Jakarta (parade.id)– Civitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta temui banyak persoalan fundamental menjauhkan cita-cita reformasi, yang menaruh kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok atau golongan.
“Untuk Pemilu yang beretika dan berintegritas, perlu kita menyadari keterlibatan seluruh elemen bangsa yaitu menolak adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), hingga penyelewengan kekuasaan menjelang pesta demokrasi rakyat,” demikian keterangan tertulis GMKI, belum lama ini kepada media.
GMKI menyatakan di antara soal di atas adalah adanya upaya nepotisme melalui Putusan MK yang menyebabkan diberhentikannya Anwar Usman sebagai Ketua MK dan cacatnya KPU RI karena menerima Cawapres Gibran yang sarat kepentingan serta melanggar Kode Etik melalui Keputusan DKPP.
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Kedua, GMKI menduga adanya penggunaan APBN untuk politisasi bansos yang bertujuan memuluskan kepentingan salah satu paslon guna berperan dalam menaikkan elektabilitas, dikarenakan angka bansos saat ini lebih tinggi dari bansos Covid-19.
Hal lainnya, GMKI mendesak Menteri dan Pejabat Kepala Daerah yang terlibat dalam Tim Pemenangan (Kampanye), hingga yang tercatat sebagai Paslon Capres dan Cawapres untuk mengundurkan diri serta tidak menggunakan Fasilitas Negara.
GMKI juga mendesak aparat KPU, BAWASLU, TNI/POLRI hingga Kepala Desa untuk netral tanpa memihak salah satu Paslon, sebab akhir-akhir ini ramainya dugaan intervensi dan beredarnya informasi pemenangan salah satu Paslon Capres dan Cawapres.
Terakhir meminta PPATK untuk menelusuri dan memblokir dugaan aliran dana judi online dan/atau narkoba yang masuk ke salah satu Paslon Capres dan Cawapres.
Adanya problematika yang terjadi itu, GMKI mengingatkan untuk cita-cita reformasi agar jangan dikerdilkan hingga konstitusi jangan dikangkangi demi melanggengkan kekuasaan.
“Pada kesempatan ini kami mengajak Presiden Jokowi untuk kembali kepada prinsip ‘Etika Melayani bukan Teknik Berkuasa’ dan menyerukan ‘Rakyat Ambil Kendali Demokrasi’,” ajak sekaligus seru GMKI.
“Dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, melalui ini bersama-sama kita mendoakan dan mengajak agar Presiden Joko Widodo jangan tersesat dan kembalikan koridor demokrasi ke jalan yang benar,” tutup keterangan tertulis itu.
(Rob/parade.id)
