Cianjur (PARADE.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur, Jawa Barat (Jabar) menyampaikan aspirasi warga Cianjur yang sempat menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ke DPR RI, bahkan massa yang terdiri dari berbagai ormas di wilayah tersebut menuntut RUU HIP dihapuskan.
Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra Abdul Karim kepada wartawan, Rabu, mengatakan Fraksi Gerindra sepakat untuk ikut menolak disahkannya RUU HIP dan akan melayangkan surat ke DPR RI agar RUU tersebut dihapuskan, sekaligus menyampaikan aspirasi warga Cianjur yang sama-sama menolak keberadaan RUU tersebut.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Cianjur, sepakat untuk menolak RUU tersebut dan surat ke DPR RI segera dilayangkan disertai bukti penolakan yang sama dari berbagai kalangan di Cianjur,” katanya, usai menerima pengunjuk rasa di ruang pertemuan DPRD Cianjur.
Sebelumnya, lima ratusan orang yang terdiri dari tokoh agama dan ormas Islam di Cianjur, sempat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Cianjur. Mereka menuntut RUU HIP dihapuskan secara permanen, karena dinilai dapat menyakiti hati kaum ulama dan masyarakat beragama lainnya.
“Kami meminta pembahasan RUU HIP dihentikan dan dihapuskan secara permanen, karena berbagai pertimbangan salah satunya dalam segi bahasa dinilai rancu serta dianggap berbau komunis yang bisa membuka luka lama kaum ulama,” kata peserta aksi dari Dewan Pertimbangan MUI Cianjur Cepi Jauharudin.
Bahkan, pihaknya mendesak DPRD Cianjur untuk mengusut dan memproses hukum inisiator dan konseptor RUU HIP serta menyatakan dukungan penuh Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Penolakan RUU HIP.
Tokoh agama dan ulama Cianjur yang ikut dalam aksi tersebut, menolak kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh yang kritis terhadap pemerintah, sehingga RUU tersebut dinilai akan mengebiri kebebasan warga dalam menyampaikan kritikan terhadap pemerintah.
“Kami bersama MUI Jabar sudah jelas meminta RUU HIP untuk dihapus bukan hanya ditolak. Jika tuntutan kami tidak didengar, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar pada 6 Juli,” kata Cepi pula.
(Antara/PARADE.ID)
