Jakarta (PARADE.ID)- Masih menyoal anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN), berikut lanjutan cuitan Muhammad Said Didu:
Spt diuraikan pada butir 28, 29, dan 30 bhw skema KPBU dpt berupa BOT, BOO, JV, atau IM. Sebenarnya ada skema antara yg sepertinya sedang dipersiapkan yaitu skema tukar guling asset negara yg di Jakarta dg membangunkan sarana dan prasarana di IKN.
Skema tukar guling ini blm bisa dikelompokkan apkh bersumber dari APBN atau KPBU. Bisa saja kantor2 yg ada di Jakarta dijual sbg pendapatan dlm APBN utk membangun sarana dan prasarana di IKN atau sebagai bagian atau cicilan dari pembayaran kpd investor lwt KPBU
Jika yg dilakukan adalah mekanisme tukar guling, maka kita siap2 “menyerahkan” kompleks DPR/MPR, Mabes TNI di Cilangkap, Mabes Polri, berbagai Kantor pemerintah di sktr Monas dan kantor lainnya dan pindah ke IKN menjadi penyewa sarana dan prasaran milik investor
Dari analisis kendala anggaran tsb, sepertinya pemerintah sedang antusias melakukan lobby ke berbagai negara utk investasi di IKN. Kendala makin besar stlh soft bank menyatakan mundur. Mundurnya soft bank dipastikan akan berpengaruh pada calon investor lain.
Darimanapun investor tsb, semua akan menggunakan indikator yg sama dalam melakukan analisis investasi, yaitu al :
1) keamanan investasi
2) tingkat keuntungan yg diperoleh
3) kepastian hukum
4) kemapuan pembayaran pengguna (debitur) dlm hal ini pemerintah.
Analisis investor terkait dg kemananan investasi pasti dikaitkan dg jaminan kptsn politik jika terjadi penggantian pemerintahan. Terkait tingkat keuntungan, pasti menuntut di atas bunga SUN, terkait kemampuan membayar pasti meminta kontrak dg jaminan ketat.
Pertanyaan muncul apkh ada kaitan permintaan pengunduran pemilu dari 2024 ke 2027 dg proyek IKN ? Tidak salah jika ada yg mengaitkan krn mmg dibutuhkan waktu sktr 5 thn utk menyelesaikan kontrak detil jangka panjang pembangunan sarana/prasarana IKN lwt KPBU.
Logis jk investor meminta jaminan invesatsi lewat kontrak dg krn jika sdh kontrak dan pemerintahan selanjutnya mengingkari/membatalkan kontrak maka investor bisa minta ganti rugi kpd pemerintah berikutnya. Akhirnya pemerintah berikutnya hadapi buah simalakama.
Pemerintah nyatakan bhw ada 5 Negara tertarik investasi di IKN, yg sudah disebutkan adlh Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan China (lewat konsorsium). Krn waktu makin mendesak kata berminat sdh tdk laku lagi krn sjk 2017 bbrp investor ktkn minat tp tdk ada realisasi
Ada 2 indikator utama bagi investor Timur Tengah, yaitu keuntungan finansial dan kemanan investasi. Apakah pemerintah akan menyewa gedung DPR/MPR, gedung kejaksaan, kehakiman dan kantor pemerintah lain kpd investor dg harga mahal agar mrk tertarik investasi?
Terkait dg Arab Saudi, ada 2 fakta: 1) saat krisis 98, kita minta pangan, yg ditawarkan adlh kurma, 2) saat raja Arab Saudi ketemu Presiden Jokowi spkt akan investasi kilang dll -terlepas dr mrk kecewa krn diganti oleh Rusia – faktanya mrk investasi di Tetangga.
Terkait dengan Uni Emirat Arab – sjk 2017 sdh berbagai MoU ditandatangani dg pihak Indonesia dg nilai ratusan trilyun rupiah – sepertinya belum ada realisasi yg nyata. Walaupun nama jalan layang Tol Jkt-Cikampek sdh diberi nama jalan MBZ (Putra Mahkota UEA)
Karakteristok investasi dari China adalah meminjamkan uang dg jamina infrastruktur strategis negara tsb kemudian meminta jaminan atau kontrak dg pemerintah. Jika tdk mampu membayar maka infrastruktur tsb akan diakuisisi dan negara penerima tergantung pada China
Setelah acara Ritual Kendi Nusantara dg memasukkan tanah dan air dari 34 propinsi ke dlm kendi di Titik Nol IKN, sepertinya pem laksanakan 2 Agenda :
1) mencari investor
2) mencari cara brkn jaminan kpd investor-yg mungkin saja terkait dg isu pengunduran pemilu.
Demikian utas ttg seluk beluk #anggaranIKN utk bahan diskusi. Silakan diskusi terkait substansi tapi jika tdk setuju tdk perlu meyerang pribadi.
Apapun diskusinya yg tdk bisa dibantah adalah bhw @ManCity adalah klub hebat dan MY harus dikuburkan. Itu saja
