKM.

5. Mempercepat transformasi digital syariah.

6. Mengembangkan marketplace halal sebagai ekosistem pasar berbasis syariah.

7. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.

Menutup kegiatan, Ketua Panitia, Deden Edi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI, Baznas BAZIS DKI, Bank Indonesia, dan LPPOM yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Deklarasi yang lahir hari ini adalah langkah besar menuju ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan bagi umat Jakarta,” ungkapnya.

Kongres Ekonomi Umat ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Ekonomi Syariah dan penandatanganan bersama oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi kongres akan segera disusun untuk mendukung kemajuan dan penguatan ekonomi syariah di Jakarta.* 

Artikel MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, Faiz Rafdi mengatakan kegiatan ini penting di era digital saat ini.

“Ini harus didorong lagi. Sementara RUU Penyiaran lama sekali diusulkan tapi gak diketok. Ini ini masalah moral, revolusi mental yang berasal dari penyiaran gak disentuh-sentuh, ini penting,” sebagaimana disampaikan dalam sambutannya.

“Saya setuju bahwa konten-konten religi. Bicara halal masih konteksnya makanan dan pakaian. Konten-konten siaran itu perlu ada konsulasi. Tidak hanya semata mata mengejar rating. Apa jadinya umat islam Indonesia?” imbuhnya.

Sambutan Ketua KPID Jakarta yang disampaikan Komisioner KPID Jakarta, Arif Faturahman, M.Si mengatakan bahwa bagaimana KPID Jakarta menjamin dan memastikan masyarakat Jakarta mendapat informasi yang baik dan benar.

“Oleh karena itu, KPID Jakarta dalam hal pengawasan TV dan radio, harus juga dibaren gi oleh masyarakat, oleh ormas. Jadi pengawasan itu bukan hanya di KPID,” ucapnya.

Menurutnya kegiatan serupa kedepan bisa dilakukan. Sifat nya kolaborasi dan kerjasama. Baik antara KPID maupun TV dan radio di DKI Jakarta.

“Tugas kita, baik pemerintah, masyarakat, ormas bisa memastikan masyarakat mendapatkan tontonan yang baik, tidak hanya sekedar hiburan tapi juga edukasi, tambahnya.

Narasumber seminar, Sekertaris Umum MUI DK Jakarta, KH. Auza’I Mahfudz dalam pemaparannya mengatakan membawa orang menuju Allah itu dengan hikmah. Dengan hikmah itulah yang ditafsirkan dengan media media sekarang yang bisa digunakan.

“Kalau saya berbicara di satu majelis, berapa yang nonton? Paling banyak lima ribu orang. Ketika saya menyampaikan satu hadits. Yang nonton TVRI misalnya 30 juta, kalau sejuta yang amalin. Itu saya lagi ngopi dirumah. Pahala saya mengalir terus. Sederhana seperti itu. Buat konten, video-video yang ada unsur dakwah. Amal itu sangat luar biasa,” paparnya.

Menurutnya tidak harus dalam bentuk ceramah. Pesan kebaikan juga bisa. Ajarilah anak anak kalian dengan budaya mereka, bukan dengan budaya engkau. Karena anak anakmu diciptakan dimasa sekarang, bukan dimasa engkau. Semakin mudah berita diterima, maka semakin harus tinggi analisis kita, tambahnya.

“Kalau kebaikan tidak hadir, kemungkaran yang akan hadir. Kalau pesan nabi tidak hadir, pesan setan yang akan hadir. Kalau kita ngga mau memaksa diri kita untuk membuat konten atau kita yang bicara, peran untuk dakwah islam. Maka orang-orang yang melakukan kemungkaran yang akan masuk,” pesannya.

Masuklah ke media sosial dengan kebaikan-kebaikan secara masif atau kemungkaran yang sudah hadir memenangkan dari pada kebaikan, pungkasnya.

Seminar ini menghadirkan narasumber, Sekertaris Umum MUI DK Jakarta, KH. Auza’I Mahfudz, Ketua KPID Jakarta, Puji Hartoyo, SE.MM, Ketua Komisi Infokom MUI DK Jakarta, Raihan Febriansyah, M.Kom dan Produser Program Religi TVRI, Rita Hendri Okmawati. Dengan peserta dari ormas dan mahasiswa se-Jakarta.

Melalui Seminar Penyiaran Aktivis Ormas Islam Jakarta ini diharapkan masyarakat memahami cara berinteraksi dengan media secara bijak dan benar. Dengan  indikator, kritis terhadap pesan media, paham tentang isu liputan media, menyadari media bisa mempengaruhi gaya hidup, sikap dan nilai.

Mengembangkan sensitivitas terhadap isi media, memahami persoalan pemilikan, finansial, dan regulasi industri media. Memperhitungkan peran media dalam pengambilan keputusan serta mampu mempengaruhi media.*

Artikel Seminar Literasi Penyiaran untuk Ormas Islam Digelar MUI dan KPID Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebab Islam menganjurkan (makramah) khitan perempuan. Krnnya bertentangan klo PP 28 itu melarang khitan perempuan. Khitan perempuan tdk wajib tapi tdk boleh dilarang,” kata KH Cholil, lewat akun X-nya, Sabtu (3/8/2024).

Selain bertentangan dengan syariat (Islam), PP tersebut disebut Cholil tidak benar. “Ini masalahnya krn praktik khitan yg salah tapi syariatnya yg dilarang. Harusnya caranya yg jelas dan tenaga khitannya yg terlatih,” katanya.

“Khitan menurut hukum Islam khilaf ulama antara sunnah dan wajib. Jadi jauh dari Islam klo praturannya melarang khitan,” imbuhnya.

Fatwa MUI tentang Pelarangan Khitan terhadap Perempuan

Pertama: Status Hukum Khitan Perempuan

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

2. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Kedua: Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari’ah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Ketiga: Batas atau Cara Khitan Perempuan

Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.

2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.

Keempat: Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan

peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.

2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Adapun poin-poin yang terdapat pada pasal 102 di PP 28/2024 sebagai berikut:

• Menghapus praktik sunat perempuan;
• Mengedukasi balita dan anak prasekolah tentang organ reproduksi;
• Mengedukasi perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan;
• Mengedukasi untuk menolak sentuhan di organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang;
• Mempraktikkan perilaku hidup bersih pada organ reproduksi;
• Memberikan layanan klinis medis.

(Rob/parade.id)

Artikel PP 28/2024 Menghapus Praktik Sunat Perempuan, MUI: Bertentangan dengan Syariat pertama kali tampil pada Parade.id.

Pelantikan yang digelar di Hotel Sultan Jakarta ini dirangkai dengan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) pertama.

Pelantikan dihadiri Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan perwakilan TNI-Polri. Hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan MUI DKI Jakarta Fauzi Bowo dan 400 peserta.

KH Anwar Iskandar dalam nasihatnya mengatakan setidaknya ada tiga tanggung jawab yang diemban seluruh pengurus MUI. Pertama tanggung jawab keagamaan. Kedua tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Tanggung jawab ketiga pengayoman umat.

“Ketiga tanggung jawab ini nanti akan diurai dan dijelaskan dalam program-program MUI,” kata Kiai Anwar.

Kiai Anwar berpesan agar pengurus MUI DKI Jakarta terus membangun sinergi dengan pemerintah dalam membangun umat dan bangsa.

“Kedepan bagaimana ketahanan pangan dapat kita lakukan, pendidikan dapat berjalan dengan baik, kesehatan dapat berjalan dengan baik. Itu semuanya harus dilandasi dengan prinsip-prinsip ukhuwah Kita harus bergandengan tangan,” ungkap Kiai Anwar.

Sebagai pengayom, MUI perlu mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan umat.

“Pastikan bahwa umat ini mendapat pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, makanan yang halal. Makanan yang halal itu bagian tugas MUI. Makanan yang halal akan menyebabkan ibadah dan doa kita didengar oleh Allah,” ujar Kiai Anwar.*

Artikel Pesan KH Anwar Iskandar usai Mengukuhkan Pengurus MUI Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

Gus Faiz, demikian sapaan karibnya berupaya membawa MUI DKI Jakarta bersinergi dengan berbagai pihak. MUI DKI Jakarta akan memperbanyak mitra.

“Kita MUI, ke depan tidak pernah menjadi bayangan siapapun. Tidak juga oposisi, tetapi kita adalah mitra kepada semua pihak. Melakukan perencanaan menuju kota Jakarta yang lebih baik,” kata Gus Faiz saat memberi sambutan pada pengukuhan MUI DKI Jakarta periode 2023-2028 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurut Gus Faiz, jabatan sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta adalah amanah. Baginya ini peluang untuk mengabdi kepada umat.

“Ini bukan status sosial apapun. Bukan sekadar fasilitas. Ini adalah pengabdian kepada bangsa dan negara, pengabdian kepada umat di Jakarta,” ujar Gus Faiz.

Gus Faiz berharap, MUI DKI Jakarta mampu menjawab tantangan zaman dan mengayomi umat dari berbagai latar belakang.

“Ke depan mudah-mudahan MUI bisa menjadi seperti langit yang mengayomi semua. Dan menjadi tanah di atas bumi ini yang diinjak oleh semua orang,” ungkap Gus Faiz.

Untuk diketahui pengukuhan pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta dibarengi dengan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) pertama. Mukerda dibuka oleh Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mukerda diikuti 400 peserta dari pengurus MUI.*

Artikel Gus Faiz Ingin MUI DKI Jakarta Bersinergi dengan Berbagai Pihak pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menetapkan bahwa Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran TAKLIM MAKRIFAT Pimpinan Mr. TM supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang sejalan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis,” demikian bunyi putusannya, yang diterbitkan pada 10 Februari 2024.

Atas putusan itu, MUI Sulsel merekomendasikan pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham agar mencabut izin operasional Yayasan yang terkait dengan kelompok Taklim Makrifat; Kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan Media Sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Taklim Makrifat Mr. TM dan seluruh jaringannya; Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada kelompok Taklim Makrifat.

Putusan sesat itu usai dilakukan pengkajian dan mudzakarah terhadap ajaran kelompok ini—disimpulkan bahwa ajaran tersebut Sesat dan Menyesatkan, karena dapat merusak Ajaran Islam: Menyalahi Rukun Islam, Rukun Iman dan Konsep Ihsan; Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir; Menyerupakan Allah Swt dengan manusia (laki-laki); Mengingkari perintah membaca Al-Qur’an; Mengingkari perintah syariat shalat; Menafsirkan Al-Qur’an tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar; Menyalahi Fiqih dan Undang-Undang Zakat; Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

Mengetahui putusan itu, Ketum Brigade Muslim Indonesia (BMI), Muhammad Zulkifli mengapresiasinya.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi kinerja MUI Kota Makassar dan MUI Sulsel yang segera mengambil langkah cepat untuk mengkaji pernyataan-pernyataan saudara Mr TM,” Zulkifli menyampaikannya kepada parade.id, Senin (12/2/2024).

Atas putusan itu, aparat kepolisian kemudian kata Zulkifli, bisa segera menindaklanjuti pelaporan atas dugan tindak pidana infomasi hoax dan penistaan agama yang dilayangkan oleh Ketua Harian BMI Hanif Aji Muslim.

“Alhamdulillah ajaran Mr TM Ini dinyatakan sesat dan menyesatkan sehingga tentunya ini akan menjadi salah satu pertimbangan hukum aparat kepolisian untuk segera meindak lanjuti laporan Ketua Harian Brigade Muslim Indonesia, agar mengejar dan menangkap Mr TM ini,” Zulkifli menekankan

“Kita juga minta kepada Kemenhumkam untuk mencabut izin operasional kelompok kajian Mr TM sesuai rekomendasi pihak MUI,” imbuhnya.

Ketua Harian BMI Hanif Aji Muslim beberapa waktu lalu telah melaporkan TM ke polisi.

“Jadi tugas kami adalah membuat laporan resmi dan  jika melihat pernyataannya yang seakan menantang keberanian polisi untuk menangkapnya, maka menurut kami tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak segera melakukan proses hukum kepada manusia sombong ini, termasuk mencari tahu keterkaitan orang ini dengan kelompok kajian agama di bawah pimpinan saudara HM yang berada di Kabupaten Gowa,” kata Hanif

(Verry/parade.id)

Artikel Aliran Taklim Makrifat Pimpinan TM Dinyatakan Sesat oleh MUI Sulsel, BMI Mengapresiasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita mendukung sikap pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri yaitu Ibu Retno Marsudi yang menyampaikan sikap tegas bahwa Indonesia akan mendukung upaya pengajuan Israel ke ICC (International Criminal Court) untuk dihukum oleh masyarakat dunia,” KH Muhyiddin Junaidi menyampaikan, saat hadir di Munajat Kubro 212 untuk Kemenangan Palestina dan Keselamatan NKRI di halaman Monas, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Bahkan kalau Israel tetap ngotot ingin perang dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, kita, kata dia, akan meminta kepada PBB agar Israel atau Zionis Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB.

Selain itu, ia mengajak kita agar terus menyuarakan, khususnya kepada PBB agar bantuan dari seluruh negara bisa masuk ke Palestina.

Pada akhirnya sambutannya, ia menyinggung perpolitikan terkini Indonesia.

“Ini berkaitan dengan Palestina yang sedang dijajah. Kalaulah kita memilih calon presiden dan wakil presiden yang amanah, tentulah Indonesia akan menjadi negara yang hebat, kuat, dan memiliki super power untuk menegakkan keadilan,” kata Kiai Muhyiddin.

Sebab, menurutnya dia pemilu bukan hanya sekedar hiburan semata.

“Kita harus memiliki landasan memilih berdasarkan Alquran dan petunjuk Rasulullah saw. Semoga Allah menurunkan pemimpin yang adil dan istiqamah kepada bangsa Indonesia,” tandas Kiai Muhyiddin yang disambut ucapan amin oleh seluruh jemaah yang hadir.

(Rob/parade.id)

Artikel Wantim MUI Dukung Menlu RI Seret Penjajah Israel ke Mahkamah Pidana Internasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Datang ke tempat berkah ini tidak lain karena ikut menyelamatkan Masjidil Aqsa, Palestina, dan juga menjaga NKRI,” sampai KH Marsudi Syuhud dalam sambutan Munajat Kubro 212 Kemenangan Palestina dan Keselamatan NKRI, Sabtu (2/12/2023).

Ia mengajak umat Islam bersatu, menyatu, sembari menyinggung kondisi perpolitikan (baca: Pemilu) saat ini.

“Mari bersama-sama kita bersatu, menyatu betapa pun hari ini sudah dimulai kegiatan yang nanti untuk memilih pemimpin—penting jangan pecah. Memilih pemimpin itu wajib. Pilih salah satunya,” sampainya, yang dijawab aamiin oleh massa Munajat Kubro 212 Kemenangan Palestina dan Keselamatan NKRI.

Atas kondisi Palestina saat ini, ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada umat Islam Indonesia. Pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah.

“Terima kasih kepada umat Islam, Menlu, khususnya kepada Presiden Jokowi karena terus membantu Palestina (merdeka),” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Waketum MUI: Datang ke Munajat Kubro 212 Turut Menyelamatkan Palestina dan NKRI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kenaikan ongkos haji di atas 100 jt itu termasuk mahal,” kata Kiai Cholil, lewat akun Twitter-nya.

Kalaupun pemerintah tak mau mensubsidinya kata Kiai Cholil, pemerintah bisa menekan ongkosnya lebih murah lagi.

“Caranya ialah mengurungi hari pelaksanaan haji, upamanya hanya 20 hari saja, petugas haji dikurangi jumlahnya, atau makannya lebih murah,” usulnya.

Apa yang diusulkan Kiai Cholil, disepakati politisi PKS Hidayat Nur Wahid.

“Sepakat Yai. Itu antara lain yg sudah saya sampaikan langsung saat raker Komisi VIII DPRRI dg Kemenag, Senin yg lalu,” respons Hidayat.

Rasionalisasi/tekan biaya haji kata Hidayat juga bisa dengan koreksi harga tiket.

“Kemenag usulkan ; Rp 36 jutaan. Pdhl harga normal ticket Jakarta-Jeddah pp hanya rp 18 jutaan,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ongkos Naik Haji Akan Naik di Atas 100 Juta Itu Mahal, Kata Ketua MUI pertama kali tampil pada Parade.id.