Minggu, Februari 15, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Kesehatan

Batal Terapkan Kebijakan PPKM Level 3 Saat Nataru, Pemerintah Dikritisi

redaksi by redaksi
2021-12-08
in Kesehatan, Nasional, Politik
0

Foto: politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Pemerintah batal menerapkan kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru (Natal dan Tahun Baru). Politisi PKS Mardani Ali Sera pun mengkritisinya.

“Waspada harus tetap dikedepankan. Sudah cukup kebijakan plin-plan seperti yang lalu dan akhirnya terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19,” kritisinya, Rabu (8/12/2021).

Related posts

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

2026-02-14
Dua Pilot Ditembak Mati di Papua: IPI Desak Negara Lindungi Keamanan Penerbangan

Dua Pilot Ditembak Mati di Papua: IPI Desak Negara Lindungi Keamanan Penerbangan

2026-02-13

“Selain timbul kesan tidak profesional dalam mengelola pemerintahan kepercayaan publik bisa kian merosot,” sambungnya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia Saat Nataru” di akun Twitter-nya.

Mardani mengingatkan agar jangan sampai masyarakat jadi apatis atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah mengatasi Covid-19 ini.

“Salah satu alasan pemerintah membatalkan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 membaik & vaksinasi di Jawa-Bali sudah mencapai target. Alasan yg kurang tepat krn sampai saat ini krisis Delta belum berakhir (belum lg varian Omicron).”

Sebagai pengingat, lanjutnya, kebijakan yang dihasilkan tanpa basis ilmiah akan menyulitkan untuk mengukur efektivitas intervensi kebijakan tersebut dalam menangani urusan publik, terlebih di masa pandemi seperti ini. Dengan begitu, kita bisa kehilangan referensi menangani hal serupa di masa depan.

“Dan jg sekali lg capaian vaksinasi hanya di Jawa-Bali. Mestinya diiringi dengan meningkatkan respons dalam negeri.”

Lalu, tambahnya, sinergi pemerintah pusat serta daerah jangan kendur. Peraturan turunan juga mesti jelas agar masyarakat tidak bingung dan jangan membuat kasus Covid-19 kembali naik.

(Sur/PARADE.ID)

Tags: #Kesehatan#Nasional#Nataru#PKS#PPKMpolitik
Previous Post

Said Iqbal Mengatakan bahwa Revisi UMP di DKI Ada Harapan

Next Post

Presiden Kunjungi Area Bekas Tambang di Kalbar, Upaya Pemulihan Lingkungan

Next Post
Presiden Kunjungi Area Bekas Tambang di Kalbar, Upaya Pemulihan Lingkungan

Presiden Kunjungi Area Bekas Tambang di Kalbar, Upaya Pemulihan Lingkungan

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

2026-02-14
Dua Pilot Ditembak Mati di Papua: IPI Desak Negara Lindungi Keamanan Penerbangan

Dua Pilot Ditembak Mati di Papua: IPI Desak Negara Lindungi Keamanan Penerbangan

2026-02-13
Menko Airlangga Klaim Penyaluran KUR pada Sektor Pertanian Meningkat Pesat

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,39 Persen di Kuartal IV, Tertinggi di G20

2026-02-13
Netty Aher Angkat Suara soal Meningkatnya Kasus Diabetes pada Anak

Penghapusan Tunggakan Iuran PBPU Harus Berpihak pada Rakyat Miskin

2026-02-12
Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

Dana Umat Bisa Capai Rp500 Triliun Setahun jika Dikelola Baik

2026-02-09
Prabowo: Persatuan Ulama dan Umara Jadi Jaminan Kebangkitan Indonesia

Prabowo: Persatuan Ulama dan Umara Jadi Jaminan Kebangkitan Indonesia

2026-02-09

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Senat Hukum Universitas Jayabaya Tolak Penundaan Pemilu 2024, Ini Alasannya

    Terobosan pada Sidang Etik Polri Diapresiasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dedi Hardianto Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Diumumkan Komisi IX

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • CBA Desak Kejagung Panggil Presdir Astra Internasional, Menyoal Ini

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • GMKR Deklarasikan Perang terhadap Oligarki: Gibran dan Jokowi Jadi Target Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Relawan Poros Prabowo Presiden Desak Dirut Subholding Mainstream Pertamina Dicopot

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In