Jakarta (PARADE.ID)- Pengamat politik Haris Rusly menyebut bahwa unjuk rasa buruh dan elemen lainnya kali ini sulit dibendung. Sebab unjuk rasa kali ini menurut dia adalah perpaduan antara orang-orang yang kantongnya kosong, perut kosong dan dengan harga diri yang terinjak karena merasa ditipu oleh Pemerintah.
“Sobat, Presiden @jokowi, Menko Maritim LBP, Menko Perekonomian Airlangga & Mensesneg Pratikno, gagal mendiagnosa & men-treatment keadaan,” kata dia, Kamis (8/10/2020), di akun Twitter-nya.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
Bahkan Haris mengatakan bahwa aksi unjuk rasa kali ini dipastikan olehnya jauh lebih luas, bergulir terus bagaikan gelombang yang menerjang hingga tembok yang membendung kebohongan penguasa penipu-pengkhianat runtuh.
“Sobat, banyak yg menganggap unjukrasa tolak Omnibus gak ada bedanya dengan unjukras penolakan UU KPK.”
Tampak kepalang tanggung ada aksinya demikian, Haris pun menginstruksikan kepada seluruh eksponen mahasiswa 1998 se-Indonesia untuk ikut bergerak dan mendukung gerakan buruh, dan bangkitnya gerakan mahasiswa angkatan 2020.
“TOLAK UU OMNIBUS OLIGARKI, STOP PEMERINTAH YG MENGKHIANATI RAKYATNYA. Haris Rusly Moti (Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta).”
UU Ciptaker yang pro dan kontra ini menurut Haris otoritasnya sebagai pelaksana UU Omnibus Law ada di empat pejabat inti, yang akan menjabarkannya ke dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu Presiden Jokowi, Menko Menko Maritim & Investasi, Menko Perekonomian dan Mensesneg.
Sedangkan untuk Kementerian lain dan Kepala Daerah, menurut dia sudah dipangkas kewenangannya.
(Robi/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
