Jakarta (PARADE.ID)- Partai Buruh dan segenap elemen buruh hari ini, Jumat (11/3/2022), melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Dalam aksinya, ada beberapa isu/tuntutan dari Partai Buruh.
Pertama, meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut dan melaksanakan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal ketika diwawancara oleh media.
“Kami minta ke Menaker agar dicabut, bukan direvisi. Menaker dan lagi-lagi Menko Perekonomian jangan katakan ini (atas nama revisi),” ujarnya.
Mestinya, menurut Iqbal, keduanya mengikuti sebagaimana yang diperintahkan jelas oleh Presiden Jokowi. Dikembalikan ke aturan yang lama.
“Jangan lagi ada kemudian ada revisi. Tapi cabut Permenaker, karena angka PHK masih tinggi. Pemerintah zalim kepad rakyat, buruh, tidak ada keadilan. Kita ingatkan DPR untuk gunakan interplasi dan hak angket,” pinta sekaligus mengingatkan.
Kedua, Partai Buuh menolak Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Jika tetap tidak mengidahkan, maka kami akan setop produksi dan melakukan mogok nasional (akan kami lakukan). Tidak ada lagi negosiasi, kalau pemerintah ngotot, Iqbal menekan.
Ketiga, menuntut agar agresi perang Rusia-Ukraina disetop. Iqbal minta agar DPR keluarkan sikap resmi soal Rusia-Ukraina, karena berdampak pada kita, buruh, misal soal gas yang melambung tinggi.
“Ada yang di-PHK. Maka setop perang. Harus ada langkah tegas dari DPR,” pintanya.
Keempat, massa menuntut agar harga bahan pokok diturunkan. Hal itu dituntut karena menurut Iqbal, rakyat kecil sudah terjepit karena upah tidak naik. Daya beli turun.
“Turun 30 persen daya belinya. Bersamaan harga melonjak tinggi. Misal minyak goreng, yang sulit didapat. Lainnya juga melambung tinggi, termasuk BBM,” kata dia, yang juga merupakan Presiden KSPI.
“Maka kami minta pimpinan DPR panggil pemerintah. Kalau perlu berhentikan Mendag. Daya beli petani justru akan terpukul jika impor dijalankan oleh Mendag. Mendag paling bertanggung jawab. Menko Perekonomian juga perlu dikaji ulang,” lanjutnya.
Terakhir, kelima, massa menopal penundaan Pemilu 2024. Iqbal meminta Ketua DPR, dan lainnya mengeluarkan sikap, bahwa Pemilu dilakukan pada tanggal 14 Feb 2024.
Kalau tetap dilakukan (mengingdahkan), Iqbal mengancam akan ada kudeta konstitusional. Ke arah people power, bilamana memperpanjang masa jabatan Presiden.
“Jangan hanya bicara kekuasaan. Kita ini bicara kesulitan ekonomi, Ketum Partai jangan ‘membodohi’ rakyat,” pungkasnya.
Hari ini partai buruh dan organ buruh lainnya mengadakan aksi serempak. Ada ribuan buruh, kata Iqbal. Di Jakarta, difokuskan ke DPR RI. Sementara di daerah, ada yang di kantor Gubernur, juga di kantor Bupati.
(Rob/PARADE.ID)
