Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Mardani Ali Sera menyebut akan ada calon pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan 24 Gub dan 248 wali kota/bupati yang habis masa jabatan di 2022-2023 jika tida ada Pilkada di tahun tersebut.
“Ada yg bs jamin netralitas pejabat tsb di pemilu/pilkada 2024 nanti? Presiden, mendagri, gubernur pny peran strategis disini,” demikian katanya, Kamis (18/3/2021), di akun Twitter-nya.
Pertanyaan tersebut beralasan. Pasalnya, kata dia, UU Pilkada mengatur, PJ Gubernur merupakan pemimpin tinggi madya/setara eselon 1. Lalu PJ Wali Kota/Bupatu merupakan pemimpin tinggi pratama/setara eselon 2.
“Merampas hak rakyat utk menentukan kpl daerahnya. Revisi UU Pemilu pny peran besar trhdp perkembangan demokrasi kt.”
Mardani juga mengomentari perihal KPU yang mengusulkan tahap pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan pada Februari atau Maret.
Menurut dia, simulasi tersebut belum komprehensif untuk menjawab berbagai dampak kompleksitas terkait kebingungan pemilih. Belum lagi, kata dia, soal rumitny kompetisi karena beban elektoral yanh berat, yang nantinya akan dihadapi pemilih atau kontestan.
“Sbg penyelengara,KPU jg sdh menyatakan berat jk Pemilu dilaksanakan ‘borongan’ di 2024.”
Kita, kata dia, jelas terlihat masih sibuk pada persoalan prosedural karena kerumitan elektoral Pemilu dan Pilkada pada 1 tahun yang sama.
Dan direkap, menurutnya, salah satu simulasi yang KPU usulkan tetap membutuhkan dukungan perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada, yang semua itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan peraturan KPU.
(Rgs/PARADE.ID)
