Jakarta (PARADE.ID)- Sekelompok orang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Makassar (AMP) menggelar unjuk rasa didepan kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Jum’at, (10/7/2020) pukul 14.00 wita.
Diketahui sejak pandemi covid-19 yang mulai mewabah di negara ini dan mengakibatkan pertumbuhan perekonomian negara menurun sampai 2,3 % yang tentunya berdampak kepada ekonomi masyarakat termasuk masyarakat Sulawesi Selatan, karena banyaknya masyarakat yang harus berhenti bekerja karena tempat kerjanya ditutup, warga di PHK serta dekonsumsi bagi pelaku UMKM.
![[Siaran Pers] Delapan Bulan Bencana Ekologis Sumatera, Pemulihan Korban Masih Terbengkalai](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/08/f96f4a96-1fe3-40ee-95f2-71ad1a0e635a-120x86.jpeg)
Atas dasar itulah AMP menggugat dan meminta kepada dinas sosial kota Makassar agar transparan dengan alokasi dana bansos Covid-19 di kota Makassar , diketahui sebelum aksi unjuk rasa di kantor dinas sosial kota Makassar , AMP sudah melakukan audiensi di Polda Sulsel dan ditemui Dit Reskrimsus Polda Sulsel.
“Pihak Dit Reskrimsus telah membenarkan bahwanya adanya indikasi mark up di tubuh dinas sosial kota Makassar, “ungkap Ari Beta.
AMP selain berorasi, juga membentangkan spanduk tuntutan, serta membakar ban bekas di depan gerbang Kantor Dinsos jalan.
Setelah meluapkan aspirasi, para pendemo diterima oleh Sekertaris Dinsos, namun karena tidak mampu menunjukkan transparansi anggaran bantuan Covid-19, peserta aksi kemudian meminta kepala dinas untuk turun langsung karena tidak ditanggapi, demonstran berusaha menerobos pagar kantor.
Meski dijaga anggota kepolisian, dan satpol PP peserta aksi berhasil masuk dan sempat terlibat baku pukul dengan seorang yang diduga profokator dalam kantor. Setelah mendapatkan arahan dari pihak kepolisian dan pimpinan aksi, para demonstran kemudian menarik diri dan keluar dari kantor.
“Kami meminta Pj Walikota Makassar untuk mengevaluasi kinerja dinas sosial kota Makassar,” teriak Ari.
AMP pun berjanji akan kembali menggelar aksi serupa di kantor Walikota Makassar jika tuntutannya tidak terpenuhi. Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi dari kepala dinas sosial kota Makassar.
(koranmakassar/PARADE.ID)
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
