Jakarta (PARADE.ID)- Untuk ketiga kalinya mantan Kepala BBPOM Surabaya Sapari (Penggugat) mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pada hari Selasa (19/1/2021.
Kedatangan Sapari dalam rangka menghadiri sidang eksekusi. Sidang dipimpin langsung Ketua PTUN Jakarta Irhamto yang dibantu oleh Panitera Pengganti (PP) Srihartanto.
Namun, sidang yang memakan waktu setengah jam itu akhirnya tidak ada keputusan hukum yang pasti karena sidang eksekusi tersebut ditunda untuk beberapa pekan ke depan. Artinya, eksekusi yang dimohonkan pihak penggugat (Sapari) tertunda.
Kuasa hukum pemohon eksekusi Arthur Noija menyatakan kasus ini seperti bentuk mengangkangi hukum dan pencorengan hukum dimana Jokowi mengatakan, bahwa hukum adalah Panglima Tertinggi.
“Tapi BPOM tidak mau melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan hukum yang sudah berkuatan hukum tetap (Inracht van gewijsde),” kata dia, kepada awak media.
Padahal, kata dia, mereka panggil oleh Pengadilan atas putusan No. 294, dan yang dibacakan itu putusan yang sudah inkracht, tapi 17 September tergugat (BPOM) tidak melaksanakan.
Nopember dipanggil lagi untuk dilaksanakan namun lagi-lagi BPOM belum melaksanakan putusan itu.
“Dan PTUN ini bisa apa tidak menjadi garda penegak hukum, dan kita harus cermat hari ini pak Sapari yang diginiin beok-besok siapa lagi yang seperti ini,” tegas Arthur.
Sementara di tempat yang sama Sapari selaku pemohon eksekusi mengatakan ia ingin persoalan ini dicermati agar majelis hakim PTUN mengambil tindakan ini yang jelas eksekusi pada tanggal 11 Nopember 2020 BPOM akan melaksanakan. Itu pun tadi dalam persidangan dibacakan.
“Dan saya sempat kaget BPOM berkordinasi dengan Kementerian keuangan bla-bla katanya gaji saya nihil, kalau nihil terus bagaimana dengan gaji saya selama 27 Bulan tidak terima gaji lalu bagaimana perhitungannya gitu loh,”pungkasnya.
“Harapan saya sesuai hati nurani apa yang sudah disampaikan pada eksekusi kedua yang telah dibacakan dalam persidangan oleh ketua majelis dan sekaligus ketua PTUN Jakarta,” sambungnya.
Yakni Badan POM akan melaksanakan pencabutan Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya tanggal 19 September 2018 beserta lampirannya.
Kata dia, jelas ini menyangkut harkat dan martabat dirinya.
Awak media sempat meminta tanggapan dari kuasa hukum BPOM tempat yang sama. Namun kuasa hukum BPOM tidak mau berkomentar.
Perlu diketahui, Sapari diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala BBPOM di Surabaya oleh Kepala BPOM. Sapari tidak menerima pemberhentian itu, kemudian ia menggugat ke PTUN Jakarta.
Dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN memutuskan (diktum ketiga) mewajibkan tergugat untuk untuk mencabut surat keputusan Kepala BPOM, No: KV 05.02.1.242.09.4592, tanggal 19 September 2018 tentang memberhentikan dengan hormat PNS atas nama Drs. Sapari Apt M.kes. dari jabatan Kepala BBPOM di Surabaya beserta lampirannya.
Namun hingga saat ini, putusan tersebut belum dilaksanakan oleh BPOM.
(Rgs/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
