Jakarta (parade.id)- Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini belum membuat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan sikapnya. Hal itu menurut Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban karena serikatnya belum mendapatkan naskah Perppu tersebut.
“Naskah resmi Perppu belum kami dapatkan. Jadi, belum bisa berharap banyak,” katanya, dalam keterangan resminya, Sabtu (31/12/2022).
Elly menegaskan bahwa KSBSI akan mengeluarkan sikap resmi ketika sudah mendapatkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.
“Intinya memang menjawab tuntutan buruh karena undang-undang ini inkonstitusional bersyarat tetapi secara lebih luas belum bisa menyatakan sikap apa pun, karena khwatir juga misalnya isu soal upah minimum dan alih daya, dan itu kami dikhawatirkan seperti menyambut isu Kepmen yang akan dikeluarkan untuk sektor alas kaki, jadi kita wait and see,” tambahnya.
Namun demikian, Elly berharap Perppu ini sesuai dengan keinginan buruh.
“Saat ini kami belum bisa menyatakan sikap apa pun karena belum mendapatkan salinan Perppu tersebut, dan berharap perpu ini sesuai dengan keinginan buruh pada masa kami menolaknya, tapi bukan karena menyesuaikan dengan keadaan ekonomi global atau resesi saat ini,” jelasnya.
Hal lain, yang ia sorot adalah waktu dikeluarkannya Perppu: akhir tahun. Menurut dia itu adalah kejanggalan.
“Memang ada yang janggal kenapa Perppu ini muncul di akhir tahun sehingga menyulitkan buruh bereaksi atau menanggapi,” akunya.
Hal lain, ia merasa ada indikasi pengingkaran konstitusi, jika berkaca pada putusan MK yang meminta perbaikan dengan maksimal waktu dua tahun–kalau tidak batal demi hukum.
“Terlepas KSBSI selama ini meminta Presiden mengeluarkan Perppu atas kekosongan UU. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah penghapusan semua peraturan turunannya, karena UU (Cipta Kerja)-nya bermasalah,” kata Elly.
(Rob/parade.id)
