Jakarta (PARADE.ID)- Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyaj Abdul Mu’ti mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam beberapa hari terakhir menangkap beberapa pejabat negara, dua di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial.
“Setelah selama satu tahun bekerja, @KPK_RI yang sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat,” demikian cuitannya, Ahad (6/12/2020).
OTT dua menteri itu, menurut dia merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik Presiden maupun partai politik.
“Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya. Ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga tercium semerbak korupsi.”
Dalam hubungannya dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi, ia melihat bahwa OTT dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki dua makna.
Pertama, keterbukaan dan pembuktian Presiden yang tidak melindungi siapa un yang terbukti bersalah. Kedua, Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri.
Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity. Jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat.
“Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah.”
Mengingat posisi di pemerintahan melekat dengan kewajiban konstitusi dan hajat hidup rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
(Robi/PARADE.ID)
