Jumat, November 20, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Opini

Provinsi Sumatra Barat Perlu Diganti Nama Menjadi Provinsi Minangkabau

redaksi by redaksi
2020-09-23
in Opini
0

Sumbar dan Pancasila

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Beberapa minggu lalu provinsi Sumatera Barat menjadi topik hangat setelah muncul kesan diragukan dukungannya pada Negara Pancasila. Perdebatan itu menimbulkan polemik. Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau.

Wacana mengubah nama Provinsi “Sumatera Barat” menjadi Provinsi “Minangkabau” sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak 1970-an. Namun gagasan itu kini semakin relevan.

Related posts

Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

2026-11-10
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

2026-09-14

Meskipun lahir di tanah Jawa, sebagai keturunan Minang sy setuju usulan penggantian nama tersebut. Nama “Minangkabau” memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau.

Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Saya menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu.

Jika diuraikan, setidaknya ada beberapa alasan utama kenapa nama Minangkabau pantas digunakan untuk menggantikan nama Sumatera Barat.

Pertama, nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Jadi, bobot nama “Minangkabau” jauh lebih besar dibanding nama “Sumatera Barat”.

Sebab, kalau kita bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir. Sementara, kalau kita bicara “Sumatera Barat”, asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja.

Kedua,  daerah Minangkabau punya posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap sejarah pembentukan Republik Indonesia. Salah seorang penggagas “Republik” tahun 1925 adalah orang Minang yaitu Tan Malaka.

Di ranah Minang pernah berdiri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dengan Bukittinggi sebagai Ibu Kotanya.

Sesudah para pemimpin kita ditawan, dan Yogyakarta sbg ibukota dikuasai Belanda, Republik Indonesia tidak hilang, karena masih ada PDRI.

Adanya PDRI ini pula yang memberi kita legitimasi untuk meneruskan perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tanpa PDRI belum tentu ada NKRI. Karena PDRI akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pd 27 Desember 1949, setelah perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Ketiga, besarnya kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik. Secara demografis, jumlah etnis Minangkabau di Indonesia hanya berkisar sekitar 3 persen dari total jumlah penduduk. Namun, peran orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia jauh lebih besar dari itu.

Di bidang politik, misalnya, peran dan dominasi orang Minang dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah terbantahkan, terutama dalam periode 1920-an hingga 1960-an.

Dari empat orang Bapak Republik yg namanya paling sering disebut, yaitu Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka, tiga di antaranya adalah orang Minang. Mohammad Hatta adalah Proklamator RI bersama Soekarno.

Begitu juga kalau kita melihat komposisi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dari segi etnis, anggota BPUPKI terdiri dari 40 orang Jawa dan 23 orang non-Jawa. Ke-23 orang non-Jawa terdiri 7 orang Sunda, 4 orang Tionghoa, 3 orang Minang, 2 orang Madura, serta masing-masing 1 dari tanah Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa.

Sesudah Indonesia merdeka, satu orang Minang pernah menjabat Wakil Presiden RI (Mohammad Hatta), empat orang jd Perdana Menteri (Sjahrir, Hatta, Abdoel Halim, Natsir), satu orang menjadi Presiden RI di bawah Republik Indonesia Serikat (Mr. Asaat), dan banyak lagi posisi lainnya.

Menurut Crawford Young, pada periode 1945 hingga 1970, sekitar 14 persen anggota kabinet diisi oleh orang-orang Minang. Kalau hari ini orang teriak-teriak “NKRI Harga Mati”, jangan lupa, orang yg mengusulkan mosi integral, yaitu mempersatukan kembali wilayah NKRI yang tercerai-berai ke dalam sejumlah negara bagian, itu juga orang Minang. Namanya Mohammad Natsir.

Semua itu menunjukkan besarnya pengaruh dan sumbangsih orang Minang terhadap sejarah politik kita.

Keempat, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan. Apa yang hari ini kita sebut sbg sastra Indonesia, yg telah memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, pada awal abad ke-20 didominasi oleh orang-orang Minang.

Di tangan merekalah bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang hingga menjadi bentuknya yang kita kenal sekarang. Beberapa sastrawan Minang kenamaan adlh Abdoel Moeis, Marah Roesli, Soetan Takdir Alisjahbana, Idroes, Chairil Anwar, Hamka, ataupun Ali Akbar Navis.

Menurut Maman Mahayana, dari 100 novel Indonesia modern yang terbit antara tahun 1920-1990, 33 di antaranya merupakan karya sastrawan Minang. Bahkan Pujangga Baru lahir di Bukittinggi.

Jadi, dengan alasan-alasan itu, sy kira sangat pantas jika orang Minang mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau.

Bahkan, mengingat peran kesejarahan tadi, Pemerintah sebenarnya pantas juga untuk mempertimbangkan Minangkabau menjadi daerah istimewa, sama seperti halnya Aceh, Papua, dan Yogyakarta.

Tapi, untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama “Sumatera Barat” menjadi “Minangkabau” ini perlu didahulukan. Tapi, untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama “Sumatera Barat” menjadi “Minangkabau” ini perlu didahulukan.

Begitu juga Irian Jaya diganti nama dengan Papua di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga, usulan perubahan nama “Sumatera Barat” menjadi “Minangkabau” merupakan hal yang lumrah dan lazim.

*Ketum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc

Previous Post

Ada Dugaan Kerugian Negara dalam Proyek Jembatan Bamba di Pinrang

Next Post

Breaking News! Bapaslon Tidak Lolos Verifikasi, Massa Pendukung Blokir Jalan

Next Post

Breaking News! Bapaslon Tidak Lolos Verifikasi, Massa Pendukung Blokir Jalan

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In