Jakarta (parade.id)- Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat PTUN tidak akan membawa hasil. Yusril menegaskan tidak ada lagi celah hukum yang bisa ditempuh.
Yusril menyampaikan hal itu kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026). Ia menanggapi rencana Gibran menguji keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya di PTUN.
“Enggak ada gunanya,” tegas Yusril.
Menurut Yusril, objek yang disengketakan di PTUN sama dengan yang sudah diputus MA. “Karena materinya, materi yang sama,” ujarnya.
Putusan MK dan MA Dinilai Final
Yusril menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah bersifat final. Ia menyatakan putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak ada upaya hukum lagi, sementara putusan MA juga sudah final. MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA.
Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut suket penyetaraan pendidikan Gibran yang terbit pada 2019, dan menyatakan suket itu batal.
Soal peluang peninjauan kembali (PK), Yusril menyebut tidak ada pihak yang bisa mengajukannya. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan MA tersebut. Dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Dirjen Dikdasmen, sedangkan Gibran tidak maju sebagai tergugat intervensi. “Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi,” kata Yusril.
Karena itu, Gibran dinilai tidak dapat mengajukan banding. Yusril juga menilai Kemendikdasmen akan memilih mengeksekusi putusan MA soal pencabutan suket tersebut. Kemendikdasmen disebut tidak akan mengajukan PK.
Ketika ditanya apakah masih ada celah, Yusril kembali menegaskan: “Enggak ada (celah lagi).”
Status Wakil Presiden Tidak Otomatis Gugur
Meski menutup pintu hukum, Yusril menegaskan putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Ia juga menyerahkan pilihan jalur hukum kepada Gibran. Pemerintah disebut tidak akan menghalangi langkah hukum yang dipilih Wapres.
Gibran dilaporkan telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi, namun memohon waktu untuk lebih dulu membuktikan keabsahan ijazahnya. (dbs)
