Jakarta (parade.id)- Akademisi Ubedilah Badrun menegaskan bahwa Barisan Oposisi Indonesia (BOI) tidak akan memenuhi undangan ke Istana Negara jika Presiden Prabowo Subianto mengulurkan tangan. Sebaliknya, BOI mempersilakan Prabowo untuk datang ke markas mereka.
“Kalau seandainya ada undangan dari istana, bersepakat kami tidak akan hadir. Tapi kalau misalnya Prabowo mau datang ke markas kami, silakan,” ujar Ubedilah dalam wawancara bersama Indra J. Piliang di kanal Forum Keadilan TV, Kamis (19/2/2026).
Ubedilah menjelaskan sikap tersebut bukan bentuk arogansi, melainkan upaya menegaskan bahwa rakyat perlu benar-benar didengar—bukan sekadar dijadikan agenda seremonial kunjungan ke istana. Ia juga mengingatkan agar Presiden lebih banyak mendengar daripada berbicara.
BOI Lahir dari Keprihatinan Mendalam atas Kondisi Republik
BOI dideklarasikan oleh sejumlah aktivis lintas generasi sebagai respons atas kekosongan oposisi yang dinilai mengkhawatirkan dalam sistem demokrasi Indonesia. Ubedilah, salah satu deklaratornya, menyebut forum ini sebagai entitas epistemik—kumpulan kaum cendikiawan, pegiat demokrasi, dan aktivis yang berdiskusi secara mendalam tentang akar persoalan bangsa.
Dalam diskusi panjang yang menjadi cikal bakal BOI—berlangsung sejak siang hingga menjelang magrib—berbagai perspektif dibahas: hukum tata negara, ekonomi, hak asasi manusia, korupsi, hingga hubungan internasional.
“Kami melihat persoalan itu bukan di permukaan. Kami melihat sampai ke akar-akarnya,” kata Ubedilah.
Indonesia Disebut Berada di Tepi Jurang
Ubedilah memaparkan sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan kondisi Indonesia sedang kritis. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia disebut anjlok ke skor 34—jauh di bawah angka 50 yang sudah dianggap merah dalam standar internasional.
Ia juga mengkritik penggunaan standar kemiskinan yang dinilai tidak tepat. Bila menggunakan standar Bank Dunia (sekitar Rp50.000–60.000 per hari), jumlah orang miskin di Indonesia bukan 25–27 juta, melainkan bisa mencapai 194 juta jiwa. “Kalau data orang miskin lebih dari 50 persen, maka kebijakan negara akan lebih tepat,” ujarnya.
Kesenjangan ekonomi pun disoroti: sekitar 1 persen penduduk Indonesia disebut menguasai hampir 40 persen kekayaan nasional.
Kritik atas Program MBG dan Kebijakan Populis
BOI juga melancarkan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ubedilah, anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp335 triliun—diambil sebagian dari pos pendidikan—seharusnya bisa digunakan untuk menggratiskan kuliah seluruh mahasiswa aktif Indonesia atau membangun puluhan kampus berkelas dunia.
Ia mengutip laporan dari berbagai daerah yang menyebut makanan dalam program MBG tidak sesuai standar gizi, bahkan ada indikasi diganti dengan produk yang mengandung zat kimia berbahaya. “Semangat awal MBG untuk menghidupi ekonomi desa, tapi yang terjadi makanan kota masuk ke desa-desa,” kritiknya.
Soal Politik Luar Negeri: Indonesia Disebut Tinggalkan Prinsip Bebas Aktif
Ubedilah turut mengkritik keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Amerika Serikat di bawah Donald Trump, yang juga melibatkan Israel di bawah Netanyahu.
“Kami meyakini bahwa bergabungnya Indonesia ke BoP itu jalan yang salah,” tegasnya. Ia mengkhawatirkan Indonesia kini tidak lagi menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan menyebut pengeluaran Rp16 triliun untuk rekonstruksi Gaza sebagai langkah yang keliru selama Indonesia turut membenarkan pihak yang menghancurkannya.
Oposisi di Luar Parlemen: Bukan Makar, tapi Menyelamatkan Republik
Ubedilah menjelaskan posisi BOI dalam kerangka teori demokrasi: dalam sistem presidensial, oposisi nonparlemen justru memiliki peran penting sebagai penyeimbang ketika fungsi trias politika—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—mengalami disfungsi.
BOI, menurutnya, masuk dalam kategori oposisi kritis sekaligus radikal—bukan dalam arti revolusi fisik, melainkan dalam arti filosofis: radix, berpikir hingga ke akar persoalan.
“Revolusi tidak bisa direncanakan, tidak ada panitianya. Dia akan hadir sendiri ketika prasyaratnya terpenuhi,” ujar Ubedilah. “Kami bukan revolusi, kami adalah entitas epistemik yang bergerak progresif.”
Ia menutup dengan ajakan terbuka: siapapun cendikiawan, profesor, pegiat demokrasi, dan aktivis yang ingin menyelamatkan republik dari kehancuran dipersilakan bergabung dengan BOI. Jaringan BOI diklaim sudah tersebar di hampir seluruh pulau besar Indonesia.
