Banda Aceh (parade.id)- Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai klaim pemerintah soal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menjelang satu tahun bencana, koalisi mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh Sumatra sebagai bencana nasional.
Koalisi menyampaikan sikap itu dalam catatan satu tahun bencana ekologis Aceh yang dirilis di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026). Koalisi terdiri atas AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan YKPI.
Koalisi menyebut lambatnya rehabilitasi dan rekonstruksi, serta tidak adanya prioritas berbasis mitigasi, membuat banjir dan longsor terus berulang di sejumlah daerah di Aceh.
“Klaim pemerintah telah melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di daerah-daerah terdampak,” tulis koalisi dalam pernyataannya.
Menurut koalisi, 12 hari menjelang setahun bencana, belum ada kepastian dari pemerintah daerah maupun pusat mengenai sejumlah hal mendasar: kapan sungai kembali normal, kapan dan di mana hunian tetap dibangun, ke mana warga di zona merah direlokasi, serta kapan sawah dan kebun pulih.
Koalisi juga menyoroti klaim capaian pemerintah dalam bentuk persentase. “Klaim berulang kali: 100 persen, 80 persen, 40 persen, serta persen-persen lainnya hanya angka-angka bualan dari mulut pengurus negara yang menormalisasi penderitaan masyarakat korban bencana ekologis di Aceh,” tegas koalisi.
13 Kejadian dalam Sebulan
Koalisi mencatat sepanjang November 2026 terjadi 13 kejadian bencana ekologis di Aceh. Beberapa di antaranya:
Gayo Lues: Banjir di Kecamatan Pining pada Sabtu (7/11) menghanyutkan lima rumah dan merusak 115 rumah lainnya, 96 di antaranya rusak berat. Jembatan Gantung Pintu Rime putus, SPBU rusak, dan listrik padam total di kecamatan itu.
Pidie Jaya: Pada 9 November, tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun pascabencana November 2025 kembali jebol. Banjir setinggi 50–150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.
Aceh Tengah: Dua jembatan darurat kembali ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November. Longsor juga menutup jalan provinsi di Kecamatan Syiah Utama.
Aceh Tamiang: Banjir pada 9 November merendam 14 desa di enam kecamatan dan membuat 365 warga mengungsi.
Data Pusdalops BPBA per 10 November 2026 mencatat 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak. Bencana juga merusak rumah, fasilitas publik, permukiman, dan lahan produktif warga.
Koalisi menegaskan seluruh kejadian itu berkaitan dengan rusaknya daerah aliran sungai (DAS), gundulnya hutan, dan jebolnya tanggul darurat. “Kerusakan itu sebagian besar merupakan dampak bencana ekologis Aceh 2025 yang belum dilakukan pemulihan,” kata koalisi. Mereka menilai slogan “build back better, safer, and sustainable” hanya “omong kosong pemerintah”.
Anggaran Rp100 Triliun Dipertanyakan
Koalisi mempertanyakan klaim pemerintah tentang kesepakatan anggaran sekitar Rp100 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak. “Nampaknya saja besar, tapi tidak ada kejelasan di mana pos anggaran tersebut dalam kebijakan negara,” ujar koalisi.
Koalisi menduga dana itu merupakan program tahunan pemerintah yang tetap mengalir ke daerah tanpa ada bencana. Dugaan tersebut didasarkan pada dokumen matriks rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Aceh 2026–2028, yang menurut koalisi memuat banyak program tidak relevan dengan pemulihan bencana ekologis.
Koalisi meminta Pemerintah Aceh membuka secara terang berapa anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan, program yang sudah berjalan, serta kebutuhan yang belum terpenuhi. Mereka juga menilai kapasitas fiskal Aceh terbatas untuk menanggung seluruh kebutuhan pemulihan.
“Jika tidak mampu, jangan hanya diam dan membuat laporan asal bapak senang (ABS). Segera angkat bendera putih dan minta Pemerintah Pusat menetapkan bencana ekologis Aceh Sumatra sebagai bencana nasional,” tegas koalisi.
Koalisi menekankan bahwa mengajukan status bencana nasional bukan kegagalan. “Menuntut penetapan status bencana nasional bukanlah bentuk kegagalan atau aib bagi Pemerintah Aceh. Sebaliknya, hal tersebut merupakan langkah untuk memastikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas nasional dapat dikerahkan secara lebih terkoordinasi,” katanya.
Delapan Desakan Koalisi
Koalisi mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk:
- Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh Sumatra sebagai bencana nasional.
- Pemerintah Aceh menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitasnya tidak mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Pemerintah Aceh segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
- Mempercepat pemulihan dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.
- Memulihkan ekologi secara menyeluruh, terutama kawasan hutan, DAS, wilayah hulu, dan area yang rusak.
- Mengaudit dan mengevaluasi perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
- Menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.
- Membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, mencakup alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber pembiayaan.
Latar Belakang: DAS Kritis dan Deforestasi Melonjak
Koalisi menilai besarnya dampak bencana tak lepas dari rusaknya tata kelola hutan dan DAS. Berdasarkan data acehdata.digdata.id yang dihitung sebelum bencana melanda, terdapat 20 DAS dalam kondisi kritis di Aceh.
DAS dengan kategori kritis berat, yakni kehilangan hutan di atas 60 persen, adalah Krueng Peusangan (75,22 persen), Krueng Aceh (64,30 persen), dan Krueng Peureulak (60,76 persen). Kategori kritis menengah, dengan kehilangan tutupan hutan 45–55 persen, mencakup DAS Jambo Aye dan Meureubo. Adapun DAS dalam kondisi tertekan dengan kehilangan tutupan 30–45 persen berada di Krueng Tripa, Singkil, Tamiang, Woyla, dan Krueng Woyla Barat.
Koalisi menyebut mayoritas DAS kritis itu berada di wilayah yang dilanda bencana terparah setahun lalu. “Pemulihan ekologis secara menyeluruh harus dilakukan dari hulunya DAS, bukan hanya tambal sulam seperti membangun bronjong di hilir,” ujar koalisi.
Tren deforestasi periode 2018–2025 juga mengkhawatirkan. Setelah beberapa tahun berkisar 8.000–15.000 hektare per tahun, kehilangan hutan melonjak mendekati 40.000 hektare pada 2025. Tercatat 39.687 hektare hutan hilang pada 2025, naik 29.076 hektare atau sekitar 274 persen dibanding 2024.
Luas hutan Aceh yang pada 2018 mencapai 3.004.352 hektare kini tersisa 2.896.838 hektare. Dengan demikian, Aceh kehilangan 107.514 hektare hutan dalam tujuh tahun.
Koalisi memperkirakan kondisi hutan dan DAS saat ini jauh lebih parah karena belum terlihat pemulihan oleh pemerintah. “Pemerintah tidak bisa lagi memandang persoalan deforestasi sebatas perubahan tutupan lahan,” kata koalisi. Mereka menegaskan penghentian perusakan hutan, penegakan hukum, pemulihan kawasan rusak, penertiban perizinan ekstraktif, dan audit lingkungan harus menjadi prioritas untuk mencegah bencana serupa.
