Jakarta (parade.id)– Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kesejahteraan buruh tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, negara yang bersih dari korupsi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadirkan keadilan sosial, memperluas lapangan kerja, meningkatkan perlindungan pekerja, serta memperkuat kesejahteraan rakyat.
Said Iqbal menyampaikan bahwa dirinya memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di tingkat nasional maupun internasional. Selain sebagai Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh, ia juga pernah menjadi anggota Governing Body International Labour Organization (ILO) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, selama tiga periode, dan kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
“Bebas dari korupsi adalah salah satu syarat utama bagi terwujudnya negara yang mampu menyejahterakan buruh dan seluruh rakyat. Karena itu, buruh Indonesia secara tegas menolak segala bentuk korupsi,” ujar Said Iqbal, Minggu (12/7/2026).
Ia menegaskan bahwa gerakan buruh mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Menurutnya, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
“Buruh Indonesia mendukung amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi. Siapa pun yang menjadi pejabat negara, termasuk saya sebagai pejabat negara, tidak boleh melakukan korupsi. Jabatan adalah amanah rakyat, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya.
Said Iqbal menambahkan bahwa seluruh aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga dan badan negara, TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, hingga seluruh penyelenggara negara.
“Presiden telah memberikan amanat yang sangat jelas. Semua penyelenggara negara harus anti korupsi. Jangan sakiti hati rakyat, karena korupsi sesungguhnya menyakiti hati rakyat. Uang yang dikelola oleh pejabat negara adalah uang rakyat yang harus dikembalikan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi seharusnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur publik, serta mendukung berbagai program yang berpihak kepada pekerja.
“Kesejahteraan buruh tidak hanya ditentukan oleh besarnya upah, tetapi juga oleh tata kelola negara yang bersih. Ketika anggaran negara tidak bocor karena korupsi, maka ruang fiskal untuk meningkatkan perlindungan sosial, memperkuat jaminan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan semakin besar. Itulah sebabnya perjuangan melawan korupsi adalah juga perjuangan untuk kesejahteraan buruh,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas berbagai langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan, termasuk penanganan perkara-perkara korupsi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama jajaran Polda Metro Jaya.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah Kepolisian Republik Indonesia dan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas korupsi di semua tingkatan. Tidak boleh ada ruang bagi koruptor. Buruh Indonesia berdiri bersama Presiden Prabowo, bersama Polri, dan bersama seluruh aparat penegak hukum untuk memerangi korupsi demi Indonesia yang bersih, buruh yang sejahtera, dan rakyat yang semakin makmur,” pungkas Said Iqbal.*
