Jakarta (PARADE.ID)- Wasekjen Partai Demokrat, Ossy Dermawan menanggapi penjelasan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Prastowo Yustinus soal utang di pemerintahan Jokowi, yang kebetulan diperbandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Krn twit ini menyangkut perbandingan dgn masa pemerintahan SBY, ijinkan saya memberikan tanggapan sejauh yang saya ketahui. Yg disampaikan mas @prastow utk melihat peningkatan utang dlm bentuk nominal saja, tentu ini merupakan perbandingan yang kurang ‘adil’,” tanggapannya, Jumat (8/4/2022).
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
Ia menyampaikan kurang “adil” karena nominal utang yang dipaparkan setiap tahunnya akan terpengaruh oleh inflasi. Artinya, utang Rp1 juta tahun 2022 ini tidak dapat diperbandingkan dengan utang Rp1 juta tahun 2005 dulu, karena daya belinya pada tahun tersebut juga pasti berbeda.
“Utk menghilangkan efek inflasi, nilai utang harus dinyatakan dalam bentuk relatif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi besaran utang di tahun tertentu dengan suatu variabel lain di tahun yang sama misalnya GDP. Sehingga, terbentuklah Debt-to-GDP ratio,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
“Satuan pengukuran Debt adalah Rp, satuan pengukuran GDP juga Rp, shg rasio tsb (Rp dibagi Rp) merupakan indeks yg sdh tdk dipengaruhi inflasi.”
Selain tidak dipengaruhi inflasi, rasio tersebut juga mengandung makna yaitu: untuk menghasilkan Rp1 GDP, berapa Rp Debt yang digunakan.
“Debt-to-GDP ratio berhasil diturunkan oleh SBY dari sktr 56% pd tahun 2004 menjd sktr 24% pada th 2014 (slm 10 th).”
Kalau sekarang menurut dia Debt-to-GDP ratio tersebut naik lagi menjadi sktr 40 persen. Dan rakyat dimintanya untuk menilainya.
Dengan rasio utang thd GDP yang makin dikurangi di era SBY, indikasikan relatif kecilnya utang untuk hasilkan GDP. Relatif kecilnya utang berarti beban fiskal pemerintah untuk bayar bunga dan pokok utang tersebut jadi lebih kecil, sehingga besaran fiskal yang tersedia untuk dorong ekonomi jadi lebih besar.
“Itulah sebabnya (di antara bbrp penyebab lain) mengapa laju pertumbuhan ekonomi SBY lebih tinggi dibanding Jokowi. Karena, proporsi fiskal utk membangun relatif lbh besar, shg hasilnya (laju pertumbuhan ekonomi alias GDP growth) di masa SBY lbh tinggi dibandingkan saat ini.”
“Padahal Menkeunya sama yaitu SMI, lalu mengapa kinerja ekonominya berbeda? Jawabnya, to some extent, leadership matters.”
Kepemimpinan SBY menurut dia menyebabkan semua sektor bergerak (bukan 1 atau 2 sektor saja seperti infrastruktur). Resultantenya, struktur perekonomian jadi semakin kokoh
Jika ada yg menyampaikan bahwa perekonomian kita saat ini menurun karena Covid, mungkin ada benarnya. Namun, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi RI sebelum pandemi pun sudah memiliki trend yang menurun atau paling tidak stagnan.
“Sbnrnya saya malas membandingkan antar 1 pemimpin dgn pemimpin lainnya. Karena tiap pemimpin pst punya cara membangun negaranya. Tapi menjd pertanggungjawaban moral saya, utk meluruskan apa yg disampaikan ke publik terkait SBY.”
Berikut cuitan Prastowo yang ditanggapi oleh Ossy:
“Utang pemerintah memang mengalami peningkatan secara nominal dari era awal Reformasi, pemerintahan SBY, lalu masa pemerintahan Jokowi. Kelihatan sekali penambahan signifikan terjadi saat pandemi. Dari total Rp 4.247 T (Okt 2014-Des 2021), Rp 2.122 T atau 50% ditarik 2020-21.”
(Rob/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
