Analisis oleh:
Pimpinan Pusat Ksatria Muda Respublika (PP KMR)
Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi isu yang akhir-akhir ini jadi sorotan publik. Pasalnya penyesuaian harga BBM akan berdampak pada semua biaya produksi. Bahkan beberapa komoditas lain juga akan mengalami penyesuaian.
Penyesuaian BBM disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, keputusan Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak mentah demi mengerek harga yang sempat turun. Kedua, situasi geopolitik negara-negara produsen minyak mentah dunia (OPEC) yang tidak stabil, termasuk potensi kembalinya Iran ke pasar minyak mentah dunia jika mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran 2015 dengan negara-negara besar.
Ketiga, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda. Pasalnya, konflik tersebut berpotensi mengganggu ekspor minyak dari Rusia sebagai negara produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Keempat, bengkaknya anggaran subsidi BBM dan energi sebesar Rp502,4 T, bahkan dapat mencapai Rp698 T jika harga BBM dan LPG tetap disubsidi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan jika negara telah menyediakan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp502,4 T melalui Perpres 98/2022. Namun, jika melihat prediksi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia yang akan mencapai US$105/barel (dan masih akan terus mengalami kenaikan), maka kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.
Selisih anggaran yang diperkirakan mencapai Rp195,6 T untuk subsidi BBM, akan lebih tepat sasaran jika dialokasikan guna menghadapi krisis yang akan terjadi. Berdasar pada penyampaian Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan perayaan HUT RI ke-77 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, jika lembaga-lembaga internasional telah meramalkan negara-negara yang terancam ambruk akibat tekanan krisis global.
Presiden Jokowi setidaknya menyebut ada empat krisis global yang akan mengancam dunia, yaitu krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis pengalokasian subsidi BBM dan energi sebagai upaya menghadapi krisis global. Langkah-langkah yang diambil juga harus memperhatikan situasi geopolitik internasional.
Pimpinan Pusat Ksatria Muda Respublika (PP KMR) sebagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, melihat adanya urgensi dalam menghadapi krisis global. Maka dari itu, PP KMR memberikan strategi pengalokasian subsidi BBM dan energi sebagai berikut:
Pertama, ketegangan yang terjadi antara China dengan AS, akibat dari kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan, memberikan dampak yang cukup besar pada pasokan energi dunia, khususnya chip semikonduktor. Mengingat, tiga produsen chip semikonduktor terbesar di dunia berada di Taiwan.
Langkah-Langkah yang diambil, baik oleh China maupun AS mengakibatkan pendistribusian chip semikonduktor menjadi terganggu. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pasokan chip semikonduktor ke beberapa negara, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia berhasil melihat peluang tersebut, melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah melakukan terobosan dengan membuat pabrik chip semikonduktor guna memenuhi pasokan dalam negeri. Kebutuhan akan chip semikonduktor kemudian akan didistribusikan, salah satunya untuk keperluan pembuatan mobil listrik. Mobil listrik setidaknya membutuhkan 10.000 chip semikonduktor, berbeda dengan mobil konvensional yang hanya membutuhkan 10 chip semikonduktor.
Sebagai upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi, adanya pabrik chip semikonduktor dirasa sangat penting. Di sisi lain, keberadaan pabrik chip semikonduktor juga dapat membantu Indonesia menghadapi krisis energi. Maka dari itu, apabila anggaran subsidi BBM dialokasikan guna pembiayaan industri hilir (chip semikonduktor), maka Indonesia berhasil menghadapi krisis energi sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi.
Kedua, konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina berdampak pada kelangkaan pupuk dan gandum di dunia, termasuk Indonesia.
Berdasarkan data UN Comtrade, menunjukkan pada tahun 2020 Ukraina memasok sekitar 23,51 persen gandum Indonesia, sedangkan Rusia memasok 15,75 persen pupuk Indonesia.
Selain itu, dilansir dari VOA Indonesia, kebutuhan gandum di Indonesia masih bergantung pada impor yang mencapai 11 juta ton per tahun. Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, berdasarkan data impor Badan Statistik Nasional (BPS) nilai impor pupuk yang dikeluarkan Indonesia sebesar US$834,76 juta dengan volume mencapai 8,1 juta ton.
Sedangkan nilai impor gandum dan meslin Indonesia mencapai 4,36 juta ton dengan nilai US$1,65 miliar sepanjang Januari-Mei 2022.
Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran subsidi BBM pada peningkatan produktivitas Sorgum sebagai komoditi utama pengganti gandum, mengingat kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan sehat sudah mulai meningkat. Serta membuka lahan gandum tropis di Indonesia.
Sehingga, dengan dialokasikannya anggaran subsidi BBM pada gandum dan pupuk, Indonesia akan mampu menghadapi krisis pangan melalui peningkatan produktivitas komoditi dalam negeri.
Ketiga, setelah dua tahun Indonesia berjuang menghadapi pandemi Covid-19, tidak lantas membuat semuanya akan kembali dengan normal. Ancaman terburuk bagi Indonesia sedang menanti, yaitu krisis kesehatan.
Sebagai negara berkembang, Indonesia harus lebih tanggap menghadapi krisis Kesehatan. Terlebih, Presiden Jokowi mengungkapkan jika seluruh dunia harus lebih tanggap dalam menghadapi krisis kesehatan.
Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut dalam forum Virtual Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-T) Campaign 2022, yang juga dihadiri Kepala World Health Organitation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran subsidi BBM sangat tepat jika dialihkan guna menghadapi krisis kesehatan.
