Jakarta (PARADE.ID)- Capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait dengan realisasi anggaran pada 2020 yang masih tergolong rendah, yaitu 31,55 persen, dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Capain tersebut setara Rp2,1 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp6,7 triliun,” kata Ketua Komisi IV DPR Sudin saat rapat kerja dengan KLHK di Jakarta, Rabu.
Capaian kinerja KLHK tersebut berada di urutan ke-63 dari 85 kementerian dan lembaga yang ada. Oleh karena masih rendah capaian kinerja itu, DPR meminta penjelasan dari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
“Capaian ini agak jauh di bawah nampaknya,” kata dia.
Komisi IV DPR juga meminta penjelasan terkait dengan upaya serta langkah yang akan dilakukan oleh KLHK untuk meningkatkan capaian realisasi kinerja pada sisa tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR juga meminta perkembangan dan laporan detail pelaksanaan program strategis kementerian terkait dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
“Kami juga ingin mendapat penjelasan mengenai tindak lanjut atas beberapa kesimpulan terdahulu yang di dalamnya juga terkait beberapa laporan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang perlu ditindaklanjuti KLHK,” ujar dia.
Komisi IV DPR juga meminta penjelasan terkait dengan isu-isu penting bidang lingkungan hidup, di antaranya pencurian keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta konflik hutan adat dan pelestarian flora dan fauna di Tanah Air.
Sudin mengatakan penjelasan dari KLHK atas beragam persoalan tersebut akan berguna untuk mencari tahu alternatif pemecahan masalah bidang lingkungan hidup dan kehutanan ke depan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan perkembangan dan evaluasi keuangan KLHK per 6 Juni 2020, yaitu 31,5 persen, sedangkan Rabu pagi ini naik menjadi 32,11 persen berdasarkan data Kementerian Keuangan.
“Jadi ada kemajuan per hari dan langkah-langkah percepatan sedang kita lakukan karena baru saja dilonggarkan di KPKN jadi proses administrasi sedang dilakukan,” kata dia.
Siti memperkirakan pada awal dan pertengahan Agustus 2020 sudah bisa mencapai 49 persen.
Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah berjalan, kata dia, perkembangannya akan lebih cepat.
“Jadi itu penjelasan yang berkaitan administrasi keuangan dan anggaran,” ujar dia.
(Antara/PARADE.ID)
