Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (MK), Abdullah Hehamahua mengatakan bahwa ciri Negara hukum itu memiliki pemimpin yang negarawan.
Sedangkan ciri Negara kekuasaan, pemimpinnya itu adalah penguasa. Dan Indonesia ditegakan olehnya adalah Negra hukum. Indonesi bukan negara kekuasaan.
“Jadi kalau negara penguasa, ya, seperti Firaun, yang kemudian ditelan oleh laut,” ujarnya, kemarin, di Jakarta.
Oleh karena itu, menurutnya apa yang telah terjadi beberapa waktu lalu yakni peristiwa 7 Desember 2020 di KM 50 itu adalah sebuah manifestasi dari negara kekuasaan.
“Agar negara kita tidak terbelah terus menerus, untuk menyelesaikan kasus pembunuhan maka mesti dibentuk TGPF independen,” usulnya.
Dibentuk bersama-sama Komnas HAM, bila perlu, kata dia, dengan Mahkamah Internasional juga, agar kemudian terbuka seterang-terangnya dan sampai ke akar-akarnya.
“Dan kalau memang Presiden mau bertanggung jawab maka presiden harus tampil menentukan nasib bangsa ini,” tantangnya.
“Kalau tidak, maka demikian saya khawatir beberapa puluh tahun yang akan datang HRS menjadi imam salat jenazah Jokowi,” sambungnya.
Sebagai informasi, enam laskar Front Pembela Islam (FPI) diduga tewas di tangan aparat kepolisian. Diduga kematian mereka karena melawan ketika hendak ditindak.
Dua diantaranya meninggal saat terlibat baku tembak, sementara empat lainnya ditembak dalam mobil karena melawan dan mencoba merebut senjata petugas.
Namun, kejadian itu berbeda versi yang dimiliki oleh FPI. FPI membantah bahwa laskar membawa senjata dan atau memilikinya, serta menyerang petugas.
(Robi/PARADE.ID)
