Menurut dia, kurban dan akikah sama-sama merupakan ibadah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Pernyataan tersebut disampaikan UBN menjelang Iduladha 1447 Hijriah menyusul adanya pertanyaan masyarakat mengenai prioritas antara kurban dan akikah.

“Jika memiliki kemampuan untuk melaksanakan keduanya sekaligus maka itu lebih utama. Tetapi jika belum mampu, maka boleh memilih mana yang didahulukan karena keduanya sama-sama ibadah sunnah,” ujar UBN, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, akikah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran anak dengan menyembelih hewan ternak. Mayoritas ulama menganjurkan akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Namun, lanjut dia, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas waktu akikah. Sebagian ulama menyatakan akikah gugur setelah hari ketujuh, sementara sebagian lainnya membolehkan pelaksanaannya pada hari ke-14, hari ke-21, atau ketika orang tua telah mampu.

UBN juga menyebut ada pendapat ulama yang memperbolehkan seseorang mengakikahi dirinya sendiri saat dewasa apabila semasa kecil belum diaqiqahi orang tuanya.

Sementara itu, ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha juga termasuk sunnah muakkadah bagi muslim yang memiliki kemampuan. Nabi Muhammad SAW disebut selalu melaksanakan kurban dan memilih hewan terbaik untuk disembelih.

Menurut UBN, sejumlah ulama bahkan membolehkan satu hewan diniatkan sekaligus untuk kurban dan akikah. Pendapat itu dinukil dari mazhab Hanafi serta sejumlah ulama seperti Hasan al-Bashri dan Muhammad bin Sirin.

“Dengan demikian, seseorang tetap dapat melaksanakan kurban meskipun akikah anak belum dilakukan,” kata alumnus Universitas Islam Madinah tersebut.*

Artikel Dahulukan Kurban atau Akikah? pertama kali tampil pada Parade.id.

Saat ini, kita hidup dalam sistem ekonomi yang rapuh. Nilai rupiah kian tergerus, terutama ketika situasi geopolitik memanas, seperti konflik Amerika–Iran. Dampaknya tidak hanya terasa pada kondisi finansial nasional, tetapi juga hingga ke dapur rumah tangga. Inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok merangkak naik, krisis bahan bakar dan energi muncul, serta akses masyarakat terhadap sejumlah komoditas menjadi terbatas.

Semua ini terus menekan ketahanan ekonomi rakyat. Padahal, sejatinya Bumi Pertiwi adalah negeri yang kaya raya. Kekayaan alamnya sejak dahulu menjadi magnet bagi para pedagang internasional.

Mereka rela mengarungi samudera demi mendapatkan kapur barus, lada, kemenyan, minyak atsiri, cengkih, dan berbagai rempah Nusantara lainnya. Ironisnya, di tengah kekayaan tersebut, sebagian rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan terdampak bencana akibat eksploitasi sumber daya di wilayahnya.

Namun demikian, Allah Ta’ala telah menegaskan dalam QS. Al-Insyirah ayat 5–6, “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Keyakinan ini menjadi fondasi bahwa di balik setiap krisis, terdapat peluang untuk bangkit. Kesulitan akibat bencana alam, krisis pangan, dan energi pascakonflik global harus dimaknai sebagai momentum untuk membangun kembali kemandirian ekonomi umat. Islam tidak hanya hadir sebagai penghibur di tengah kesulitan, melainkan sebagai panduan hidup yang komprehensif—sebuah cetak biru peradaban.

*Sistem Perlindungan Ekonomi Umat*

Ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. tidak semestinya berhenti sebagai pengetahuan atau kekaguman semata. Pemahaman tersebut harus bertransformasi menjadi sistem operasional (operating system) yang membimbing langkah umat. Salah satu implementasinya adalah dengan merekonstruksi sistem perlindungan aset.

Meneladani praktik Rasulullah saw. dan para sahabat, umat perlu kembali mempertimbangkan mekanisme lindung nilai berbasis emas dan perak. Setidaknya, tidak tergesa-gesa menjual atau menggadaikan aset berharga, serta mulai memproyeksikan nilai kekayaan dalam satuan yang lebih stabil seperti emas dan perak.

Tiga langkah strategis dalam perlindungan aset antara lain. Pertama, penguatan cadangan logistik nasional, khususnya pangan dan energi, agar gejolak eksternal tidak langsung berubah menjadi krisis domestik.

Kedua, diversifikasi aset di tingkat negara, institusi, maupun rumah tangga, dengan memilih instrumen bernilai riil dan tahan terhadap inflasi.

Ketiga, penguatan kemandirian komunitas, melalui pengembangan ekonomi lokal, produksi pangan mandiri, serta pengurangan ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.

Negara memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan yang membawa maslahat dan mencegah mafsadat. Stabilitas pangan, keamanan distribusi, dan perlindungan daya beli bukan sekadar urusan teknis, melainkan amanah kepemimpinan.

Dalam perspektif Islam, penguasa adalah pengurus urusan umat. Karena itu, ketika perdagangan global terguncang, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya keselamatan ekonomi rakyat kepada mekanisme pasar internasional. Diperlukan edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan aset dari inflasi dan krisis.

Instrumen bernilai intrinsik seperti emas dan perak terbukti lebih tahan terhadap erosi nilai mata uang. Oleh sebab itu, menjaga aset dan menghindari utang yang tidak produktif menjadi langkah penting.

Cadangan emas dan perak yang dimiliki Indonesia sejatinya merupakan modal besar yang harus dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

*Bangkitkan Kejayaan Maritim*

Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali menjadi kekuatan maritim dunia. Jika Iran mampu memaksimalkan Selat Hormuz sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik, Indonesia pun memiliki Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan dua samudera dan tiga benua.

Sejarah mencatat, pada abad ke-7 hingga ke-10, Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang sangat ramai. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia membawa dan menukar komoditas unggulan Nusantara.

Wilayah Barus (Fansur) di Sumatera Utara bahkan dikenal sebagai pusat perdagangan kapur barus dan menjadi pintu masuk interaksi dengan saudagar Muslim. Dari jalur inilah Islam menyebar di Nusantara, melalui perdagangan dan interaksi damai, bukan dengan paksaan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan maritim memiliki peran strategis dalam membangun peradaban.

Kini, meski kendali penuh atas Selat Malaka tidak berada di tangan Indonesia, peluang untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim tetap terbuka. Komoditas unggulan seperti lada, cengkih, minyak atsiri, damar, dan kemenyan masih tersedia. Laut Indonesia pun menyimpan kekayaan luar biasa yang menunggu untuk dikelola secara optimal.

Dengan semangat inovasi, kemandirian, dan keberpihakan pada kepentingan umat, kejayaan itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih kembali. Saatnya kita bangkit, melindungi aset, memperkuat ekonomi, dan mengembalikan kehormatan umat.

*Bachtiar Nasir

Cendekiawan Muslim

Artikel Emas, Maritim, dan Jalan Kebangkitan Umat pertama kali tampil pada Parade.id.

Ujian Kedaulatan di Balik Angka

Tokoh agama KH Bachtiar Nasir menyoroti bahwa dampak krisis global tidak hanya berhenti pada isu militer, melainkan merambat hingga ke meja makan masyarakat melalui fluktuasi harga pangan dan BBM. Ia menekankan bahwa angka cadangan 4,6 juta ton perlu diverifikasi secara kritis terkait asal-usul stok dan keterjangkauan harganya di tingkat konsumen.

“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak beras di gudang, melainkan dari mana stok itu berasal, siapa yang membiayai, serta apakah masyarakat dapat mengaksesnya dengan harga terjangkau,” ujarnya dalam sebuah catatan reflektif.

Bahaya ‘Quiet Policy’

Kebijakan pangan nasional diingatkan agar tidak terjebak dalam quiet policy atau politik senyap. Kedaulatan pangan yang substantif harus memenuhi tiga aspek utama:

1. Stok yang aman.

2. Petani yang terlindungi (harga jual layak).

3. Harga terjangkau bagi masyarakat luas.

Tanpa transparansi mengenai besaran impor dan regulasi distribusi, cadangan yang tinggi dikhawatirkan hanya menjadi kesan stabilitas sementara petani lokal tetap tertekan.

Refleksi Perang Khandaq dan Ketahanan Mental

Menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, masyarakat diajak mengambil pelajaran dari peristiwa Perang Khandaq yang diabadikan dalam QS. Al-Ahzab: 10. Saat itu, kaum Muslimin dikepung dari berbagai arah dan menghadapi tekanan mental yang luar biasa.

“Bangsa yang kuat bukanlah yang paling cepat panik, melainkan yang paling jernih membaca realitas dan paling disiplin menjaga ketahanan dalam negeri,” tegas Bachtiar Nasir.

Ia menambahkan bahwa selain kebijakan pemerintah yang harus dikawal berbasis data, fondasi utama menghadapi krisis adalah ketahanan mental, prasangka baik kepada Tuhan, serta menjaga persatuan nasional agar tidak terjadi perpecahan internal di tengah himpitan global.*

Artikel Kedaulatan Pangan: Ujian Nyata RI di Tengah Krisis Global pertama kali tampil pada Parade.id.

Bachtiar mengatakan, sejak awal inisiatif ini sudah problematik karena menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor utama yang memegang kendali politik, hukum, dan keamanan Gaza, sementara rakyat Palestina justru disingkirkan dari proses pengambilan keputusan.

“Kalau kita membaca draf bocor resolusinya, yang tampak jelas adalah desain kekuasaan, bukan desain perdamaian,” kata Bachtiar.

“Gaza diperlakukan sebagai wilayah administrasi yang bisa diatur sepenuhnya oleh kekuatan asing, tanpa mandat rakyat Palestina.”

Dalam draf resolusi yang dilaporkan Drop Site News, Board of Peace disebut memiliki kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif penuh atas Jalur Gaza. Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan anggota yang mencakup pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel.

Warga Palestina tidak termasuk dalam keanggotaan dewan, dan hanya ditempatkan dalam struktur teknokratis di bawah pengawasan perwakilan asing.

Bachtiar menyoroti satu hal yang dianggap sangat krusial: tidak adanya penyebutan Kota Gaza maupun eksistensi politik rakyat Palestina secara tegas dalam piagam dewan tersebut.

Menurutnya, penghilangan ini bukan sekadar soal redaksional, melainkan mencerminkan cara pandang kolonial terhadap Gaza.

“Ini aneh sekaligus berbahaya. Dewan yang mengklaim membawa perdamaian Gaza, tetapi tidak menyebut Gaza sebagai subjek politik yang berdaulat,” ujarnya. “Rakyat Palestina diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, bukan pemilik sah tanahnya sendiri.”

Ia menilai, konsep demiliterisasi total yang diusung Board of Peace serta penempatan pasukan stabilisasi internasional di bawah kepemimpinan Amerika Serikat pada hakikatnya bertujuan menjamin keamanan Israel secara permanen, bukan melindungi warga sipil Palestina.

“Selama ini Amerika Serikat konsisten berpihak pada Israel—baik melalui bantuan senjata, dukungan politik, maupun veto di Dewan Keamanan PBB,” kata Bachtiar. “Maka sulit menerima klaim bahwa AS tiba-tiba berubah menjadi penjamin perdamaian yang netral dan adil.”

Bachtiar juga mengkritik narasi pembangunan dan investasi ekonomi besar-besaran yang dijanjikan dalam draf tersebut. Menurutnya, janji rekonstruksi kerap dijadikan alat untuk menormalisasi penghilangan kedaulatan Palestina.

“Pembangunan tanpa kemerdekaan bukan solusi. Itu hanya mengubah penjajahan militer menjadi penjajahan administratif dan ekonomi,” ujarnya. “Perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural hanya akan melahirkan konflik baru.”

JATTI turut menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas Trump. Bachtiar mengingatkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia selama ini jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

“Keterlibatan Indonesia dalam dewan semacam ini harus dikaji ulang secara serius,” kata dia. “Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum yang secara substantif justru mengukuhkan pendudukan dan mengerdilkan perjuangan Palestina.”

Menurut Bachtiar, kehadiran negara-negara Muslim atau negara berkembang dalam Board of Peace berpotensi dijadikan legitimasi moral bagi proyek politik yang sejak awal timpang. Ia menilai, hal ini berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara diplomasi kemanusiaan dan kompromi terhadap prinsip keadilan.

“Perdamaian sejati tidak lahir dari forum elit yang menyingkirkan korban utama konflik,” ujarnya. “Perdamaian harus berpijak pada keadilan, pengakuan hak, dan penghentian pendudukan.”

Bachtiar menegaskan bahwa solusi atas Gaza tidak bisa dilepaskan dari pengakuan penuh terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Gaza tidak membutuhkan wali internasional. Gaza membutuhkan kemerdekaan,” kata dia. “Tanpa itu, Board of Peace hanya akan menjadi nama lain dari penguasaan baru atas Palestina.”***

Artikel Board of Peace Upaya Legitimasi Penguasaan Gaza pertama kali tampil pada Parade.id.

UBN menegaskan bahwa konvoi ini akan dilakukan melalui berbagai jalur: udara, darat, dan laut. Ia menggambarkan skala aksi yang diharapkan jauh lebih besar dibanding simulasi sebelumnya yang pernah digelar di sejumlah kota di Indonesia, di mana peserta melakukan konvoi menggunakan sepeda motor.

“Ke depan, insya Allah akan ada ribuan pesawat dari seluruh dunia menuju Gaza. Allahu Akbar,” ujarnya penuh semangat. Ia juga menyebut potensi puluhan hingga ratusan kapal laut serta jutaan kendaraan yang akan bergerak menuju Gaza sebagai bentuk solidaritas global.

Inisiatif serupa, menurut UBN, telah diikuti oleh negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan beberapa negara Eropa. Namun, ia menyoroti bahwa aksi sebelumnya hanya berhasil melibatkan sekitar 1.700 orang dan sempat dihadang, sebagaimana insiden “Flotilla” di mana satu kapal dicegat di tengah laut.

“Kami berharap aksi massal yang lebih besar kali ini akan membuat pihak yang memblokade Gaza kewalahan,” harapannya.

Beberapa tokoh yang akan bergabung dalam gerakan ini di antaranya Buya Anwar Abbas dan Husein ‘Gaza’ sebagai generasi muda yang siap bergerak, serta kehadiran Melly Goeslaw dan Eva Monalisa (Anggota DPR RI).

UBN menegaskan bahwa gerakan ini murni aksi solidaritas global yang telah dirancang sejak Desember 2024, sebagai bentuk kepedulian umat terhadap penderitaan rakyat Palestina pascaserangan 7 Oktober 2024. Ia menekankan pentingnya dukungan logistik dan berharap negara dapat memfasilitasi misi kemanusiaan ini, termasuk penyediaan kapal resmi untuk membawa bantuan ke Gaza.

“Global March ini bukan gerakan politik, tetapi aksi kemanusiaan internasional. Dunia tidak boleh diam. Genosida harus dilawan. Zionis harus dihukum. Netanyahu harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Gaza,” tegas UBN.

Penahanan sejumlah peserta aksi damai di tengah perjalanan menuju Gaza juga menjadi perhatian. UBN mengingatkan bahwa gerakan internasional ini tidak boleh direpresi karena membawa misi kemanusiaan, bukan agenda politik.

“Jika Indonesia lambat bertindak, sejarah akan mencatat kita sebagai bangsa yang diam saat keadilan dipertaruhkan,” ujarnya.

UBN menjelaskan bahwa proses pendaftaran peserta konvoi damai dilakukan secara sederhana. “Nanti kita buka dulu pendaftaran dengan data dasar seperti nama, nomor WhatsApp, email, jenis kelamin, usia, dan kota asal,” ujarnya. Setelah pendaftaran awal, akan dilakukan proses penyaringan (screening) lebih lanjut dan rapat bersama untuk menentukan langkah berikutnya.

Proses ini bersifat terbuka dan dinamis, menyesuaikan perkembangan situasi. “Kalau target tercapai, misalnya satu juta suara atau peserta, kita bisa segera mengajukan dan melaksanakan rencana ini dengan cepat,” katanya, sembari mengingatkan bahwa kondisi di lapangan masih sangat dinamis, sehingga semua keputusan akan disesuaikan dengan situasi terkini.

Seruan dan Refleksi Tokoh Nasional

Anggota DPR RI, Eva Monalisa, dalam sebuah acara konsolidasi yang dihadiri ulama, tokoh nasional, aktivis, dan relawan di atas menyerukan agar umat Islam dan masyarakat Indonesia tidak tinggal diam di hadapan kejahatan dan pembantaian sistematis terhadap rakyat sipil Palestina, khususnya di Gaza. Ia menyoroti jumlah korban yang mencapai lebih dari 55.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan, dan menegaskan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan dan “luka kita semua”.

Eva Monalisa menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, merujuk pada amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. “Kita menyaksikan penderitaan mereka tidak dengan kepasifan, tapi dengan langkah-langkah nyata, salah satunya konvoi damai menembus blokade Gaza,” jelasnya. Ia mengajak seluruh elemen untuk menyatukan visi, narasi, dan aksi, serta menjadikan langkah ini sebagai bagian dari diplomasi dunia dan jihad kemanusiaan.

Pengalaman Lapangan dan Kritik Kebijakan

Ketua Dewan Pembina Mer-C, dr. Sarbini, membagikan pengalamannya dalam misi rahasia ke Gaza pada 2007. Ia menekankan pentingnya tindakan konkret dan terstruktur dalam membantu rakyat Palestina, serta mengkritisi pendekatan pemerintah yang dianggapnya kurang praktis dan terkoordinasi.

“Kita berusaha apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah agar kita bisa menjadi satu perangkat, satu barisan,” serunya. Ia juga menyoroti pentingnya bantuan dasar seperti makanan sebagai bentuk nyata solidaritas.

Refleksi Ustaz Felix Siauw: Kemanusiaan, Akidah, dan Peran Indonesia

Ustaz Felix Siauw menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi di Gaza dan mempertanyakan implementasi akidah umat Muslim di tengah situasi kemanusiaan yang berat. Ia menyoroti kontras antara ajaran akidah dan aksi nyata, serta mengapresiasi keberanian relawan internasional yang berangkat ke Gaza meski bukan Muslim.

Felix Siauw menegaskan pentingnya persatuan umat dan peran Indonesia dalam membebaskan pemikiran (liberation of mind), sebagaimana disampaikan Prof. Abdul Fattah al-Awaisi. Ia menutup dengan seruan untuk berkorban demi persatuan dan kepedulian, mengingatkan bahwa pengorbanan adalah kunci perubahan dan kemenangan.

Ustaz Bachtiar Nasir menutup seruannya dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, segera mempersiapkan diri, mengajak keluarga dan kerabat untuk bergabung, serta menyiapkan paspor. Jadwal keberangkatan akan diputuskan bersama dalam waktu dekat.

“Silakan bergabung dan berhimpun bersama para tokoh serta saudara-saudara kita lainnya dalam gerakan ini. Saatnya kita bersatu, menembus segala batas dan hambatan yang ada,” pungkasnya.***

Artikel Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan pertama kali tampil pada Parade.id.

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, memiliki sumbangsih besar dengan keluarnya resolusi PBB tentang Hari Internasional Melawan Islamofobia. Bukan hanya Kemlu, Kemenag juga mendukung adanya Hari Melawan Islamofobia itu.

Menurut tokoh Islam Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), Hari Internasional Melawan Islamofobia adalah anugerah yang patut disyukuri. UBN menilai ada sejumlah keuntungan bagi umat Islam dari penetapan Hari Internasional Melawan Islamofobia tersebut.

“Pertama, meningkatkan kesadaran global. Bahwa dunia kita ajak untuk mengakui bahwa Islamofobia merupakan bentuk diskriminasi yang nyata dan merugikan. Bukan hanya buat umat Islam, tetapi buat kemanusiaan,” ungkap UBN dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) di Jakarta.

UBN mencontohkan tragedi genosida bernuansa Islamofobia yang terjadi di Gaza. “Kita lihat peristiwa di Gaza misalnya. Itulah bentuk Islamofobia yang paling anti kemanusiaan,” tegas UBN.

Kemudian, Hari Internasional Melawan Islamofobia yang diakui badan dunia PBB ini dapat menjadi momen untuk melawan stigma negatif yang dilakukan kelompok Islamofobia kepada Islam dan umat Islam.

“Negara-Negara diharapkan lebih aktif, dalam mengatasi kebijakan dan narasi yang menstigmatisasi Islam dan umat Muslim, yang selama ini diidentikan sebagai teroris, intoleran, fundamentalis atau sematan-sematan negatif yang tidak benar,” ujar UBN.

Momen Hari Internasional Melawan Islamofobia, lanjut UBN, menjadi peluang dakwah bagi semua kalangan. Kejahatan Islamofobia yang menginjak nilai kemanusiaan mesti dilawan dengan dakwah.

“Ini menjadi dakwah kita bersama untuk meluruskan kesalahpahaman tentang agama Islam,” ujar UBN.

Dikatakan UBN, Hari Internasional Melawan Islamofobia adalah media untuk menguatkan solidaritas umat Islam dunia. UBN mengajak umat Islam Indonesia memanfaatkan momen ini untuk menolak diskriminasi dan memperjuangakn hak-hak secara damai.*

Artikel Hari Internasional Melawan Islamofobia Anugerah, UBN Ungkap Sejumlah Keuntungannya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Insyaallah kita start dari Masjid Baitul Maqdis 01 di Tebet, Jakarta Selatan menuju Masjid Al Aqhsa Kudus, Jawa Tengah,” ujar inisiator IPC Ustaz Bachtiar Nasir atau karib disapa UBN kepada media, Rabu (19/2/2025).

UBN mengatakan IPC merupakan simulasi bagi umat untuk memasuki Masjidil Aqsha di Palestina. “Tidak akan lama lagi kita akan memasuki Masjidil Aqsha bersama-sama,” kata UBN yang dikenal sebagai ulama dan aktivis kemerdekaan Palestina.

Menurut UBN, IPC sudah berlangsung beberapa etape. Untuk konvoi Jakarta-Kudus merupakan etape ke-11. Sebelumnya IPC digelar di Jakarta (14 KM), Ciamis-Pangandaran (93 KM), Bandung (33 KM), Purwakarta (10 KM), Yogyakarta (10 KM), Tebet Jonggol (51 KM), Kalimantan Selatan (20,5 KM), Tebet-Megamendung Bogor (67 KM), dan lain sebagainya.

“Total yang kita sudah tempuh sampai saat ini 336 KM dari target 1000 KM pertama. Insyaallah akan diteruskan ke KM-KM selanjutnya sampai menuju Masjidil Aqsa,” UBN.

Dikatakan UBN, peserta IPC etape ke-11 Jakarta-Kudus hingga Selasa (18/2/2025) siang sudah terdaftar 100 orang dengan 10 kendaraan mobil. Panitia masih membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti IPC rute

“Silakan bisa hubungi panitia di  0812-9873-8875. Karena ini rute jauh dan lewat tol, maka harus gunakan mobil,” kata UBN.

UBN melanjutkan, peserta IPC dari Jakarta akan bermalam di Kudus. Kemudian pada Jumat (21/2/2024) siang bergabung bersama peserta dari Kudus dan sekitarnya di GOR Kudus.

Setelah itu peserta dengan berbagai atribut Palestina akan konvoi berkeliling Kudus dan berakhir di alun-alun. “Insyaallah beberapa tokoh Kudus sudah konfirmasi hadir,” ujar UBN.*

Artikel Indonesia Peace Convoy Etape ke-11 Akan Tempuh Jarak 530 KM pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada pertemuan itu, selain UBN, hadir pula Husein Gaza, Koh Hani. Kemudian Ramadan Abu Jazar, adik dan ayahnya dan Abu Ubaid tim International Networking for Humanitarian (INH) yang berasal dari Gaza, Palestina.

UBN membocorkan pembicara pada pertemuan tersebut. Salah satunya soal perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Bahasannya terkait bagaimana usaha untuk terus menyuarakan bantuan untuk Gaza,” kata UBN, Selasa (3/9/2024).

Kemudian dikabarkan UBN, Zakir Naik menurut rencana bakal kembali melakukan roadshow dakwah ke Indonesia.

“Insyaallah ada rencana Zakir Naik ke Indonesia tahun depan,” ujar UBN.

Pada 2017 lalu, Zakir Naik pernah melakukan safari dakwah ke sejumlah daerah di Indonesia. Saat itu, Zakir Naik menjadi narasumber di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Ponorogo, hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Kehadiran dai internasional asal India itu mendapat apresiasi tak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga nonmuslim. Bahkan beberapa peserta nonmuslim bersyahadat setelah mengikuti ceramah Zakir Naik.*

Artikel UBN Bertemu Zakir Naik di Malaysia, Bahas Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengumumkan terpilihnya Komandan Yahya Sinwar sebagai Kepala Biro Politik gerakan yang baru, menggantikan Pemimpin Syahid Ismail Haniyeh, semoga Allah mengampuninya,” tulis UBN, dikutip parade.id.

UBN mengaku sempat terkejut dan bertakbir ketika nama Yahya Sinwar yang terpilih. Ia punya analisis sendiri siapa pengganti Ismail Haniyeh.

Tidak hanya dia yang mengaku terkejut dengan terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pengganti Ismail Haniyeh, melainkan juga mengejutkan semua tokoh pergerakan, khususnya yang memahami peta kepemimpinan Internal Hamas.

“Ada tiga nama yang beredar saat hari-hari lobi jelang hari pemilihan. Saya sendiri sambil ‘bercanda’ menyebutkan nama Yahya Sinwar diluar 3 nama yang masyhur: Khaled Misy’al, Musa Abu Marzuq, dan Yahya Kholil,” aku UBN.

“Saya punya beberapa analisis sendiri yang out of the box di luar enam analisis di atas,” imbuhnya.

Biografi Yahya Sinwar

UBN kemudian membagikan biografi Yahya Sinwar. Yahya Sinwar memiliki nama lengkap Yahya Ibrahim Hasan Sinwar “Abu Ibrahim”.

Yahya Sinwar lahir pada 19 Oktober 1962 di Kamp Pengungsi Khan Yunis.Keluarganya diusir oleh Zionis dari kota Majdal Asqalan pada tahun 1948.

Status perkawinannya,setelah dibebaskan dari penjara Zionis dalam pertukaran tahanan “Wafa al-Ahrar” pada tahun 2011, menikah pada tahun 2012 dan dikaruniai tiga anak. Dua  laki-laki dan satu perempuan (Ibrahim, Abdullah, dan Ridha).

Yahya Sinwar belajar di sekolah-sekolah Khan Yunis hingga menyelesaikan sekolah menengah di Sekolah Menengah Putra Khan Yunis. Kemudian masuk Universitas Islam Gaza dan meraih gelar Sarjana Bahasa Arab.

Ketika masih menjadi mahasiswa, Yahya Sinwar menonjol dalam diskusi umum mahasiswa antar blok dan menjadi salah satu pemikir utama Blok Islam.

Ia juga sempat bekerja di Dewan Mahasiswa Universitas Islam selama lima tahun, menjabat sebagai Sekretaris Komite Seni, kemudian Komite Olahraga, Wakil Ketua, Ketua Dewan, dan Wakil Ketua lagi pada periode 1982-1987.

Yahya Sinwar memimpin Blok Islam—mendirikan kelompok seni “Al-A’idun”, dengan restu dari pendiri Sheikh Ahmad Yassin.

Kegiatan perjuangan dan jihad, Yahya Sinwar pernah bergabung dalam pendirian badan keamanan pertama gerakan (Keamanan Dakwah) yang dipimpin oleh Sheikh Ahmad Yassin pada tahun 1983.

Ditugaskan bersama yang lain pada tahun 1986 oleh Sheikh Ahmad Yassin untuk membentuk organisasi jihad dan dakwah (Majd), menjadi salah satu pemimpin utama organisasi tersebut.

Memimpin dan mengarahkan banyak konfrontasi rakyat dengan musuh Zionis (1982-1988).

Yahya Sinwar pernah ditangkap, tahun 1982 selama enam bulan di Penjara Al-Far’ah karena aktivitas perlawanan.

Ditangkap pada tahun 1988 dan dijatuhi hukuman empat kali seumur hidup, menghabiskan 23 tahun berturut-turut di penjara musuh, sekitar empat tahun di antaranya dalam isolasi.

Kegiatan selama di penjara, Yahya Sinwar memimpin Komite Pimpinan Tertinggi Tahanan Hamas di penjara selama beberapa periode.

Memimpin dan bersama saudara-saudara lainnya menggelar serangkaian mogok makan, beberapa di antaranya yang paling penting terjadi pada tahun 1992, 1996, 2000, dan 2004.

Menguasai bahasa Ibrani dan memiliki banyak karya tulis dan terjemahan politik dan keamanan, beberapa di antaranya yang terkenal:

• Menerjemahkan buku “Shabak Between the Ruins”.
• Menerjemahkan buku “Israeli Parties” pada tahun 1992.
• Menulis buku “Hamas: Experience and Error”.
• Menulis buku “Majd” yang menggambarkan operasi “Shabak”.
• Menulis banyak literatur keamanan yang mendasari pengalaman keamanan Hamas.
• Menulis novel sastra berjudul “Shawk al-Qarnif” yang menggambarkan pengalaman perjuangan Palestina setelah tahun 1967 hingga intifada.

Yahya Sinwar dibebaskan pada tahun 2011 dalam pertukaran tahanan “Wafa al-Ahrar” antara Hamas dan musuh Zionis.

Berperan penting dalam menentukan syarat dan ketentuan pertukaran tersebut, yang menyebabkan musuh Zionis mengisolasinya sebelum pertukaran selesai.

Dipilih sebagai anggota Biro Politik Hamas di Gaza dan bertanggung jawab atas file keamanan pada tahun 2012, kemudian dipilih sebagai anggota Biro Politik umum dan bertanggung jawab atas file militer pada tahun 2013.

Dimuat dalam daftar hitam teroris internasional Amerika Serikat pada bulan September 2015.

Ditugaskan oleh Hamas pada tahun 2015 untuk menangani file tahanan Zionis di Brigade Al-Qassam.

Dipilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas di Gaza pada Februari 2017 dan untuk periode kedua pada tahun 2021.

Rumahnya dihancurkan oleh serangan pada tahun 1989, dan dua kali lagi selama agresi pada tahun 2014 dan 2021, serta keempat kali selama perang genosida di Gaza pada Desember 2023.

Pada 6 Agustus 2024, terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas menggantikan Syahid pemimpin pejuang Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran, Iran.

(Rob/parade.id)

Artikel Kepala Biro Politik Hamas Pengganti Ismail Haniyeh: Yahya Sinwar, Berikut Biografinya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya berharap kepada Pak Prabowo di pemerintahan baru nanti, semoga konsistensi founding father, pendiri negeri ini, mulai dari Konferensi Asia Afrika/KAA (1955) sampai dasar berdirinya OKI—kan juga untuk Palestina—kepemimpinan Pak Prabowo nanti bukan hanya membawa landasan ideologi kita dari pembukaan UUD 1945 dan janji-janji kita, Indonesia di KAA, begitu juga aspirasi rakyat dan bangsa yang sudah bersatu serta menguat—ini sih harapannya Pak Prabowo bisa membawa (ini) ke OKI,” jawaban UBN, Sabtu (20/7/2024), di Jakarta.

Menurut UBN, hal itu agar bergeraknya lebih kuat lagi dan menginisiasi. “Karena kan awalnya memang organisasi konferensi, sekarang malah jadi kerja sama, malah,” tambah UBN.

Bahkan UBN menjelaskan, bahwa ide awalnya OKI untuk Palestina—OKI itu berdiri. “Semoga ini dihidupkan kembali (di pemerintahan mendatang),” harapnya.

Jika Prabowo mampu konsisten kata UBN, maka dukungan masyarakat kepadanya akan makin menguat.

“Ini menunjukkan bahwa pemimpin bangsa ini ke depan, di satu sisi diuntungkan lah dengan isu ini sebagaimana pemilihan umum (Pemilu) Prancis, dengan isu pro ke-palestina-nnya mereka dimenangkan secara politis,” tukasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Harapan UBN ke Prabowo untuk Palestina pertama kali tampil pada Parade.id.