Banten (parade.id)- Kemarin, Selasa (4/4/2023), puluhan mahasiswa dari lima organisasi seperti HMI, GMNI, PMII, Ek LMND, dan SEMMI melakukan aksi unjuk rasa memperingati HUT ke-149 Kabupaten Pandeglang, Banten, di Tugu Jam Alun-alun. Banyak hal yang disorot oleh mereka di HUT ke-149 Pandeglang itu.
Ketum HMI Cabang Pandeglang, Entis Sumantri misalnya, ia menyoroti beberapa isu. Di antaranya kesenjangan sosial, komersialisasi pendidikan, ekonomi, pengangguran, insfrastruktur, penegakkan supermasi hukum, serta persoalan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Itu masih menjadi pusaran. Maka harus dkwujudkan tata ruang yang berkeadilan, demi terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT di Kabupaten Pandeglang,” kata dia, Rabu (5/4/2023), dalam keterangan tertulis.
Ada yang diapresiasinya atas capaian Pemda Kabupaten Pandeglang. Namun, sebagai agen perubahan, ia mengatakan isu di atas perlu ditindaklanjuti oleh Pemda agar perubahan yang diharapkan terealisasi.
Sementara itu, Ketua PMII Pandeglang, Hendri Sahadi menyoroti kesenjangan sosial yang terjadi di Kabupaten Pandeglang secara spesifik. Hal itu ia sorot karena telah mengakibatkan angka kemiskinan penduduk kian hari kian meningkat.
Pada tahun 2021 lalu, misalnya. Ia menyebut bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang mencapai 131.430 jiwa atau 10,72 persen dari jumlah penduduk sebanyak 1.272.687 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2022 mencapai angka 114.650 atau 9,32 persen dari jumlah penduduk sebanyak 1.367.473 jiwa (catatan Dinas Sosial).
“Ditambah lagi semakin tinggi angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang naik 1,4 persen dari tahun 2021 sebesar 7,7 persen menjadi 9,24 persen pada 2022 (catatan Badan Pusat Statistik). Maka inilah yang dinilai tidak relevan jika dibandingkan dengan usia 149 Pandeglang,” katanya di keterangan tertulis yang sama.
Senada dengan Hendri Sahadi, Ketum Ek LMND Pandeglang, Abdullah juga menyoroti soal kemiskinan yang terjadi. Ia meminta agar soal kemiskinan dan juga pengangguran di Kabupaten Pandeglang dituntaskan.
Selain itu, ia meminta agar pemerataan pembangunan terhadap infrastruktur jalan, pendidikan, dan ekonomi, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis bisa di akses oleh masyarakat. Ia juga meminta agar diberikannya jaminan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.
Hal lain, ia menyinggung kinerja DPRD Pandeglang terkait keberpihakannya kepada masyarakat, di mana menurut dia mesti ada evaluasi. Evaluasi pun kata dia bukan atas kepentingan melainkan sesuai dengan peraturan yang ada agar keberpihakan dirasakan oleh masyarakat.
Supriyadi, Ketua Umum SEMMI Pandeglang, menyinggung penegakan hukum. Ia meminta kepada penegakan hukum, Polres, Kejari, dan Yudikatif, harus berkeadilan.
(Rob/parade.id)
