Jakarta (PARADE.ID)- Partai Demokrat disebut memainkan kartu politik bersama PKS terkait penolakannya terhadap RUU HIP. Dan ini disayangkan oleh politisi PDIP, Zuhairi Misrawi.
Nemun demikian, politisi Demokrat Andi Arief menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan oleh partainya adalah bagian dari akal sehat para kader di parlemen.
“Partai demokrat menolak orang yang tidak dipilih oleh rakyat menyelundupkan UU agar punya power seperti dipilih rakyat. Partai Demokrat juga menolak orang2 yg tidak dipilih rakyat itu berada di atas negara. Itulah akal sehat kami,” katanya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “RUU HIP, PDIP Menyayangkan PKS dan Demokrat Mainkan Kartu Politik”, Senin (6/7/2020), di akun Twitter-nya.
Sementara itu, politisi Demokrat lainnya, yakni Hinca Pandjaitan tampaknya juga merespon komentar politisi PDIP tersebut. Hanya saja Hinca hanya meresponnya dengan santai apa yang disebut oleh politisi PDIP itu.
“Menolak RUU HIP lantas disebut “main kartu”?
Yasudah, ini saya berikan kartunya. Mungkin bisa dicontoh teman2 fraksi lain. Disclaimer:
Tapi ya mohon maaf, kartu ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk pelatihan online,” demikian cuitan Hinca.
Berikut berita yang dikomentari Andi:
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Zuhairi Misrawi menyayangkan pihak-pihak yang masih cenderung memainkan kartu politik di tengah polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih cenderung memainkan kartu politik, khususnya PKS dan Partai Demokrat dalam perdebatan mutakhir,” ujar Zuhairi lewat keterangan tertulis, Ahad, 5 Juli 2020.
Menurut Zuhairi, semua pihak semestinya arif dan bijaksana dalam kehidupan berdemokrasi. “Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman tindakan politik kita,” ujarnya.
PKS dan Demokrat selaku partai di luar pemerintahan memang kencang memprotes RUU HIP ini. Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut RUU Kontroversial ini diusulkan oleh Fraksi PDIP. Herman sebelumnya merupakan anggota Panitia Kerja RUU HIP tersebut. “Sudah jadi rahasia umum toh, (diusulkan) Fraksi PDI Perjuangan,” kata Herman dalam webinar, Jumat, 26 Juni 2020.
Saat DPR melakukan harmonisasi RUU HIP, pada 22 April lalu, kata Herman, Demokrat menarik diri dari Panja RUU HIP karena mengkritisi konteks dan beberapa substansi rancangan undang-undang itu. Adapun PKS, saat rapat paripurna DPR pada 18 Juni lalu, tegas meminta RUU HIP batal digodok.
“Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan didrop,” kata anggota DPR Aboe Bakar Alhabsyi dalam interupsinya di rapat paripurna DPR, Kamis, 18 Juni 2020.
DPR masih menunggu keputusan pemerintah terkait RUU HIP ini. Terakhir, pemerintah memerintahkan pembahasan RUU ini ditunda sembari menyerap aspirasi masyarakat.
(Robi/PARADE.ID)
