Jakarta (PARADE.ID)- Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) mengkritisi rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan digelar pada tanggal 11 April 2022 di istana Negara, Jakarta.
Ketua JPI Martha menyebut rencana aksi BEM SI nanti itu sarat muatan kepentingan politik dan patut diduga bukanlah murni gerakan mahasiswa, karena menjadikan wacana penolakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sebagai grand isu utama dan disinyalir sebagai “pintu masuk” untuk melakukan aksi unjuk rasa.
“Seharusnya mahasiswa sebagai agent of change mengambil posisi sebagai ‘cooling system’ dan ‘mediator positif’ untuk generasi muda pelajar dan masyarakat. Isu-isu politik yang masih sekadar wacana dan belum terkonfirmasi secara jelas tidak usah ditanggapi maupun direspon secara berlebihan, apalagi dengan ikut unjuk rasa turun ke jalan,” kata dia, lewat rilisnya, Sabtu (9/4/2022).
Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, apalagi perempuan Indonesia, kata Martha, mestinya kita menjadi teladan dengan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat, khusus kepada generasi muda pelajar. Jangan malah terlibat mengkampanyekan ajakan kepada para pelajar untuk ikut unjuk rasa di tanggal 11 April 2022.
“Perempuan Indonesia harus terlibat aktif menjaga generasi muda, apalagi pelajar, adalah harapan bangsa, mahasiswa calon pemimpin bangsa. Marilah menjadi teladan bagi generasi muda,” ajak Martha yang juga Ketua POKJA Perempuan PP GMKI masa bakti 2016-2018.
Wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden itu menurut dia hanya sekadar wacana dan tidak mungkin terjadi.
“Penetapan pemilu 2024 sudah disepakati 14 Februari 2024 oleh DPR, Pemerintah dan KPU. Ditambah kemarin, Dewan Pertimbangan Presiden Jend. TNI (Purn) Wiranto sudah mempertegasnya ketika bertemu perwakilan BEM Nusantara.”
(Verry/PARADE.ID)
