Jakarta (parade.id)- Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang kini memanas dinilai akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), M. Adli Abdullah, sebagai akibat dari tarik-menarik kepentingan dan politik anggaran yang merugikan masyarakat. Adli yang juga menjabat Staf Khusus Bidang Hukum Adat Menteri ATR/BPN RI itu menegaskan bahwa warga Aceh telah menjadi korban nyata kebijakan penerapan sistem desil dalam JKA.
Perbedaan pandangan antara Sekretaris Daerah dan Ketua DPRA soal JKA, menurut Adli, seharusnya tidak memperkeruh keadaan. “Perbedaan itu semestinya menjadi pintu masuk untuk mencari solusi terbaik, bukan pemicu eskalasi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (9/5/2026). Ia mendorong semua pihak membuka ruang dialog yang jernih dan konstruktif.
Adli menekankan bahwa JKA bukan sekadar program biasa, melainkan representasi komitmen pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh. Terlebih program ini berkaitan erat dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sejatinya hadir untuk memperkuat kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena itu, pengelolaannya wajib dijaga dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Menyikapi aksi penyampaian aspirasi yang terjadi, Adli mengakui hal itu sebagai bagian sah dari demokrasi. Namun ia mengingatkan bahwa menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah sama pentingnya dengan menyuarakan tuntutan.
Adli mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa inti persoalan bukan soal siapa yang benar. “Yang paling utama adalah bagaimana JKA tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak menjadi korban,” tandasnya.
