Makassar (PARADE.ID)- Ratusan orang yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) siang ini tengah melakukan aksi menyikapi RUU HIP di depan kantor DPRD setempat. Dalam aksinya, massa GMBI meminta RUU HIP dibatalkan. Pasalnya, menurut GMBI telah mendapatkan reaksi yang keras dari banyak komponen anak bangsa: agar RUU HIP ditolak dan hentikan proses legislasi.
Secara logika hukum, menurut GMNI, keberadaan RUU HIP aneh.
“Karena itu kami LSM GMBI, pembahasan RUU HIP tidak perlu dilanjutkan lagi karena secara logika hukum keberadaan sangat tidak jelas. RUU HIP mengatur persoalan pancasila adalah sumber hukum itu sendiri,” demikian sikap GMBI, Selasa (30/6/2020), yang diwakili oleh Rahmawati selaku Sekertaris GMBI.
“LSM GMBI mempertanyakan kok Pancasila-nya dijadikan dan diolah jadi Undang Undang? UU itu kan di bawah UUD 1945, seharusnya seluruh Undang-Undang yang ada negeri ini dinapasi dan dijiwai oleh Pancasila,” sambung Rahmawati.
GMBI menyebut RUU HIP ini seperti bara panas yang akan terus membakar situasi. Kalau dipegang terus akan terbakar. Maka GMBI meminta tidak ada lagi penundaan pembahasan untuk RUU HIP atau dilanjutkan.
“Kami LSM GMBI meminta untuk segera mengaluarkan keputusan DPR RI menetapkan dan memastikan bahwa pembahasan RUU HIP benar benar dicabut dan dihentikan pembahasanya,” katanya lagi.
Selain itu, GMBI Sulsel juga menyebut bahwa RUU HIP ini bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta adanya potensi untuk menghidupkan kembali partai Komunis Indonesia (PKI).
“Siapa yang sebenarnya menyusun draf RUU ini. Apakah semata DPR atau intervensi dari antek antek komunis atau orang asing yang sengaja mau mengubah haluan ldeologi Pancasila,” tegas Rahmawati.
Dalam melakukan aksi di depan DPRD, GMBI mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan dua dewan. Mereka adalah M. Syarif dari Fraksi PKB Komisi D dan Andi Wawo dari Fraksi yang sama tetapi ia di Komisi E.
Anggota Dewan memberikan respon terkait unjuk rasa yang dilakukan GMBI. Di antaranya, bahwa kedua anggota dewan itu memberikan semangat kepada seluruh pemuda-pemuda bangsa untuk selalu mendukung ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan NKRI harga mati. Selain itu, keduanya memberikan apresiasi atas gerakan penolakan rancangan RUU HIP tersebut dan mengajak segala kalangan masyarakat untuk terus berjuang demi membela pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
“Selaku perwakilan rakyat yang bekerja di Pemerintahan DPRD Sulsel sangat menolak keras rancangan RUU HIP tersebut dan mendukung seluruh kalangan agar selalu menyuarakan penolakan tersebut karena Pancasila merupakan dasar negara indonesia dan tidak bisa ditawar lagi,” demikian sikap keduanya.
Keduanya berjanji akan segera menindaklanjuti ke tingkat Pusat dengan apa yang menjadi tuntutan dan pernyataan sikap dari Massa LSM GMBI.
Setelah mendapat respon dari anggota dewan, massa GMBI membubarkan diri. Aksi masa dikomandoi oleh Walinono Haddade selaku Ketua GMBI Kota Makassar.
(Reza/PARADE.ID)
