Jakarta (parade.id)- Pemerintah memastikan kondisi makroekonomi Indonesia tetap stabil menjelang akhir 2026. Belanja negara pada kuartal IV 2026 ditargetkan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) usai Rapat Terbatas (Ratas) bidang ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (19/10/2026). Rapat ini juga bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo.
Kondisi Makroekonomi Dinilai Stabil
Airlangga mengatakan Presiden memanggil tim ekonomi untuk memperoleh pembaruan situasi ekonomi. “Kami menyampaikan sebelumnya bahwa kondisi makroekonomi relatif stabil,” ujarnya.
Rapat membahas pertumbuhan ekonomi, target inflasi, sektor perbankan, investasi yang sedang berjalan, dan berbagai indikator makroekonomi lainnya. Pemerintah juga membahas upaya mendorong ekspor di semua sektor, termasuk manufaktur. “Kami akan meningkatkan ekspor di semua sektor, termasuk manufaktur, dan mengatasi hambatan yang menghambat ekspor melalui gugus tugas yang ditugaskan oleh Presiden,” kata Airlangga.
Belanja APBN Kuartal IV Lebih Tinggi
Menteri Keuangan menyebut ekonomi global saat ini cukup fluktuatif, baik di Amerika Serikat maupun Eropa, dan berdampak pada Indonesia. Meski begitu, ia melaporkan kepada Presiden bahwa “kondisi makroekonomi tetap sangat tangguh.”
Menkeu menegaskan efisiensi anggaran tidak berarti menghentikan belanja. “Ketika kita berbicara tentang efisiensi anggaran, itu tidak berarti menghentikan anggaran,” ujarnya. Ia menjelaskan, belanja negara pada kuartal IV diperkirakan sekitar Rp1.300 triliun, naik dari Rp1.200 triliun pada kuartal IV 2025.
Belanja itu, kata dia, akan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk layanan publik pemerintah dan perlindungan sosial. “Bantuan pangan sudah mulai disalurkan pada kuartal IV, dan ini akan mendorong konsumsi,” tuturnya.
Menkeu juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini dikelola manajemen baru Badan Gizi Nasional. Menurutnya, perubahan itu membuka ruang efisiensi pelaksanaan anggaran tanpa mengurangi target program. “Intinya bukan memotong anggaran, tetapi bagaimana mencapai output yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” ujarnya.
Untuk defisit, ia menyatakan angkanya tetap seperti yang dilaporkan kepada Komite Anggaran pada Juli lalu. “Defisit anggaran negara tetap sekitar 2,85 persen dari PDB. Itulah prospek yang kami pertahankan,” katanya.
BI Jaga Rupiah, Soroti Inflasi Pangan
Gubernur BI menyampaikan bahwa fokus bank sentral tetap pada stabilitas rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Inflasi inti pada September tercatat 2,8 persen dan masih terkendali. Namun, ia menyoroti inflasi pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 5 persen.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga inflasi pangan bergejolak agar masuk dalam koridor sasaran BI, yakni 3 plus minus 1 persen,” ujarnya.
Dari sisi global, volatilitas dinilai masih tinggi dengan kondisi higher for longer dan inflasi yang jauh di atas target di sejumlah negara. Suku bunga The Fed juga diperkirakan naik, meski kemungkinan kenaikan pada Oktober lebih kecil. “Itu tentu salah satu tantangan bagi rupiah,” katanya.
Meski demikian, rupiah dalam dua hari terakhir dinilai relatif stabil, sejalan dengan mata uang negara berkembang lainnya. BI akan terus siaga melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan NDF, serta insentif biaya lindung nilai (hedging) yang berlaku sejak akhir Juni. Kebijakan tersebut telah menarik arus masuk modal sekitar 8–9 miliar dolar AS, baik lewat swap maupun DNDF.
OJK Perkuat Pasar Modal
Kepala OJK menyampaikan bahwa reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan, terutama untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas. OJK juga akan menegakkan hukum terhadap pelanggaran, termasuk perdagangan terkoordinasi.
“Kami akan terus menjaga kredibilitas dan integritas, serta menindak berbagai pelanggaran yang terjadi. Harapannya ini menimbulkan efek jera,” ujarnya. Ia berharap pasar modal Indonesia menjadi lebih likuid, transparan, dan menjadi tempat investasi yang baik bagi investor asing maupun domestik.
Ia menambahkan, jumlah investor ritel domestik (SID) kini mencapai 32,7 juta. “Ini tentu menjadi harapan besar bagi pasar modal Indonesia sebagai tempat investasi jangka panjang,” katanya.
