Jakarta (PARADE.ID)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hari ini, Rabu (6/7/2022) mengajukan Judicial Review (JR) Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan tiga alasan mengapa mengajuk JR PT 20 persen. Pertama, kata dia, sebagai penyambung lidah rakyat yang menginginkan adanya perubahan aturan PT 20 persen.
“Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan PT 20 %,” kata Syaikhu.
Kedua, lanjutnya, PKS disebut ingin memperkuat sistem demokrasi sehingga membuka peluang lebih banyak lahirnya Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terbaik pada masa-masa yang akan datang. Ketiga, PKS ingin mengurangi polarisasi di tengah-tengah masyarakat akibat hanya ada dua kandidat capres dan cawapres.
Berdasarkan kajian Tim Hukum PKS, hingga saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka PT 20 persen. Adapun angka yang rasional dan proporsional menurut PKS, berdasarkan hasil kajian tim hukumnya adalah pada interval 7-9 persen kursi DPR.
PKS juga telah mencermati keputusan MK No. 74/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017.
“Dasar perhitungannnya telah kami tuangkan dalam permohonan yang akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum PKS. Oleh karena itu kami memohon kepada MK untuk memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu,” tertulis demikian di akun Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Ia pun berharap semoga permohonan JR dapat dikabulkan agar rakyat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang mampu membawa Indonesia adil dan sejahtera sesuai cita-cita Para Pendiri Bangsa. Aamiin.
Ahmad Syaiku ke MK ditemani Sekjen PKS Habib Alhabsyi dan Tim Kuasa Hukum. Dalam permohonan itu, ada dua Pemohon, yaitu Pemohon Pertama DPP PKS dan Pemohon kedua Salim Segaf Aljufri.
(Rob/PARADE.ID)
