Jakarta (parade.id)- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sudah berakhir dan tidak perlu lagi dipersoalkan. Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Rabu, 18 Februari 2026.
“Kalau menurut saya, Pak Jokowi itu adalah bagian dari chapter lalu. It’s over. Udah selesailah,” ujar Fadli Zon merespons pertanyaan tuan rumah Akbar Faizal soal sejauh mana toleransi publik terhadap berbagai kebijakan di era Jokowi.
Fadli yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu loyalis Prabowo Subianto sejak kontestasi Pilpres 2014 itu mengibaratkan pergantian kepemimpinan nasional seperti membaca buku. “Seperti kita membaca buku lah, chapter ini sudah habis, kita buka chapter baru,” katanya.
Dukung Penuh Agenda Prabowo
Dalam kesempatan itu, Fadli menegaskan keberpihakannya pada agenda pemerintahan saat ini. Menurutnya, apa yang sedang dijalankan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah yang paling tepat sesuai mandat rakyat.
“Sekarang ini eranya Pak Prabowo dan Pak Prabowo ini sedang menjalankan apa yang mendapat beliau mendapatkan mandat, dan menurut saya apa yang dijalankan oleh beliau ini inilah yang paling tepat,” ujarnya.
Fadli juga memuji gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya inklusif, menyerupai strategi Team of Rivals Abraham Lincoln. “Pak Prabowo itu lebih maju lagi, merangkul bahkan rival-rivalnya pun dijadikan tim,” katanya.
Soal Penulisan Sejarah Nasional
Dalam wawancara yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Fadli juga menjelaskan alasan di balik inisiatif penulisan sejarah nasional yang menjadi salah satu program unggulan Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, Indonesia sudah lama tidak memiliki buku sejarah yang komprehensif dan runut dari awal peradaban hingga era kini.
“Kita tidak mempunyai satu buku sejarah yang secara runut menjelaskan dari mulai awal sejarah, awal peradaban dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai kekinian,” jelasnya.
Untuk menyusun buku tersebut, Kementerian Kebudayaan mengumpulkan 125 sejarawan dari 34 perguruan tinggi. Fadli menegaskan dirinya tidak mengintervensi isi penulisan, meski mengakui ada arahan umum agar narasi sejarah disajikan dalam tone yang positif.
Ia juga mengungkapkan keinginan untuk meluruskan istilah “Orde Lama” yang selama ini melekat pada era Soekarno. Menurutnya, istilah itu bukan berasal dari Bung Karno sendiri, melainkan label yang diberikan oleh Orde Baru. “Justru kita mau memperbaiki narasi tentang Orde Lama. Karena istilah Orde Lama tuh Bung Karno tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama,” tegasnya.
Fadli mengusulkan agar era Soekarno lebih tepat disebut sebagai “Orde Dasar.”
Kebudayaan sebagai Soft Power
Selain soal sejarah, Fadli memaparkan visinya menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan lunak (soft power) Indonesia di panggung dunia, serupa dengan Hollywood bagi Amerika Serikat atau Gelombang Korea (Korean Wave) bagi Korea Selatan.
Ia juga menyinggung pentingnya ekonomi budaya (cultural economy) dan hilirisasi produk budaya lokal, seperti kain sutra dan wastra Nusantara, agar bisa masuk ke pasar internasional.
“Cultural economy and cultural industry ini adalah masa depan,” katanya.
Soal Keraton Solo
Merespons pertanyaan mengenai konflik internal di Keraton Surakarta, Fadli menyatakan pemerintah telah menunjuk Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai pelaksana dalam kerangka pemajuan kebudayaan. Soal sengketa siapa yang berhak menjadi penerus takhta, ia menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga keraton.
“Soal urusan siapa yang mau menjadi raja, ya itu urusan merekalah,” ujarnya.
Fadli juga merespons tegas adanya suara dari sejumlah kerajaan yang menginginkan kembalinya kewenangan dari pemerintah pusat. Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi keputusan final dan tidak boleh diganggu gugat.
“Kita sudah sepakat dengan NKRI. Itu menurut saya sudah final,” pungkasnya.
