Jakarta (parade.id)- 40 hari Pemerintahan Prabowo dikaji dan dilaporkan mahasiswa tetapi tidak ditanggapi disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trilogi, Achmad Fauzi Pangestu dalam keterangan tertulisnya ketika “masih ada” Lapor Mas Wapres.
“Dengan kuota 50 orang per hari, baik itu online, maupun offline, BEM Trilogi dengan massa aksi kurang lebih 50 orang sudah memenuhi kuota tersebut untuk melaporkan aduan terkait 40 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Akan tetapi kajian yang dibawa ditolak dengan dalih keamanan,” tulis keterangan itu yang diterima redaksi, Kamis (5/12/2024).
Atas hal itu, kajian itu pun dibalut beberapa tuntutan oleh BEM Trilogi. Berikut tuntutannya:
- Mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen, mengingat daya beli yang menurun, yang akan berdampak pada PDB negara dan hanya akan menimbulkan huru-hara.
- Mendesak pemerintah untuk mencabut tax amnesty dari daftar prolegnas, karena hanya menguntungkan oligarki dan kroni-kroninya.
- Mendesak pemerintah untuk tidak impor susu, dan membudidayakan peternak lokal.
- Mendesak pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan guru.
- Mendesak pemerintah bersikap netral terhadap diselenggarkannya pilkada serentak.
- Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalah judi online secara akuntabilitas dan transparan, serta meningkatkan keamanan digital masyarakat.
- Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja para menteri yang bermasalah.
- Mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan RUU Perampasan Aset.
- Mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap HAM di masa lalu, serta menegaskan penegakan HAM di Indonesia
(Rob/parade.id)
