Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin tidak masuk dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2020-2025. Tidak masuknya Din ke dalam kepengurusan pun menjadi pertanyaan.
Untuk menjawab pertanyaan itu, Din pun menjawab bahwa dirinya tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI adalah karena dirinya memang tidak lagi bersedia.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
“Seandainya Tim Formatur memasukkan maka saya tidak bersedia. Sebelum Munas MUI, saya sudah sampaikan di dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 November 2020 bahwa saya ingin berhenti dari keaktifan MUI,” demikian keterangan Din kepada awak media, kemarin.
Din beralasan bahwa ia merasa sudah terlalu lama terlibat di MUI (25 tahun), yaitu sejak 1995 sebagai Sekretaris, 2000 sebagai Sekretaris Umum, 2005-2010 sebagai Wakil Ketua Umum, 2010-2014 sebagai Wakil Ketua Umum, 2014-2015 sebagai Ketua Umum (waktu itu KH. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Ketua Umum), kemudian 2015-2020 sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
“Dalam kaitan ini saya meminta maaf kepada segenap anggota Wantim MUI yg mendukung agar saya tetap memimpin Wantim MUI.”
Juga, lanjut dia, memutuskan untuk tidak menghadiri Munas MUI kemarin, dan mewakilkan kepada Wakil Ketua Wantim MUI Prof Didin Hafiduddin untuk memberi sambutan dan menjadi formatur.
“Sebenarnya ada alasan, yaitu saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi Ketua Wantim MUI, dan Pengurus MUI. Saya berhusnuzhon mereka ingin berkhidmat di MUI, maka sebaiknya diberi kesempatan. Biarlah umat yang menilai dan Allah SWT yang mengganjari.”
Bagi seorang pejuang, kata Din, khususnya Pejuang Islam, perjuangan dan pengabdian untuk umat dan bangsa tidaklah terbatas dapat dilakukan hanya dalam satu lingkaran organisasi seperti MUI, tapi bisa dilakukan pada berbagai lingkaran keaktifan.
“Jadi tidak masuk dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu pula masuk dalam kepengurusan bukanlah hal istimewa.”
(Robi/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
