Palangka Raya (parade.id)- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, Senin (9/11/2026). Wilayah konsesi perusahaan-perusahaan itu terindikasi kuat mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
WALHI Kalteng mempertanyakan keberanian aparat penegak hukum menindak korporasi, mengingat karhutla di provinsi ini terus berulang dan penegakan hukumnya dinilai lebih sering menyasar masyarakat kecil.
Karhutla Berulang, Peringatan Dini Sudah Disampaikan
Karhutla kembali terjadi di Kalimantan Tengah pada 2026, padahal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memberi peringatan dini sejak awal tahun. Bencana serupa pernah melanda provinsi ini pada 2015, 2019, dan 2023.
Sejak April 2026, WALHI Kalteng mengaku berulang kali mengingatkan pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum, lewat sejumlah rilis dan konferensi pers. Peringatan itu terkait ancaman fenomena Godzilla El Niño 2026. Menurut WALHI, kesiapan yang dituntut tidak hanya soal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tetapi juga penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab.
WALHI Kalteng menilai penanganan kasus karhutla tidak boleh lagi hanya menyasar aktor perorangan, khususnya peladang dari masyarakat adat. Penegakan hukum, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada masyarakat di tingkat tapak sementara aktor besar luput dari pertanggungjawaban.
81.587 Hektare Terbakar, Ratusan Ribu Warga Terserang ISPA
Berdasarkan analisis WALHI Kalteng, luas area terbakar di Kalimantan Tengah pada Januari hingga September 2026 setidaknya mencapai 81.587 hektare. Selama Januari hingga Oktober 2026, terdeteksi 205.926 titik panas (hotspot).
Dampak kesehatannya juga besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah mencatat setidaknya 114.365 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 mencatat total kumulatif 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota, termasuk Kalimantan Tengah.
Daftar Perusahaan yang Dilaporkan
WALHI Kalteng mengidentifikasi delapan konsesi perusahaan yang terindikasi kuat memiliki area terbakar. Dari jumlah itu, tiga konsesi diverifikasi lewat pemantauan lapangan sebagai sampel, dan hasilnya menunjukkan ketiganya memang memiliki area yang terbakar.
Delapan perusahaan yang dilaporkan terdiri dari enam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH):
Perkebunan sawit:
- PT Globalindo Agung Lestari (Genting Plantations Group)
- PT United Agro Indonesia (Genting Plantations Group)
- PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group)
- PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR)
- PT Maju Aneka Sawit (Musimas Group)
- PT Globalindo Alam Perkasa (Musimas Group)
Pemegang PBPH:
- PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group)
- PT Baratama Putra Perkasa
Laporan 2023 Dinilai Belum Jelas Tindak Lanjutnya
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menyebut pelaporan kali ini bukan yang pertama. Pada 2023, WALHI Kalteng bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya melaporkan empat perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar ke Polda Kalteng. Menurut Janang, hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas dan keempat perusahaan itu masih beroperasi.
“Hal ini penting menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di Kalimantan Tengah, khususnya POLDA Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil kajian, WALHI Kalimantan Tengah menemukan setidaknya 8 perusahaan besar swasta yang terindikasi mengalami kebakaran di area konsesinya,” kata Janang.
Ia menambahkan, temuan itu harus segera ditindaklanjuti agar kebakaran tidak terus berulang dengan aktor besar yang relatif sama setiap tahun. “Jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan ekologis di Bumi yang dikenal sebagai Paru-Paru Dunia ini,” ujarnya.
Janang menegaskan, ketegasan aparat penegak hukum akan menjadi preseden baik bagi konsistensi penegakan hukum di Bumi Tambun Bungai. Ia juga meminta proses hukum ke depan berjalan transparan agar tidak menimbulkan berbagai asumsi.
Soal Transparansi Penanganan Kasus Korporasi
Janang juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi atas penanganan kasus karhutla oleh korporasi. Menurutnya, Bareskrim Polri maupun Polda Kalteng pernah mengumumkan penanganan kasus karhutla oleh korporasi, tetapi informasi kepada publik masih sebatas penyebutan inisial.
“Bahkan setahu kami baru 2 yang ditetapkan Tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani? Hal inilah turut mendorong kami melaporkan sejumlah perusahaan agar menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” kata Janang.
“Kami berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. Jangan sampai hukum kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan korporasi besar, tetapi justru tajam terhadap masyarakat kecil. Sebab, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ujian bagi Aparat Penegak Hukum
Manajer Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah, Agung Sesa, menyebut pelaporan ini sebagai bagian dari konsistensi advokasi penyelamatan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Ia menilainya sebagai ujian bagi aparat penegak hukum (APH).
“Pelaporan ini sekaligus menjadi ujian bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu,” kata Agung.
Menurut Agung, sejumlah perusahaan yang dilaporkan merupakan korporasi besar yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di dalam wilayah konsesinya. “Jangan sampai proses penegakan hukum justru berlangsung tanpa transparansi, tebang pilih, bahkan membuka ruang bagi lahirnya impunitas hukum bagi aktor-aktor korporasi besar. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
*Catatan redaksi: Perusahaan-perusahaan yang disebutkan masih berstatus terindikasi dan diduga berdasarkan analisis serta pelaporan WALHI Kalteng. Redaksi belum memperoleh tanggapan dari pihak perusahaan maupun Polda Kalteng.
