Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga 31 Desember 2020 tumbuh 12,2 persen (yoy) yaitu sebesar Rp2.589,9 triliun dari Rp2.309,3 triliun pada tahun lalu.
Sri Mulyani mengatakan realisasi Rp2.589,9 triliun tersebut merupakan 94,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
“Belanja negara mengalami kenaikan untuk menampung seluruh penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu.
Realisasi belanja Rp2.589,9 triliun itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.827,4 triliun atau 92,5 persen dari target sebesar Rp1.975,2 triliun dengan rincian belanja K/L Rp1.055 triliun dan belanja non-K/L terealisasi Rp772,3 triliun.
Belanja K/L itu telah mencapai 126,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp836,4 triliun, sedangkan realisasi belanja non-K/L merupakan 67,8 persen dari target yaitu Rp1.138,9 triliun.
Untuk belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp244,6 triliun atau 95,3 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp256,6 triliun dan terkontraksi 1,8 persen (yoy) dari tahun lalu Rp249,2 triliun.
Kemudian belanja barang Rp416,5 triliun atau 153,3 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp271,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 24,7 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan refocusing dan realokasi yang mampu mengefisienkan belanja barang tidak terdesak.
Kemudian untuk belanja modal terealisasi Rp188,8 triliun atau tumbuh 6,2 persen karena mendukung penanganan COVID-19 dan PEN seperti pembangunan sarana serta prasarana kesehatan pusat sekaligus mendukung proyek strategis nasional dalam pengadaan tanah.
Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp205,1 triliun atau 120,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp170,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 82,3 persen karena didorong secara maksimal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Sementara untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang juga komponen dari belanja negara adalah sebesar Rp762,5 triliun atau 99,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.
Realisasi TKDD tersebut terdiri atas transfer ke daerah yang mencapai Rp691,4 triliun dan dana desa sebesar Rp71,1 triliun.
Transfer ke daerah meliputi dana perimbangan Rp652,1 triliun, DID Rp18,5 triliun, serta dana otsus dan dana keistimewaan DIY Rp20,9 triliun.
Untuk dana perimbangan meliputi dana transfer umum Rp475,5 triliun yang terdiri atas DBH Rp93,9 triliun dan DAU Rp381,6 triliun serta dana transfer khusus Rp176,6 triliun terdiri atas DAK fisik Rp50,2 triliun dan DAK nonfisik Rp126,4 triliun.
*Sumber: antaranews.com
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
