Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Umum (Ketum) PB HMI-MPO, Ahmat Latupono membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituding telah melakukan pelanggaran administrasi oleh Ombudsman terkait tes wawancara kebangsaan (TWK).
“Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh KPK sudah benar. KPK sudah berada pada on the track prosedur hukum yang ada,” kata dia, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (22/7/2021).
Menurut Anyong, demikian sapaan akrabnya, harusnya kita sama-sama memberikan kepercayaan kepada KPK untuk mengawal tindak pidana korupsi tanah air, karena masih banyak pekerjaan rumah terkait itu.
“Saya meminta kepada semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas nasional di tengah situasi menghadapi badai pandemi saat ini. Biarkan KPK bekerja dan kita fokus pada kerja-kerja lainnya,” kata dia.
Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya dugaan maladministrasi terkait kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu ditemukan setelah Ombudsman RI menyelesaikan serangkaian proses pemeriksaan atas pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat adanya kebijakan tersebut.
Ada tiga isu utama yang menjadi fokus Ombudsman dalam pemeriksaan.
Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, dan yang kedua adalah proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Demikian dikutp kompas.com.
Terakhir, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawancara kebangsaan.
“Dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan,” kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.
(Mur/PARADE.ID)
