Jakarta (parade.id)- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, secara terbuka menyerukan kebangkitan gerakan reformasi gelombang kedua (II). Dalam diskusi di Kantor WALHI (28/2/2026), Usman memperingatkan bahwa Indonesia sedang berada di ambang transformasi menuju negara junta militer akibat ekspansi kekuatan bersenjata ke ranah sipil.
Ancaman Batalyon Teritorial
Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Saat ini, 100 batalyon telah menjangkau 20 persen kabupaten di Indonesia.
“Jika mencapai target 500-700 batalyon, seluruh wilayah kabupaten akan berada di bawah kendali TNI. Ini bukan lagi demokrasi,” tegas Usman.
Kontroversi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)
Selain isu militeristik, Usman mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut kebijakan ini sebagai “pelanggaran konstitusional yang dikemas ulang.” Pasalnya, anggaran pendidikan dipangkas hingga 30 persen (sekitar Rp210 triliun dari total Rp700 triliun) demi membiayai program tersebut, yang diklaim pemerintah sebagai bagian dari sektor pendidikan.
Tuntutan Penyelidikan Kerusuhan Agustus
Usman juga mendesak pengusutan tuntas keterlibatan oknum militer dalam kerusuhan Agustus 2025. Ia menekankan bahwa tanggung jawab hukum harus menyasar individu, termasuk para komandan pemberi perintah, bukan hanya institusi secara umum.
Daftar Kebijakan yang Didorong untuk Dihentikan:
– Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
– Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.
– Impor 105.000 unit mobil pikap India melalui Agrinas tanpa persetujuan DPR.
– Program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Di akhir paparannya, Usman mengajak elemen mahasiswa, buruh, LBH, dan KontraS untuk bersatu. “Waktunya kita melawan. Waktunya mengaktifkan kembali reformasi jilid dua,” pungkasnya.
