Senin, November 23, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Harta yang Dilaporkan ke LHKPN Seluruh Harta Penyelenggara Negara

“Jadi misal seorang suami wajib lapor LHKPN, maka seluruh harta istrinya juga dilaporkan misal mobil atas nama istri, rekening bank atas nama istri, begitu juga sebaliknya,” kata Yudi

redaksi by redaksi
2023-05-18
in Hukum, Nasional
0
Mantan Penyidik KPK Ingatkan Keselamatan Informan dalam Penangkapan Lukas Enembe

Foto: dok. koranpagionline.com

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengatakan bahwa harta yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan seluruh harta penyelenggara negara, suami atau istrinya, beserta anaknya, baik itu berupa kendaraan mobil, motor, rekening, logam mulia, rumah, tanah dan lain-lain.

“Jadi misal seorang suami wajib lapor LHKPN, maka seluruh harta istrinya juga dilaporkan misal mobil atas nama istri, rekening bank atas nama istri, begitu juga sebaliknya,” kata Yudi, Kamis (18/5/2023), lewat akun Twitter-nya.

Bahkan kata Yudi, mobil atas nama orang yang belum balik nama pun ketika dibeli karena belum sempat atau alasan lain harus dilaporkan. “Jadi ngga bisa hanya harta istrinya saja atau suaminya yang penyelenggara negara saja yang dilaporkan,” katanya.

Related posts

Setahun Bencana Aceh, Koalisi Sipil Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Aceh, Koalisi Sipil Desak Status Bencana Nasional

2026-11-22
Izin PT RAPP Dicabut, WALHI: Jangan Dialihkan ke Korporasi Lain

Izin PT RAPP Dicabut, WALHI: Jangan Dialihkan ke Korporasi Lain

2026-11-22

Melansir laman Pengadilan Negeri Majalengka, yang dikutip katadata.co.id, LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya. Laporan tersebut dirunut sejak pertama kali menjabat, mutasi, promosi hingga pensiun.

Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Adapun tujuan pembuatan LHKPN sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK untuk melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Dalam sejarahnya, sebelum dibentuk KPK, penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun, melansir laman Pengadilan Agama Giri Menang, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Adapun ruang lingkup penyelenggara negara yang perlu melampirkan LHKPN menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di antaranya pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis.

Beberapa pejabat dengan fungsi strategis tersebut meliputi Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah.

Selain itu, Pimpinan Bank Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada juga Jaksa, penyidik, panitera pengadilan, hingga pemimpin dan bendahara proyek.

(Rob/parade.id)

Tags: #Hukum#LHKPN
Previous Post

Polres Metro Bekasi Ungkap Sindikat Pencurian dan Penadah Sepeda Motor

Next Post

Menparekraf Dorong Ini ke Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen

Next Post
Menparekraf Koloaborasi dengan Bali Tourism Board (BTB)

Menparekraf Dorong Ini ke Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen

Setahun Bencana Aceh, Koalisi Sipil Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Aceh, Koalisi Sipil Desak Status Bencana Nasional

2026-11-22
Izin PT RAPP Dicabut, WALHI: Jangan Dialihkan ke Korporasi Lain

Izin PT RAPP Dicabut, WALHI: Jangan Dialihkan ke Korporasi Lain

2026-11-22
WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kapolri Ungkap Kronologi Kasus Penyadapan Ilegal, Empat Tersangka Ditetapkan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In