Jakarta (parade.id)- Ada satu pemandangan yang sebenarnya sederhana tetapi belakangan terasa semakin tidak biasa dalam politik kita. Dimana seorang pejabat keluar dari gedung parlemen untuk menemui orang-orang yang sedang melakukan aksi protes lembaganya sendiri. Tidak selalu terjadi. Tidak selalu berhasil meredam keadaan. Dan tentu saja, juga tidak otomatis berarti semua tuntutan demonstran kemudian dipenuhi.
Namun, ketika hal itu dilakukan berulang kali, selama bertahun-tahun, maka ada sesuatu yang menarik diperhatikan. Ia adalah Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR RI, yang beberapa kali memilih berhadapan langsung dengan massa aksi demonstrasi.
Kadang ia turun ke jalan. Kadang naik ke mobil sound atau komando. Kadang juga menerima perwakilan massa aksi di dalam gedung DPR RI. Bahkan dalam satu kesempatan, Dasco menyatakan meninggalkan rapat untuk menerima perwakilan massa aksi yang sedang membawa tuntutannya.
Dalam politik yang sering membuat pejabat menjaga jarak dari kerumunan, yang marah, sikap seperti ini layak dilihat sebagai sebuah politik mendengar. Bukan karena Dasco selalu benar. Bukan pula karena semua yang dilakukan Dasco harus dipuji. Tapi karena dalam demokrasi, kemampuan seorang pejabat untuk mendengarkann orang yang sedang tidak menyukainya adalah kualitas yang tidak boleh dianggap remeh. Justru, di situlah sepak terjang Dasco menjadi menarik.
Ketika Aksi Massa Dianggap sebagai Gangguan
Kita tahu bagaimana biasanya massa aksi dilihat. Ketika ratusan hingga ribuan orang memenuhi jalan, membawa poster, berteriak dengan pengeras suara, hingga mengepung gedung parleman, perhatian publik sering tertuju kepada satu hal: ketertiban.
Jalan macet. Pagar dijaga. Polisi dikerahkan. Gerbang ditutup. Lantas muncul pertanyaan: bagaimana massa aksi dibubarkan? Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: Mengapa mereka datang? Pertanyaan kedua inilah yang kadang sering terlupakan.
Massa aksi sebenarnya salah satu bahasa demokrasi. Orang turun ke jalan karena merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, alih-alih saluran biasa kadang dirasa belum cukup membuat suara mereka terdengar. Sebab itu, ketika seorang pejabat datang menemui massa aksi, maka sesungguhnya yang sedang ia lakukan bukan semata-mata “memenangkan massa”, melainkan ia sedang melakukan sesuatu yang lebih mendasar, yakni mengakui bahwa orang-orang di luar pagar gedung itu mempunyai hak untuk didengar. Dalam banyak kesempatan, Dasco melakukan itu.
Dari Ojol hingga Buruh
Pada bulan Februari 2020, tepatnya tanggal 28 misalnya, Dasco turun menemui pengemudi ojek online (ojol) yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Bukan hanya menerima mereka di ruang ber-AC, melainkan Dasco dan Rachmat Gobel (almarhum) menemui massa dan naik ke mobil komando.
Aspirasi mereka antara lain saat itu berkaitan dengan posisi kendaraan roda dua yang dalam sistem transportasi dan pembahasan regulasi yang menyangkut mereka. Dasco ketika itu menyatakan bahwa DPR ingin mendengarkan masukan dari para pengemudi ojol dan mendorong adanya pembahasan lebih lanjut.
Adegan seperti itu kelihatannya sederhana tetapi secara politik, ada perbedaan besar antara berbicara langsung ke massa aksi dari balik pagar dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kedua, boleh jadi lebih tidak nyaman, karena seorang pejabat tidak pernah tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi ketika ia berdiri di depan massa yang sedang marah. Namun, orang kelahiran Bandung 7 Oktober 1967 beberapa kali memilih itu.
Pada Juni 2020, ketika massa aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) berlangsung, Dasco kembali menerima perwakilan massa aksi. Pada Juli, ketika persolan RUU HIP dan Omnibus Law kembali memicu demonstrasi, ia memberikan penjelasan kepada massa bahwa tidak ada agenda pengesahan kedua RUU tersebut dalam rapat paripurna hari itu.
Pada Agustus 2020, giliran buruh yang turun ke DPR menolak Omibus Law. Lagi-lagi Dasco menemui mereka. Kalau satu peristiwa mungkin bisa disebut kebetulan, tiga empat peristiwa, itu menunjukkan pola.
Politik Mendengar
Di sinilah istilah politik mendengar menjadi relevan. Politik biasanya identik dengan berbicara. Politisi berbicara dalam kampanye. Berbicara di televisi. Berbicara dalam rapat. Berbicara dalam konferensi pers. Berbicara di media sosial. Tapi demokrasi sebenarnya tidak hanya membutuhkan politisi yang pandai berbicara. Demokrasi membutuhkan politisi yang mau mendengar. Dan mendengar bukan sekadar membiarkan orang lain berbicara. Mendengar berarti bersedia berada cukup dekat dengan orang yang berbeda pendapat sehingga kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dalam konteks ini, mobil komando menjadi simbol yang menarik.
Ketika Dasco naik ke mobil komando, ia sebenarnya sedang meninggalkan zona nyaman sebuah institusi negara. Ia tidak lagi berada di balik meja pimpinan DPR. Ia berdiri di tempat yang sama dengan massa. Di situ suara tidak selalu teratur. Pertanyaan bisa keras. Tuntutan bisa emosional. Dan tidak ada jaminan bahwa orang-orang di bawah mobil komando akan menyambutnya dengan tepuk tangan. Namun, justru di situlah makna politik mendengar diuji.
Kalau Mencari Cermin, Kita Bisa Melihat Bung Hatta
Ada pertanyaan menarik: kalau gaya seperti ini hendak dibandingkan dengan tokoh lain, Dasco mirip siapa? Tentu saja kita harus hati-hati. Menyamakan Dasco dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah adalah sesuatu yang berlebihan. Dasco mempunyai perjalanan politik, latar belakang, zaman dan kapasitas yang berbeda. Tapi, kita bisa mencari kemiripan pada satu sisi tertentu. Untuk konteks Indonesia, saya kira tokoh yang paling menarik adalah Mohammad Hatta. Bukan karena Dasco adalah “Hatta baru”. Jelas bukan. Hatta adalah proklamator, wakil presiden pertama Republik Indonesia, pemikir demokrasi, dan salah satu negarawan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi ada satu warisan pemikiran Hatta yang sangat relevan untuk pembicaraan ini: musyawarah dan kedaulatan rakyat.
Bagi Hatta, demokrasi bukan sekadar urusan memilih pemimpin atau memenangkan suara terbanyak. Demokrasi harus memberi tempat kepada rakyat dalam proses menentukan kehidupan bersama. Dalam ukuran yang jauh lebih sederhana, sesuatu yang mirip tampak dalam cara Dasco menghadapi demonstrasi. Ketika massa datang membawa tuntutan, ia beberapa kali memilih menemui mereka. Ketika suara dari luar gedung semakin keras, ia tidak selalu menjawab dari balik meja. Ia keluar. Ia mendengar. Kadang ia naik ke mobil komando. Kadang perwakilan massa dipersilakan masuk. Kadang persoalan yang mereka bawa diteruskan kepada lembaga atau pejabat yang mempunyai kewenangan.
Musyawarah tidak selalu dimulai di ruang rapat. Kadang-kadang ia justru dimulai di tengah kerumunan yang sedang marah. Di titik inilah kemiripan itu terasa. Bukan kemiripan tokoh. Bukan kemiripan sejarah. Bukan pula kemiripan kapasitas, melainkan kemiripan dalam satu kebiasaan politik: tidak menganggap suara rakyat sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Mungkin karena itu pula mobil komando menjadi simbol yang menarik. Seorang pimpinan DPR yang biasanya duduk di kursi pimpinan, tiba-tiba berdiri di atas kendaraan yang digunakan demonstran.
Di bawahnya bukan kader partai. Bukan kelompok yang datang membawa dukungan. Bukan orang-orang yang sedang memujinya, yang ada justru orang-orang yang sedang menyampaikan kritik. Di situlah politik mendengar diuji.
2022: Mahasiswa dan Isu Tiga Periode
Pada 11 April 2022, ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan. Tuntutan mereka antara lain menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dasco bersama pimpinan DPR lainnya dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menemui mahasiswa. Dasco bahkan naik ke mobil komando. Ia menyampaikan jaminan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai proses yang ada. Terlepas dari bagaimana kita menilai politik pada saat itu, ada satu hal yang patut dicatat: pimpinan lembaga yang menjadi sasaran protes memilih menemui pihak yang melakukan protes.
Sepuluh hari kemudian, pada 21 April 2022, pola serupa muncul lagi. Perwakilan buruh dan mahasiswa diterima pimpinan DPR. Sekitar 15 orang masuk ke gedung parlemen untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari UU Cipta Kerja, persoalan ekonomi hingga demokrasi di kampus. Dasco kembali hadir dalam audiensi tersebut.
Jadi, yang dilakukan bukan hanya menghadapi massa ketika situasi panas, tetapi juga menyediakan ruang dialog setelahnya. Dan ini penting, karena demonstrasi seharusnya tidak berhenti pada teriakan di jalan. Demonstrasi idealnya menghasilkan percakapan. Percakapan menghasilkan tuntutan. Tuntutan dibawa ke meja kebijakan. Dan dari sana masyarakat dapat menilai: apakah negara mendengarkan atau tidak?
2023: Kepala Desa pun Ditemui
Pada Januari 2023, giliran ribuan kepala desa yang datang ke DPR. Tuntutan mereka antara lain perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Dasco kembali turun menemui mereka. Ia menjelaskan bahwa aspirasi telah didengar dan kemudian memfasilitasi perwakilan kepala desa untuk bertemu dengan Badan Legislasi DPR.
Sekali lagi terlihat pola yang sama: massa datang, pimpinan menemui, aspirasi didengar, perwakilan difasilitasi masuk, pembahasan dilanjutkan. Tidak berarti semua tuntutan langsung dipenuhi tetapi setidaknya terdapat jembatan dari jalanan menuju ruang institusi. Dan menurut saya, inilah salah satu fungsi penting seorang pimpinan DPR.
DPR bukan benteng yang harus selalu bertahan dari masyarakat. DPR justru seharusnya menjadi pintu masuk suara masyarakat ke dalam negara.
Nelson Mandela dan Pelajaran tentang Lawan
Kalau Hatta memberikan cermin dari dalam negeri, ada satu tokoh luar negeri yang juga menarik untuk dibandingkan: Nelson Mandela. Sekali lagi, bukan berarti Dasco dapat disamakan dengan Mandela. Perbandingan itu jelas terlalu jauh. Mandela hidup dalam sejarah perjuangan melawan apartheid, mengalami penjara selama puluhan tahun, kemudian menjadi tokoh utama dalam transisi Afrika Selatan menuju demokrasi.
Dunia mengenang Mandela antara lain karena kemampuannya menggunakan dialog dan rekonsiliasi ketika berhadapan dengan pihak yang sebelumnya merupakan lawan yang sangat keras. Di sinilah ada pelajaran yang relevan bagi politik kita.
Lawan tidak selalu harus dipukul mundur. Kadang-kadang ia harus didengarkan. Sebab memenangkan pertengkaran belum tentu menyelesaikan masalah. Dalam konflik politik yang keras, selalu ada pilihan untuk membuat jarak semakin lebar tetapi ada pula pilihan untuk membuka pintu percakapan. Dalam skala yang tentu sangat berbeda, beberapa tindakan Dasco memperlihatkan kecenderungan yang kedua.
Mahasiswa datang, ia temui. Buruh datang, ia temui. Kepala desa datang, ia temui. Kelompok masyarakat datang membawa tuntutan, ia terima. Ketika persoalan demonstrasi kemudian bersentuhan dengan penahanan massa, ia datang melihat keadaan para demonstran. Ini bukan rekonsiliasi ala Mandela. Tentu saja bukan. Tapi ada satu prinsip sederhana yang sama-sama menarik untuk dipelajari: demokrasi membutuhkan kemampuan untuk tetap berbicara dengan orang yang berbeda, bahkan ketika perbedaan itu sedang panas-panasnya.
Namun, Dasco juga tidak selalu turun. Di sini tulisan tentang Dasco harus jujur. Sebab kalau kita hanya mengumpulkan peristiwa ketika Dasco menemui demonstran, lalu mengabaikan peristiwa ketika ia tidak melakukannya, tulisan kita akan berubah menjadi pujian. Contoh penting terjadi pada 22 Agustus 2024. Ketika demonstrasi besar menolak revisi UU Pilkada berlangsung di depan DPR, Dasco memimpin rapat paripurna yang akhirnya tidak mengambil keputusan karena persoalan kuorum. Tapi, ketika ditanya mengenai kemungkinan menemui massa, Dasco justru mengatakan tidak perlu. Ia memilih tidak turun menemui demonstran. Ini penting dicatat. Sebab berarti “turun menemui massa” bukan sebuah prosedur otomatis setiap kali terjadi demonstrasi.
Ada kalanya Dasco memilih berada di dalam institusi. Ada kalanya ia keluar. Dan justru perbedaan itu membuat kita bisa melihat persoalan ini secara lebih dewasa. Kita tidak perlu mengatakan Dasco selalu elegan. Lebih tepat mengatakan: dalam sejumlah momentum penting, ia menunjukkan kecenderungan untuk memilih dialog langsung dengan demonstran. Itu fakta yang lebih menarik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika demonstran ditahan Sehari setelah demonstrasi menolak revisi UU Pilkada pada Agustus 2024, ada babak lain yang tidak kalah menarik. Dasco datang ke Polda Metro Jaya untuk menemui demonstran yang ditahan. Ia bahkan menjadi penjamin bagi sejumlah demonstran dan meminta agar mereka yang tidak terlibat tindak pidana berat segera dipulangkan.
Ini memang bukan lagi adegan Dasco berdiri di tengah massa tetapi tetap menunjukkan satu pola: ketika persoalan demonstrasi bergeser dari jalanan ke persoalan hukum, Dasco ikut masuk ke dalam persoalan tersebut. Di sini peran politiknya berubah. Dari mediator menjadi semacam jembatan. Ia tidak sedang mengatakan bahwa semua demonstran pasti benar.
Ia juga tidak sedang mengatakan bahwa polisi pasti salah tetapi ia mengambil posisi bahwa orang yang menyampaikan pendapat tetap harus memperoleh perhatian dan perlindungan proses hukum. Itu adalah prinsip yang penting dalam negara demokrasi.
2025: Ketika Kemarahan Membesar
Kemudian datang gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025. Situasinya berbeda. Kemarahan masyarakat bukan lagi menyangkut satu isu kecil. Ada persoalan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, kritik terhadap parlemen, penanganan aparat terhadap demonstran, sampai tuntutan reformasi kelembagaan.
Pada 25 Agustus 2025, Dasco tidak berada di Senayan. Ia berada di Istana dan meminta anggota DPR yang berada di kompleks parlemen untuk menemui demonstran. Ini penting dicatat karena sekali lagi menunjukkan bahwa Dasco tidak selalu hadir secara fisik. Namun beberapa hari kemudian, situasinya berubah.
Pada 3 September 2025, pimpinan DPR menerima perwakilan berbagai organisasi mahasiswa. Dasco hadir bersama pimpinan DPR lainnya. Pertemuan ini menjadi menarik karena bukan lagi sekadar “menerima aspirasi”. Dasco menyampaikan permintaan maaf atas nama DPR dan mengatakan lembaga tersebut perlu melakukan evaluasi dan perbaikan.
Permintaan maaf dari seorang pimpinan lembaga negara kepada kelompok masyarakat yang sedang mengkritik lembaganya bukan perkara kecil. Dalam politik, meminta maaf sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal kadang-kadang justru sebaliknya. Mengakui kekurangan membutuhkan keberanian. Tentu saja, permintaan maaf tidak menyelesaikan masalah tetapi setidaknya ia membuka pintu untuk memperbaikinya.
2026: Politik Mendengar Naik Kelas
Pada 19 Juni 2026, Dasco kembali menerima mahasiswa yang melakukan demonstrasi di kompleks parlemen. Kali ini perwakilan datang dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kampus. Audiensi berlangsung cukup lama. Dasco kemudian juga turun menemui massa di luar dan menyampaikan bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti.
Ada satu hal yang membuat pertemuan ini lebih menarik. Dasco tidak hanya mendengar. Ia juga menghubungi pejabat pemerintah terkait persoalan yang disampaikan mahasiswa. Artinya, aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebagai catatan di meja pimpinan DPR. Mereka memperoleh respons dari pihak yang mempunyai kewenangan eksekutif. Ini contoh yang bagus mengenai bagaimana politik mendengar seharusnya bekerja. Demonstran datang. Aspirasi disampaikan. Pimpinan lembaga mendengar. Pihak yang mempunyai kewenangan dihubungi. Jawaban diberikan.
Memang, apakah semuanya kemudian terlaksana, masih harus diuji. Tapi mekanismenya menjadi lebih konkret.
Dari “Saya Dengar” Menjadi “Kita Tunggu”
Di sinilah letak persoalan yang sebenarnya. Politisi sangat mudah mengatakan: “Kami menerima aspirasi.” Kalimat itu sudah terlalu sering kita dengar. Hampir setiap demonstrasi menghasilkan kalimat yang sama. “Kami akan menindaklanjuti.” “Kami akan menyampaikan.” “Kami akan berkoordinasi.” “Kami akan memperhatikan.” Masalahnya adalah: kapan? Dan apa hasilnya? Karena itu, saya kira ukuran keberhasilan Dasco bukan lagi sekadar seberapa sering ia turun menemui demonstran. Ia sudah melewati tahap itu. Sekarang pertanyaannya harus dinaikkan: Apa yang terjadi setelah Dasco mendengar?
AMPB dan Ujian Paling Konkret
Pada 27 Agustus 2026, ada contoh yang menarik. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB melakukan aksi di depan DPR. Mereka membawa sejumlah tuntutan, salah satunya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Dasco dan pimpinan DPR menerima perwakilan mereka. Menarik, Dasco mengatakan bahwa ia meminta izin meninggalkan rapat paripurna untuk menerima mereka. Ini simbol yang bagus.
Rapat paripurna adalah salah satu agenda paling resmi DPR. Namun ketika masyarakat datang membawa aspirasi, pimpinan DPR memilih meninggalkan rapat untuk mendengarkan mereka. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Muncul komitmen mengenai penyelesaian RUU Perampasan Aset dengan target waktu tertentu. Nah, di sinilah politik mendengar memasuki tahap baru. Sebab begitu seorang pejabat memberikan tanggal, masyarakat memperoleh sesuatu yang dapat ditagih. Tidak lagi cukup mengatakan: “Kami sudah mendengar.” Masyarakat bisa menjawab: “Baik. Kami tunggu sampai tanggal itu.” Dan itu justru sehat bagi demokrasi.
Elegan Bukan Berarti Selalu Benar
Saya kira ada kesalahan jika sikap Dasco ini langsung diterjemahkan sebagai bukti bahwa ia selalu benar atau selalu paling demokratis. Tidak. Seorang politisi tetap harus dinilai dari kebijakan, keputusan, konsistensi dan hasil kerjanya. Bahkan sikap turun menemui demonstran pun bisa saja dibaca sebagai strategi politik. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Politik memang penuh strategi. Penting adalah apakah strategi tersebut membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik.
Jika menemui demonstran membuat kekerasan dapat dihindari, itu baik. Jika audiensi membuat tuntutan masyarakat masuk ke pembahasan resmi, itu baik. Jika seorang pejabat berani meminta maaf ketika lembaganya memang memiliki kekurangan, itu baik. Jika janji dibuat dengan tenggat waktu sehingga dapat diuji publik, itu lebih baik lagi. Tapi kalau semua berhenti pada foto, salaman, mikrofon dan kalimat “akan kami tindak lanjuti”, maka politik mendengar hanya menjadi pertunjukan.
Pagar DPR dan Pintu Demokrasi
Ada metafora sederhana yang menurut saya tepat untuk menggambarkan persoalan ini. Gedung DPR memiliki pagar. Pagar itu penting untuk keamanan. Tapi pagar tidak boleh menjadi simbol jarak antara wakil rakyat dengan rakyat. Sebab orang-orang yang berdiri di luar pagar itu bukan musuh negara. Mereka adalah warga negara. Mereka mungkin marah. Mungkin kecewa. Mungkin salah dalam sebagian tuntutannya. Mungkin benar dalam sebagian yang lain. Namun. mereka tetap mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat.
Oleh sebab itu, ketika seorang pimpinan DPR keluar menemui mereka, sebenarnya yang dilakukan bukan sekadar membuka gerbang. Ia sedang membuka saluran komunikasi demokrasi. Dan Dasco, dalam sejumlah episode selama beberapa tahun terakhir, tampak cukup konsisten memainkan peran tersebut.
Pintu yang Terbuka Harus Menghasilkan Sesuatu
Pada akhirnya, saya kira kita tidak perlu mengidolakan Dasco karena kebiasaannya menemui demonstran. Justru sebaliknya. Kita perlu menaikkan standar untuknya. Semakin sering ia mengatakan “kami mendengar”, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menunjukkan apa yang terjadi setelah itu, karena rakyat tidak hanya membutuhkan pejabat yang mau mendengar.
Rakyat membutuhkan pejabat yang mau menindaklanjuti apa yang didengarnya. Di sinilah perbandingan dengan Hatta dan Mandela kembali menjadi relevan. Hatta memberi kita pelajaran bahwa demokrasi membutuhkan musyawarah dan partisipasi rakyat. Mandela memberi pelajaran lain: bahkan dalam pertentangan yang sangat keras, dialog tidak boleh kehilangan tempat.
Dasco tentu bukan Hatta. Dasco juga bukan Mandela. Dan tidak perlu dipaksakan menjadi demikian. Tapi dari keduanya kita bisa meminjam satu pelajaran sederhana: orang yang berbeda tidak harus menjadi orang yang bermusuhan. Demonstran tidak harus diperlakukan sebagai musuh.
Kritik tidak harus dianggap sebagai penghinaan. Perbedaan tidak harus berakhir dengan saling menutup pintu. Justru ketika perbedaan sedang keras, seorang pemimpin diuji: apakah ia memilih memperlebar jarak atau membuka ruang bicara? Dalam beberapa kesempatan, Dasco memilih yang kedua. Dan pilihan itu patut dicatat.
Demokrasi Membutuhkan Telinga
Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang paling keras berbicara. Politik juga soal siapa yang bersedia mendengar. Dan mungkin inilah sisi paling menarik dari sepak terjang Sufmi Dasco Ahmad dalam menghadapi demonstrasi. Ia beberapa kali menunjukkan bahwa pimpinan DPR tidak harus selalu berada di balik pagar, pintu atau meja pimpinan. Ada kalanya ia harus keluar. Ada kalanya ia harus berdiri di depan massa. Ada kalanya ia harus naik ke mobil komando. Ada kalanya ia harus menerima perwakilan di ruang pimpinan.
Bahkan ada kalanya ia harus meninggalkan rapat untuk mendengarkan orang-orang yang datang membawa tuntutan. Itulah yang saya sebut sebagai politik mendengar.
Namun politik mendengar mempunyai konsekuensi. Ketika telinga sudah dibuka, rakyat berhak menagih jawabannya. Ketika pintu sudah dibuka, rakyat berhak melihat apa yang terjadi di dalam. Dan ketika seorang pejabat sudah berkata, “akan kami tindak lanjuti,” maka publik berhak bertanya kembali beberapa waktu kemudian: “Mana tindak lanjutnya?” Barangkali di situlah ukuran sesungguhnya dari elegansi seorang politisi.
Bukan sekadar berani menemui orang yang marah. Bukan sekadar pandai meredakan demonstrasi. Bukan sekadar mampu membuat massa pulang dengan tenang tetapi mampu mengubah kemarahan di jalan menjadi percakapan di ruang kebijakan, dan mengubah percakapan itu menjadi keputusan yang bisa dirasakan masyarakat. Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa demonstrasi.
Demokrasi yang sehat justru adalah demokrasi yang memungkinkan orang marah, memungkinkan orang berbeda pendapat, memungkinkan orang turun ke jalan—dan pada saat yang sama menyediakan pejabat yang bersedia mendengar. Dasco tampaknya memahami bagian pertama dari pekerjaan itu: membuka telinga. Kini publik tinggal menunggu bagian yang kedua: seberapa jauh suara yang sudah didengar itu benar-benar mengubah sesuatu. Dan mungkin, pada akhirnya, di situlah politik mendengar menemukan ukuran yang sesungguhnya. Bukan seberapa sering seorang pejabat turun menemui demonstran tetapi seberapa sering suara dari jalanan berhasil menemukan jalan menuju kebijakan.
*Robigusta S
Pemerhati Politik
