Jakarta (PARADE.ID)- Dihapusnya 10 Lembaga Non Struktural (LNS) oleh Presiden Jokowi diapresiasi oleh politisi PKS, Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, dihapusnya 10 LNS itu tentunya demi terwujudnya percepatan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, serta keputusan menghapus lembaga perlu dilakukan.
“Tapi pastikan harus selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah. Terlebih masih ada LNS yang berpayung hukum/Keppres tp fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asal sehingga hanya menghabiskan uang negara,” katanya, kemarin, di akun Twitter-nya.
Pembubaran ini menurut dia juga harus didasarkan pada desain yang kokoh, agar tak ibarat ‘gali lubang tutup lubang’. Lakukan analisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada.
Menurutnya semua mesti dihitung dengan data dan fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN/pekerjanya.
“Jika melihat data Kemenpan dan RB, dari 98 LNS yg ada, 71 LNS dibentuk melalui UU, lalu 6 LNS dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, sementara 21 LNS dibentuk melalui perpres/kepres. Pertahankan yang masih strategis, sedangkan yang tumpang tindih perlu dihapus.”
Selain itu, Pemerintah menurutnya juga perlu mengedepankan transparansi selama proses pembubaran LNS ini. Libatkan pakar administrasi publik selama prosesnya, kemudian kajiannya juga harus dibuka kepada publik agar masukan yang masuk tidak hanya dari unsur pemerintah/DPR saja.
Menurut dia, transparansi ini penting agar masyarakat yakin mana LNS layak/tidak untuk dibubarkan. Reformasi birokrasi memang mengharuskan konsisten dengan data maupun fakta yang objektif.
“Selain itu,struktur&bangunan politik lembaga eksekutif jg boros badan. Mas Dahlan Islan di Indonesia Leaders Talk (ILT),prnh mengutarakan betapa byk BUMN yg tdk sehat & layak dimatikan demi efisiensi,namun terkendala pilihan politik yg seakan menjadikannya ‘romantisme masa lalu’.”
Terakhir, katanya, akan lebih baik ketika Indonesia berhasil mewujudkan kementerian dan lembaga yang ramping, miskin struktur, namun kaya fungsi.
“Terlebih jika belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 ini menunjukkan, banyak pekerjaan yang dapat disederhanakan dan disatukan.”
(Robi/PARADE.ID)
![Sejarah Dijadikan “Permainan” Survei [KedaiKOPI] dalam Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/11/19817312-898A-4430-861C-CCAF56E21581-120x86.jpeg)
