Jakarta (PARADE.ID)– Belakangan ini, nama Kakanwilkumham DKI Jakarta Liberti Sitinjak menjadi buah bibir di kalangan pengamat dan masyarakat umum. Pasalnya, Liberti dianggap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Liberti dianggap lalaikan tugas karena masih daja ada “pemain” narkoba di lapas tertentu. Kinerjanya mulai disorot.
Sampai-sampai beberaa waktu lalu ada sejumlah orang yang mendemo dirinya terkait itu.
“Pada saat aksi itu saya sebagai pimpinan memberikan ruang untuk berdiskusi kepada para pendemo, tapi dari pihak massa tidak ada yang menemui kami. Mereka malah bubar begitu saja, jadi kami tidak tahu solusi dari tuntutan mereka apa,” ceritanya, kepada awak media, kemarin, di bilangan Jakarta Pusat.
Bukan hanya sejumlah orang yang coba “menggangu” dirinya, melainkan hal itu juga datang dari Anggota DPR RI. Ia meminta Menkumham Yasonna mencopot Liberti dari posisinya.
“Padahal, Kita itu sudah melakukan rutinitas penggeledahan. Dua kali dalam sebulan itu tetap dilakukan penggeledahan, termasuk barang terlarang yang tak boleh ada di dalam lapas, seperti handhone, apalagi narkoba,” ungkap mantan Kakanwilkumham Jawa Barat itu.
Liberti mengklaim hal itu bukan saja hanya dilakukan kepada penghuni lapas, melainkan juga kepada pegawainya yang dicurigai “bermain” atau berlaku indisipliner. Melakukan peningkatan pengawasan secara ketat.
Bahkan ia tak segan menindak tegas ke para pegawainya itu demi menjaga marwah (nama baik) institusi.
Namun demikian, apa yang dilakukan olehnya selama kurang lebih delapan bulan memimpin di DKI diakuinya memang belum bisa memuaskan target operasi (di dalam lapas).
“Dari berbagai razia itu memang persoalannya HP. Selalu kalau dirazia itu, kami bisa mendapatkan di atas 100 HP. Tidak pernah di bawah 100,” jelasnya.
“Narkoba sendiri kita tindak tegas, apalagi orang lapas sendiri yang mengedarkan kita pidanakan,” katanya.
Untuk itu, guna menjawab lebih apa yang ditudingkan kepada dirinya, Liberti berencana akan melibatkan Pusdiskes Angkatan Darat (AD) untuk membentuk character building pegawai menjadi ASN yang yang profesional.
Perlu diketahui, Kakanwil DKI Jakarta pernah tercatat pernah menorehkan prestasi mampu meraih dan mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang didapat pada akhir tahun 2020.
Selama masa kepemimpinannya, Liberti juga berhasil membina LBH di seluruh DKI Jakarta yang berjumlah sekitar 41 LBH, terdaftar Kanwilkumham DKI Jakarta dengan menerapkan manajemen organisasi LBH yang profesional.
Prestasi tersebut (seharusnya) sekaligus menjadi motivasi kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah untuk meningkatkan pelayanan dan mengejar predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai target ke depan, yang akan dicapai pada tahun 2021.
(Rgs/PARADE.ID)
