Jakarta (PARADE.ID)- Kendati pelaksanaan Pemilu 2024 masih sekitar 3 tahun lagi, namun riak atasnya mengemuka. Misal soal adanya sosok yang disebut-sebut sebagai bakal calon, hingga pelaksanaannya yang diragukan terjadi tepat waktu.
Soal ini, politisi Gerindra Fadli Zon mengingatkan “bahaya” jika pelaksanaan yang dianggap tidak pasti, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid. Kata dia, kita jangan mengakali konstitusi.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
“Itu tinggal satu2nya yg merekatkan bangsa ini. Jika dilanggar konstitusi ini maka org2 bisa berpikir sendiri2, daerah2 bisa saja buat Pemilu sendiri. Jangan sampai terjadi,” kata dia, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Wakil Ketua MPR: Pemilu 2024 Unpredictable”, baru-baru ini.
Dikutip media yang Fadli respon, viva.co.id, Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, sampai saat ini pelaksanaan Pemilu 2024 masih diliputi ketidakpastian. Sebab sampai saat ini masih belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
Apabila pandemi COVID-19 masih belum dapat dikendalikan, kemungkinan lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti tempat pemungutan suara (TPS) akan ditutup. Maka dari itu, saat ini Pemilu 2024 di tengah ketidakpastian.
“Ini yang menjadi tanda tanya kita semua. Jadi kalau kondisinya seperti ini jangankan TPS, masjid saja ditutup. Jadi kalau kondisinya seperti ini tentu unpredictable sampai hari ini,” kata Jazilul.
Sosok yang akrab disapa Gus Jazil ini menilai, saat ini para pihak terkait harus mempersiapkan rencana untuk kemungkinan terburuk. Namun dia berharap penundaan pemilu jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan gangguan ketatanegaraan.
“Itu tentu akan ada problem ketatanegaraan kalau ternyata misalkan pada jadwal yang ditentukan oleh KPU itu kira-kira Februari 2024 ternyata varian Delta itu main lagi otomatis semua ditutup termasuk TPS, Nah kalau kejadian seperti itu tentu para politisi harus berkumpul mencari jalan,” ujarnya.
(Rgs/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
