Jakarta (parade.id)- Ribuan buruh di Jawa Barat menyatakan kekecewaan mendalam terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Gubernur dituding telah mengingkari janji untuk tidak mengubah rekomendasi upah yang diajukan oleh para Bupati dan Wali Kota di wilayah tersebut.
Kekecewaan ini memuncak setelah isi SK UMSK yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 ternyata berbeda jauh dari kesepakatan sebelumnya. Padahal, dalam pertemuan pada 17 Desember 2025, Gubernur Dedi secara tegas menjanjikan di hadapan pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa ia tidak akan mengubah angka dalam Surat Rekomendasi yang diajukan kepala daerah sebagai dasar hukum SK Gubernur.
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
“Kenyataannya berbanding terbalik. SK UMSK 2026 justru menghapus dan mengabaikan Surat Rekomendasi Bupati/Wali Kota. Ini adalah pengkhianatan terhadap komitmen yang dibuat sendiri oleh Gubernur,” ujar Buya Fauzi, Panglima Laskar Nasional SPN sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh dalam keterangannya, Ahad (28/12/2025).
Buya Fauzi menduga adanya “persekongkolan jahat” antara pihak pemerintah provinsi dengan oknum pengusaha tertentu di Jawa Barat yang merugikan hak-hak buruh. Atas kondisi ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Sebagai bentuk protes keras, buruh Jawa Barat telah menyiapkan aksi massa besar-besaran berupa: Konvoi 20.000 Motor dan Desakan ke Presiden RI yakni Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Gubernur Jawa Barat segera merevisi SK UMSK agar sesuai dengan rekomendasi awal para Bupati/Wali Kota.
Pihak serikat buruh menegaskan bahwa aksi ke Jakarta hanyalah langkah awal. Jika dalam waktu dekat Gubernur tidak melakukan revisi, dipastikan seluruh elemen buruh akan melakukan aksi yang lebih ekstrem.
“Berdasarkan hasil konsolidasi, jika janji tersebut tidak segera dilunasi, maka Mogok Daerah dan Stop Produksi di seluruh pabrik se-Jawa Barat hanya tinggal menghitung hari,” tegas Buya Fauzi.
