Jakarta (PARADE.ID)- Pilkada di era pandemi Covid-19 yang masih meninggi sungguh beresiko tinggi. Itulah keputusan politik yang dilematis. Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada tentu memiliki dasar perundang-undangan dan pertimbangan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, politik.
Tetapi ancaman wabah corona pun tetap harus menjadi perhatian dan pertimbangan penting dan utama. Wabah ini tidak dapat diajak bernegosiasi dan kompromi seperti dunia politik. Era kenormalan baru malah dapat menjadi ruang terbuka bagi sang virus untuk melakukan proses penularan.
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Ibarat buah simalakama, maju kena mundur kena. Inilah situasi politik pilkada dan pandemi yang saling berkorelasi. Kita berada di dua dunia yang darurat ini, yang wajib seksama tingkat tinggi dalam menyikapinya.
Kita sebagai warga bangsa biasa sungguh berharap kepada semua pihak di negeri ini, khususnya kepada para elite negeri, mari berpikir dan bertindak seksama untuk teguh mencegah penularan corona sekaligus berusaha bersama-sama menghadapinya secara bertanggungjawab.
Ingat, pandemi Covid-19 belum berakhir. Sementara korban masih berguguran, yang terkonfirmasi maupun meninggal dunia. Semuanya menyangkut nyawa atau jiwa manusia yang tidak ternilai harganya.
Pilkada jangan sampai menjadi ajang penularan dan semakin beratnya negeri ini hadapi Covid-19 agar berakhir. Politik dan demokrasi penting, tetapi jangan memperberat beban rakyat hadapi pandemi yang masih berbahaya dengan segala dampaknya yang luas.
Apalagi sampai mengorbankan jiwa manusia sesama anak bangsa. Bertindaklah bijaksana, seksama, dan waspada. Patuhi protokol kesehatan dan cegah atau hindari segala celah penularan wabah.
Bukankah politik itu juga diabdikan untuk kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama? Itulah politik bermartabat. Bila politik menularkan masalah dan bukan memecahkan masalah, untuk apa berpolitik?
Kita sedih menyaksikan suasana kacau massa. Sejumlah calon kepala daerah yg baru mau mendaftar ke KPU saja, justru diarak massa secara euforia, tanpa pembatasan dan tanpa protokol kesehatan. Padahal waktu pilkada cukup lama, belum masuk ke masa kampanye yang biasanya rawan.
Mestinya para elit politik dan pendukungnya mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yakni mencegah rantai penularan wabah dan menyelamatkan jiwa manusia yang tidak dapat diukur dengan harga demokrasi semahal apapun.
Penderitaan apalagi yang masih dianggap belum cukup akibat corona ini? Empatilah kepada para korban, betapa saudara-saudara kita sebangsa yang sakit sangat menderita dan banyak telah kehilangan orang-orang tercinta.
Kepada para calon kepala daerah maupun para elite negeri lainnya kita berharap. Tunjukkanlah keteladanan yang baik di hadapan publik dengan tidak membiarkan euforia massa menumpah dalam proses demokrasi pilkada yang penuh dilema ini.
Termasuk segala aksi dan deklarasi politik massa apapun namanya. Bukankah para elite negeri tersebut adalah para calon pemimpin yang akan memegang mandat rakyat dan negara. Apalagi ada di antaranya para petahana yang sudah berpengalaman.
Tunjukkan jiwa kenegarawanan untuk berpikir dan bertindak bijak dan dewasa demi meringankan beban hadapi wabah dan penyelamatan jiwa manusia.
Kepada seluruh elite negeri di pusat dan daerah, berilah uswah hasanah bagi rakyat di era krisis akibat pandemi yang mematikan kehidupan ini. Masihkah ada iba dan empati untuk tidak bereuforia dalam segala aksi massa di ruang publik, yang kian menambah sulit hadapi pandemi.
Buktikan bahwa politik itu bermakna dan berkontribusi positif dalam memberi solusi untuk negeri. Bukan politik yang memperparah keadaan serta menambah beban berat rakyat dan dunia kemanusiaan.
*Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
