Jakarta (PARADE.ID)- Puluhan orang dari Persatuan Pekerja Muslim Indonsia (PPMI), dan tergabung ke dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) hari ini, Jumat (11/3/2022), melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Banyak isu yang dibawa dalam aksi mereka.
Di antaranya soal UU Cipta Kerja, soal Jaminan Hari Tua (JHT), vaksinasi, kelangkaan minyak goreng, dll.
Dengan banyaknya isu itu, sampai-sampai mereka meminta agar Jokowi meninggalkan posisinya sebagai Presiden. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Presidium ARM, Nico Silalahi.
Bahkan Nico menyerukan DPR RI juga layak dibubarkan.
“Kita ke sini untuk menolak UU Ciptaker. UU ini menyengsarakan kita, rakyat. Katanya mereka wakil rakyat tetapi secepat kilat mengesahkan UU itu. Sudah selayaknya DPR RI dibubarkan, karena hanya menghasilkan produk yang merugikan rakyat Indonesia. Kita harus bergerak bersama untuk itu,” orasinya.
Menurut Nico, seharusnya DPR RI, sebelum mengetuk UU itu, baiknya datangi rakyat-rakyatnya, bukan malah meluluskannya (dengan mudah).
“Maka dari itu, kita, dari ARM, menyatakan penolakan secara konsisten tanpa ada syarat apa pun. UU ini membatasi ruang gerak dan memiskinkan. DPR, dewan perampok rakyat. Mereka tak segan-segan dan malu merampok uang rakyat. Sudah berapa banyak mereka menjadi pasien KPK. Ini dewan perampok rakyat,” paparnya.
Nico mengaku sudah hampir tak lagi percaya oleh anggota dewan di DPR. Atas hal itu, kata Nico, ARM berniat untuk membentuk parlemen jalanan. Untuk itu, ia mengajak massa agar tetap terua berjuang, dengan kokoh berdiri memperjuangkan rakyat Indonesia.
“Bila perlu, kita hadirkan bersama people power. Kita duduki ini gedung. Kita buat paripurna rakyat Indonesia. Nanti kita buat, ketika DPR berubah nama dewan perampok rakyat indonesia. Kita harus wujudkan sidang rakyat, karena hari ini DPR hanyalah menjadi lembaga stempel untuk merampok rakyat,” katanya.
Masih soal Omnibus Law atau UU Ciptaker, Presiden PPMI Daeng Wahidin menjelaskan bahwa UU itu beserta turunannya sudah berdampak kepada para buruh. Dimana telah banyak memakan korban (baca: PHK). Bahkan kata dia, sudah ada jutaan yang di-PHK.
“Saya pastikan buruh melawan. Sebab sudah banyak buruh yang menjadi korban Omnibus Law. Buruh menolak UU Omnibus Law,” orasinya.
Hal lain yang disinggung oleh Daeng adalah soal Jaminan Hari Tua (JHT)—Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Ia mengingatkan agar pemerintah jangan mengambil uang buruh kalau tidak dapat utang dari luar negeri.
“Masak uang punya sendiri, harus ambil tunggu 57 tahun? Sementara usia produktif dari buruh, usia 20-40 tahun. Kalau di-PHK 45 tahun, masak tunggu 56 tahun? Itu tidak benar,” ia mengingatkan.
Jokowi pun disebutnya telah membuat buruh menderita. Dan sungguh tidak adil bagi rakyat Indonesia.
“Maka hari ini, kami imbau untuk bersatu menghentikan rezim dari penindasan kepada rakyat. Jokowi lagi-lagi gagal,” kata dia.
“Ini minta tiga periode. Tidak punya malu. Jokowi gagal. Jokowi mundur! Saya minta Jokowi mundur dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebab kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di Jokowi,” sambungnya.
Soal antrean membeli minyak goreng, Daeng merasa ironi. Itu karena Indonesia yang disebutnya memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar.
“Hari ini rakyat Indonesia ribuan orang antre minyak goreng. Di sumatra lagi. Padahal di sana perkebunan terbesar di sana,” umbarnya.
Soal PCR, lanjut Daeng, menyinggung dua menteri Jokowi, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Daeng menduga keduanya di balik “bisnis” PCR.
Daeng pun mendesak Jokowi untuk memecat keduanya. Dan Daeng menantang itu kepada Jokowi.
“Kalau Jokowi tidak berani pecat, Jokowi bisa diduga menikmati PCR. Pemerintahan ini berbisnis dengan rakyat. Maka dari itu hanya satu: Jokowi mundur!” pintanya.
Adapun soal lain, masih menurut Daeng, TNI-Polri diminta didesak menindak KKB di Papua. Dimana telah banyak jatuh korban dari pihak TNI-Polri maupun warga sipil, terlebih baru-baru ini delapan orang meregang nyawa.
Daeng minta agar TNI-Polri menindak itu.
Papua, kata dia, adalah harga mati bagi NKRI.
“Maka kita dukung TNI-Polri menindak KKB di sana. Bukan kita yang dihadapi oleh TNI-Polri. TNI-Polri wajib menjaganya. Haram kalau jatuh ke tangan OPM. Kita mendukung berantas KKB di sana. Gempur mereka di sana,” desaknya.
Selain Daeng, masih ada Presidium ARM yang lain, yang ikut menyatakan pendapatnya di depan DPR/MPR RI, hari ini. Dia adalah Babeh Aldo.
Babeh Aldo juga menyinggung beberapa isu, seperti minyak goreng langka, virus Corona, dan vaksin.
Soal minyak goreng langka, Babeh Aldo mengatakan bahwa ada tanda pemerintahan Jokowi tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kata dia semakin parah—hampir di semua bidang.
“Negara yang dikatakan memiliki CPO sawit terbesar tetapi rakyat susah mencari minyak goreng,” kata dia, mengawali orasinya.
Hal lain adala soal virus Corona varian Omicron. Ia mengaku ragu akan hal itu, jika dilihat dari kasus antrean minyak goreng oleh banyak masyarakat.
“Mudah-mudahan rakyat ini sadar, karena terbongkar hal lain seperti Omicron. Tidak ada Omicron. Tidak ada yang mati. Bohong jika pandemi adalah darurat. Kita disebut penyebar hoax. Ternyata gara-gara minyak goreng, tidak ada yang kena Omicron,” kata dia lagi.
Sementara soal vaksin, ia menyinggung vaksin yang diduga telah kedaluwarsa tetapi didiamkan oleh anggota dewan.
“Lebih parah lagi, mandatori vaksin dilanjutkan. Itu vaksin untuk rakyat Indonesia, adalah yang sudah kedaluwarsa. Sudah tahu itu, didiamkan oleh DPR. Siapa yang tanggung jawab?”
Ia pun akan terus menyuarakan soal hal-hal di atas. Kata dia, ARM tidak pernah berhenti untuk itu.
“Sebab tugas kami adalah berjuang. Menang kalah, bukan urusan kami. Uang tidak pernah bisa membeli kami. Kami cinta negeri ini. Kami rela bahwa nyawa ini untuk Negara Indonesia. Walau kita miskin, kita tidak akan menjual bangsa Indonesia. Kita bukanlah kaum-kaum penjilat seperti mereka,” pungkasnya.
Dalam aksi tadi, ARM maupun PPMI mengklaim bahwa buruh yang datang tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan ada juga dari luar Jakarta. Seperti Karawang, Purwakarta, Majalengka, Bogor, dan Cianjur.
(Rob/PARADE.ID)
