Jakarta (parade.id)– Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026), menjadi penanda penting arah baru relasi ulama dan umara di Indonesia. Pengukuhan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto tak sekadar seremoni keagamaan, melainkan simbol politik tentang bagaimana negara memosisikan ulama dalam bangunan kekuasaan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa persatuan ulama dan umara adalah prasyarat keberhasilan sebuah bangsa. Menurutnya, bangsa yang besar dan makmur hanya dapat terwujud jika perdamaian dijaga.
“Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umara. Kalau ulama dan umara bersatu, insyaallah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur,” ujar Prabowo.
Namun, persatuan itu juga memunculkan pertanyaan klasik, sejauh mana kedekatan ulama dan negara tetap menjaga independensi moral?
KH Bachtiar Nasir atau UBN, ulama nasional sekaligus Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), memandang relasi ulama–umara sebagai kemitraan strategis yang harus dikelola secara sehat, setara, dan kritis.
Berikut petikan wawancara KH Bachtiar Nasir, Sabtu (7/2/2026):
Bagaimana Anda melihat komposisi kepengurusan MUI periode 2025–2030 dalam konteks hubungan ulama dan umara ke depan?
Saya melihat kepengurusan MUI periode ini diisi oleh orang-orang yang, insyaallah, memiliki semangat juang untuk umat dan bangsa. Mereka paham bahwa peran ulama bukan sekadar simbol legitimasi kekuasaan, tetapi sebagai penjaga nilai, penuntun moral, dan pengingat bagi negara. Dalam konteks ulama–umara, ini penting agar kemitraan yang dibangun tetap bermartabat dan tidak timpang.
Presiden Prabowo secara eksplisit menekankan persatuan ulama dan umara. Bagaimana Anda memaknai pesan ini?
Saya menangkap pesan Presiden sangat jelas. Beliau ingin ulama dan umara tidak saling berhadap-hadapan, tetapi berjalan beriringan. Persatuan ini diyakini akan melahirkan kekuatan bangsa, stabilitas, dan perdamaian.
Namun, persatuan yang dimaksud tentu bukan persatuan yang membungkam kritik. Ulama tetap harus menjaga jarak etik dengan kekuasaan. Justru di situlah letak kemuliaan ulama, bersatu dalam tujuan kebangsaan, tetapi tetap merdeka dalam sikap dan pandangan.
Apakah relasi ulama–umara yang diharapkan Presiden bisa diwujudkan tanpa mengorbankan independensi MUI?
Bisa, sangat bisa. Kuncinya ada pada kejelasan peran. Umara menjalankan kekuasaan dan kebijakan, ulama menjaga nilai dan arah moral. Ketika ulama mulai kehilangan daya kritisnya, maka relasi itu berubah menjadi relasi kuasa, bukan kemitraan.
Karena itu, MUI harus memastikan bahwa kebersamaan dengan negara tidak menghilangkan fungsi korektifnya. Ulama bersuara bukan untuk melawan negara, tetapi untuk menyelamatkan negara.
Apa langkah paling realistis yang bisa segera dilakukan untuk memperkuat relasi ulama–umara secara sehat?
Menurut saya, dimulai dari komunikasi. Kolaborasi ulama–umara jangan hanya berhenti pada seremoni dan simbol. Harus ada ruang dialog yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan. Kalau teknis kebijakan belum bisa langsung disinergikan sampai ke tingkat kementerian, minimal jalur komunikasi strategis antara MUI dan pemerintah diperkuat terlebih dahulu.
Dalam posisi tersebut, bagaimana kontribusi alumni Timur Tengah yang tergabung dalam JATTI?
Alumni Timur Tengah memiliki pengalaman hidup di berbagai sistem peradaban Islam. Mereka terbiasa berdialog dengan perbedaan, sekaligus memahami dinamika politik dan sosial global. Dalam relasi ulama–umara, perspektif ini penting untuk menjaga keseimbangan antara idealisme keislaman dan realitas kenegaraan. Di situlah peran JATTI, membantu MUI menghadirkan wajah Islam yang moderat, matang, dan berwibawa.
Bagaimana relasi ulama–umara tercermin dalam sikap MUI terhadap isu Palestina?
Isu Palestina menunjukkan bahwa ulama tidak kehilangan keberpihakannya meskipun berhadapan dengan kepentingan geopolitik global. Sikap MUI sangat tegas, konsisten, dan tidak ambigu dalam membela Palestina. Ini contoh relasi ulama–umara yang sehat: ulama tetap berpihak pada keadilan, sementara negara didorong untuk mengambil peran yang bermartabat di tingkat internasional.
Perbedaan sikap MUI dan pemerintah soal Board of Peace sempat mencuat. Apa pelajaran relasi ulama–umara dari kasus ini?
Kasus Board of Peace justru menunjukkan bahwa relasi ulama–umara tidak selalu harus sejalan secara formal. Ada perbedaan pandangan, bahkan perbedaan tajam. Tetapi yang penting adalah tujuan besarnya sama, yakni memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.
MUI mungkin memilih menahan diri pada tahap awal, tetapi bukan berarti kehilangan integritas. Ketika ada kebijakan yang dianggap menyimpang, saya yakin MUI akan tampil paling depan untuk mengingatkan. Inilah esensi relasi ulama–umara yang dewasa, bersatu dalam tujuan, kritis dalam cara.***
