Sertifikasi

Jakarta (PARADE.ID)- Negeri ini gila dengan sertifikasi.

Guru2, kalau mau dapat tunjangan, harus ikut sertifikasi. Barang2 yang dijual, harus ada SNI. Apapun adaaa saja ide untuk sertifkasi. Termasuk penceramah, khatib, mampir ide di kepala mereka, ide di-‘sertifikasi’ juga. Ide pemusik sertifikasi pula, dll dsbgnya.

Related posts

Pembagian Peran yang Jelas di Dalam Sistem Transportasi Nasional Perkeretaapian sesuai UU

2024-12-30

Kekuatan Gerakan Lapangan adalah Kunci Kemenangan

2024-11-30

Besok2, kalau nggak ada ide lagi, bahkan penulis mungkin akan mereka suruh sertifikasi juga. Bayangkan jika itu terjadi, berkumpul orang2 ini, bikin UU: penulis harus bersetifikat. Padahal, ehem, dia yang bikin peraturan, boleh jadi disuruh nulis 2 halaman dengan kualitas layak terbit di koran nasional saja mungkin pingsan.

Nah, yang lebih menarik lagi, kok hingga hari ini mereka tidak kepikiran untuk sertifikasi para pejabat? Ayolah, kalian itu lebih mendesak disertifikasi lebih dulu, sebelum mensertifikasi orang lain. Minimal 2 sertifikasi berikut:

1. Sertifikasi Kompetensi Dasar.

Semua calon DPRD, DPR, DPD, juga calon walikota, bupati, gubernur, presiden, harus lolos sertifikasi Kompetensi Dasar. Ada passing grade-nya. Karena nggak lucu, orang2 ini nyuruh ‘Saya Pancasila’, eh dia sendiri jangan2 nggak menguasai soal2 tentang dasar negara. Minta universitas ternama di negeri ini jadi panitia pelaksana sertifikasi ini. Lakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini test sederhana, kompetensi dasar saja. Literasi, Math, Science, dan dasar negara. Beres. Kan nggak lucu, punya pejabat bahkan tidak bisa membedakan mana kritik mana hate speech gara2 kemampuan literasinya rendah.

2. Sertifikasi Sumber Harta Benda.

Ini juga sama. Minta tim independen, gabungan KPK, PPATK, untuk mengeluarkan sertifikasi sumber harta dari setiap pejabat. Suruh mereka mendaftar seluruh harta, lantas diselidiki dengan seksama. Lakukan secara transparan dan akuntabel. Semua rekening bank milik keluarga harus dilaporkan. Satu saja mereka sembunyikan, tidak lolos sertifikasi. Nah, setelah calon ini lolos dua sertifikasi ini, monggo bisa dicalonkan parpol.

Mudah toh?

Jelas. Terukur. Dengan itu kita bisa melakukan reformasi total atas calon2 pejabat di negeri ini. Kita bisa menyortir sejak awal kompetensi dan kapabilitas calon pejabat.

Karena sungguh, calon2 yang harus dicoblos itu, duuh Gusti, orang2 ini bahkan disuruh test perusahaan, test CPNS saja boleh jadi gagal bahkan di fase berkas. Kok bisa mereka besok lusa malah memimpin, menyuruh, memerintah jutaan PNS yang lolos test tersebut, dan punya kompetensi lebih baik?

Kita perlu alat yang terukur. Maka, jika negeri ini gila sekali dengan sertifikasi, ayolah, apa susahnya kalian menambahkan 2 sertifikasi baru ini. Atau keluarga kalian takut? Anak, cucu, mantu kalian takut test tersebut? Ehem.

*Tere Liye, Penulis Novel “Negeri Para Bedebah”