Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Ketua Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan bahwa di dalam UU tidak mewajibkan suatu Ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum, karena hak berkumpul dan bersyrikat dilindungi konstitusi.
Negara, kata dia, hanya dapat melarang kegiatan Ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau memanggar nilai-nilai agama dan moral.
“Menurut Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, Ada tiga jenis Ormas yaitu Ormas berbadan Hukum, Ormas Terdaftar dan Ormas Tidak terdaftar,” demikian katanya, Ahad (3/1/2021), di akun Twitter-nya.
Perbedaannya menurut dia hanya dalam “perhatian” saja. Ormas yang tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan Ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.
“Negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu Ormas atau mencabut pendaftaran suatu Ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.”
Negara juga dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris. Atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan.
Dalam pernyataannya di atas, kapasitas Hamdan merespons pembubaran—dilarangnya Front Pembela Islam (FPI) dalam dalam melakukan kegiatannya. Termasuk dalam menampilkan simbol (ketika berkegiatan).
Kemudian, Hamdan coba “menengahi” terkait FPI yang seperti dimiripkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dan menurut dia, hal itu berbeda dengan PKI, yang merupakan partai terlarang.
Sebagaimana disebutkan dalam UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipadana.
(Rgs/PARADE.ID)
